Anda di sini

Postingan Blog: tata kelola

  • Kobaran Api Indonesia: Sebuah Pertanda Buruk Mengawali Musim Kemarau di Riau

    Penduduk Indonesia dan Singapura beberapa minggu belakangan mulai bersiap-siap sehubungan dengan peringatan WRI dan beberapa institusi lain bahwa musim kemarau tahun ini terindikasi akan menyebabkan lonjakan api di Pulau Sumatera, ditemani dengan kabut asap beracun di sekitar kawasan.

    Bagikan

  • 2 Hal yang perlu Diketahui Tentang Moratorium Hutan Indonesia

    Moratorium hutan Indonesia, sebuah kebijakan yang betujuan untuk melindungi sebuah wilayah seluas Jepang dari pembangunan, mewakili salah satu skema konservasi paling ambisius yang pernah dibuat di Indonesia. Namun demikian apakah kebijakan ini benar-benar membuat kemajuan dalam memperbaiki sektor hutan?

    Dokumen kerja WRI yang baru, Moratorium Hutan Indonesia: Implikasi dan Langkah Kedepannya, bertujuan untuk, salah satunya, menjawab pertanyaan tersebut.

    Bagikan

  • 4 Alasan Mengapa Penilaian terhadap Pemerintah Penting bagi Masyarakat dan Hutan

    Hutan-hutan di dunia dan masyarakat yang tergantung kepadanya menghadapi sejumlah tantangan – termasuk deforestasi, kemiskinan di daerah pedesaan, dan degradasi dari manfaat ekosistem penting. Dampak negatif ini seringkali bertambah parah akibat tata kelola hutan yang lemah, termasuk tingkat transparansi dan partisipasi yang rendah dalam proses pembuatan kebijakan hutan, serta pengawasan aktivitas hutan yang lemah. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, para pembuat kebijakan perlu mengetahui dengan lebih baik faktor-faktor sosial, politik, dan institusional yang mendorong kegagalan pengelolaan hutan.

    Sebuah instrumen dari Governance of Forest Initiative (GFI) WRI yang telah diperbaharui bertujuan untuk membantu para pembuat kebijakan, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mengevaluasi tata kelola hutan di negaranya. Assessing Forest Governance: The Governance of Forest Initiative Indicator Framework memperbaharui indikator original GFI, yang dikeluarkan pada tahun 2009 dan digunakan oleh mitra masyarakat WRI di Brazil, Kamerun, dan Indonesia. Menggunakan indikator-indikator tersebut, pihak-pihak terkait dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam tata kelola hutan dan melakukan reformasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

    Bagikan

  • Peringatan Titik Api Melonjak Tinggi Menyusul Kembalinya Risiko Krisis Kabut Asap di Indonesia

    Cecelia Song, Kemen Austin, Andrew Leach, dan ahli-ahli lainnya di WRI turut berkontribusi dalam penyusunan artikel ini.

    Titik api kembali terlihat di pulau Sumatra, Indonesia. Laporan media di wilayah tersebut mengindikasikan bahwa kabut asap yang dihasilkan telah mencapai tingkat yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat di Indonesia dan Malaysia.

    Bagikan

  • Pelajaran dari Indonesia: Menggerakkan Investasi di Energi Panas Bumi

    Developing countries will need about $531 billion of additional investments in clean energy technologies every year in order to limit global temperature rise to 2°C above pre-industrial levels, thus preventing climate change’s worst impacts. To attract investments on the scale required, developing country governments, with support from developed countries, must undertake “readiness” activities that will encourage public and private sector investors to put their money into climate-friendly projects.

    WRI Global’s six-part blog series, Mobilizing Clean Energy Finance, highlights individual developing countries’ experiences in scaling up investments in clean energy and explores the role climate finance plays in addressing investment barriers. The cases draw on WRI’s recent report, Mobilizing Climate Investment.

    The development of Indonesia’s geothermal energy sector—and the starts and stops along the way—provides an interesting case study on how to create readiness for low-carbon energy. By addressing barriers such as pricing distortions and resource-exploration risks, the country has begun to create a favorable climate for geothermal investment.

    The History of Geothermal Power in Indonesia

    Indonesia holds the world’s largest source of geothermal power, with an estimated potential of 27 GW. However, less than 5 percent of this potential has been developed to date. Indonesia began to explore its geothermal resource in the 1970s, with support from a number of developed country governments. The country made some progress in advancing geothermal development by the 1990s. However, development stalled during the Asian financial crisis in 1997-98 and was slow to recover.

    In the early 2000s, a number of barriers limited investment in the sector, including a policy and regulatory framework that favored conventional, coal-fired energy over geothermal. Plus, the high cost and risk associated with geothermal exploration deterred potential investors and made it difficult to access financing from banks.

    The Indonesian government took a number of steps to try to advance geothermal development and received support from a wide range of international partners, including multilateral development banks and developed country governments. In 2003, it passed a law to promote private sector investment in geothermal, establishing a target of 6,000MW installed capacity by 2020.

    Bagikan

  • Mengambil Langkah yang Tepat dalam Moratorium Hutan Indonesia

    Artikel ini pertama kali dipublikasikan di Jakarta Post. Artikel ini ditulis bersama Dino Patti Djalal, Duta Besar Republik Indonesia dan anggota board WRI.

    Mengakhiri ketidakpastian dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membuat langkah berani minggu lalu untuk memperpanjang moratorium hutan di Indonesia. Instruksi Presiden yang baru menambahkan dua tahun lagi untuk perlindungan terhadap lebih dari 43 juta hektar hutan primer dan lahan gambut – sebuah wilayah seluas Jepang.

    Ini merupakan langkah tegas dari pemimpin yang terkenal dengan komitmennya terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Memperpanjang moratorium adalah kemenangan bagi masyarakat Indonesia, kelompok bisnis, dan planet ini.

    Moratorium akan memberikan manfaat secara langsung kepada lebih dari 80 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya kepada hutan. Banyak dari mereka sangat miskin dan telah berjuang untuk memperoleh pengakuan terhadap hak tanah mereka. Memperpanjang moratorium memberikan kesempatan untuk menyelesaikan isu-isu krusial tersebut.

    Bagikan

  • Indonesia Memperpanjang Moratorium Hutan: Apa Selanjutnya?

    Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membuat keputusan yang berani dan tegas minggu ini untuk memperpanjang moratorium hutan Indonesia. Dengan keputusan ini, yang bertujuan untuk mencegah pembukaan hutan primer dan lahan gambut baru selama dua tahun kedepan, pemerintah dapat membantu melindungi hutan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

    Bagikan

  • Deklarasi Jakarta yang Baru Bertujuan untuk Memperkuat Hak-hak atas Informasi Lingkungan di Asia

    Peningkatan industrialisasi di Asia telah menciptakan banyak tantangan bagi masyarakat untuk melindungi diri mereka dari polusi. Banyak informasi penting yang dimiliki oleh pemerintah – seperti jumlah polusi yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik terdekat atau hasil pemantauan kualitas air dan udara setempat – masih belum tersedia dalam format yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Praktik ini seringkali mengabaikan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan isu-isu seperti regulasi polusi atau ekspansi pabrik-pabrik industri. Dalam banyak kasus, publik kekurangan informasi yang mereka butuhkan untuk memahami dan melindungi diri mereka dari dampak lingkungan, sosial, dan kesehatan yang berbahaya.

    Situasi ini mendorong sekelompok pejabat pemerintah, NGO, perwakilan masyarakat lokal, dan akademisi untuk meminta pemerintah mengubah status quo. Minggu lalu, perwakilan dari Tiongkok, Indonesia, Jepang, Mongolia, Filipina, dan Thailand mengeluarkan Jakarta Declaration for Strengthening the Right to Environmental Information for People and the Environment. Deklarasi ini menuntut pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap informasi mengenai polusi kualitas air dan udara di Asia – dan menawarkan roadmap yang detail mengenai cara melakukannya.

    Deklarasi ini terbentuk di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh The Access Initiative WRI dan Indonesian Centre for Environmental Law, minggu lalu di Jakarta. Para perwakilan yang hadir akan memberikan daftar temuan dan rekomendasi kepada pejabat pemerintahan di negara mereka masing-masing dan meminta komitmen untuk meningkatkan transparansi.

    Bagikan

  • 5 Pelajaran untuk Hutan Global yang Berkelanjutan

    Postingan blog saat ini baru tersedia dalam bahasa Inggris

    As the old adage suggests, it is important to see the forests for more than just the trees. While an estimated 500 million people depend directly on forests for their livelihoods, the entire world depends on them for food, water, clean air, and vital medicines. Forests also absorb carbon dioxide, making them critical to curbing climate change.

    Despite some encouraging anti-deforestation efforts in places like Brazil, Indonesia, and Africa, globally, forests are under threat, particularly in the tropics. Between 2000 and 2010, nearly 13 million hectares of forests were lost every year. About 30 percent of the global forest cover has been completely cleared, and 20 percent has been degraded.

    This dilemma begs the question: What is the outlook for forests in 2030? Are we missing the opportunity to preserve forests and ensure they continue to deliver the goods and services we need for a growing global population? How can we use forests to build a thriving global green economy?

    Asking these questions is important. Finding answers to the challenges they raise is imperative.

    Bagikan

Tetap Terhubung

Dapatkan Nawala Kami

Dapatkan laporan, informasi acara, publikasi, dan berbagai bahan multimedia kami. Silakan mendaftar untuk membaca nawala WRI Digest yang terbit setiap dua minggu dan berbagai nawala lainnya.