Anda di sini

Kelompok Masyarakat Membantu Membuat Listrik lebih Terjangkau dan Berkelanjutan

Di seluruh dunia, satu dari setiap lima orang kekurangan akses terhadap listrik modern. Harga yang terjangkau, kualitas pelayanan, dan dampak sosial dan lingkungan memberikan tantangan besar dalam menyediakan energi yang dibutuhkan masyarakat untuk penerangan, memasak, dan kegiatan lainnya. Pemerintahan yang baik melibatkan praktik-praktik yang terbuka dan inklusif sangatlah esensial untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Ini merupakan bagian pertama dari empat seri blog di WRI Global, “Improving Electricity Governance”, yang membahas komponen-komponen penting dalam pembuatan kebijakan listrik yang lebih terbuka, inklusif, dan adil. Seri blog ini menggunakan pengalaman dari Electricity Governance Initiative WRI, yang didokumentasikan dalam sebuah laporan baru, “Shining a Light on Electricity Governance.”

Akses terhadap listrik memberikan tantangan yang besar di India. Tingkat akses terhadap listrik cukup beragam di seluruh India. Di beberapa bagian, kurang dari 40 persen masyarakat memiliki akses terhadap listrik, sementara setengah keluarga di daerah pedesaan kekurangan akses terhadap energi. Isu-isu ini akan menjadi lebih besar ketika permintaan energi diprediksikan meningkat dua kali lipat di tahun 2020. India harus mencari jalan keluar bagaimana menyediakan energi yang murah dan dapat diandalkan dengan cara-cara yang menguntungkan masyarakat dan lingkungan.

Namun demikian, India memiliki mitra yang kuat dalam mengatasi tantangan-tantangan listrik tersebut: Organisasi Masyarakat.

People’s Monitoring Group on Electricity Regulation

Di negara bagian Andhra Pradesh, People’s Monitoring Group on Electricity Regulation (PMGER), mitra kerja Electricity Governance Initiative (EGI) WRI, melakukan advokasi untuk energi yang terjangkau dan dapat diandalkan. Organisasi tersebut merupakan sebuah konsorsium NGO yang anggotanya meliputi organisasi petani, kelompok advokasi lingkungan dan pembangunan, kelompok advokasi listrik, serikat buruh, dan organisasi riset. PMGER menjamin bahwa kebijakan listrik di Andhra Pradesh adil, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

PMGER awalnya terlibat dalam advokasi tarif listrik yang adil, namun sekarang ikut berpartisipasi dalam bagian-bagian regulasi lainnya, seperti kesepakatan pembelian energi serta menjamin kualitas persedian energi untuk berbagai kelompok konsumen. Baru-baru ini, PMGER menganalisis kebijakan energi penting di Andhra Pradesh – termasuk kebijakan energi solar dan angin pemerintah – untuk menemukan hambatan-hambatan dalam proses penerapan dan pengembangannya.

Melalui analisis ini, PMGER menemukan bahwa permasalahan dalam pengembangan energi yang dapat diperbaharui berhubungan dengan timeline yang tidak jelas serta kurangnya proses pengawasan dan pelaporan yang sesuai, selain masalah-masalah lainnya. PMGER kemudian melakukan pertemuan terbuka dengan pejabat pemerintah, menyebarkan informasi mengenai kelemahan dan kekuatan kebijakan tersebut serta mendiskusikan tantangan-tantangan dalam penerapannya. Semua analisis dan usaha ini telah meningkatkan transparansi di sektor listrik Andhra Pradesh, sekaligus membantu pihak-pihak terkait melakukan intervensi yang lebih terarah dan mendorong perbaikan dalam kebijakan. PMGER saat ini menggunakan pengalaman yang mereka miliki untuk meningkatkan kapasitas organisasi lainnya di wilayah tersebut.

Organisasi Masyarakat dan Pengelolaan Listrik yang Lebih Baik

Serupa dengan pengalaman PMGER di India, pengalaman mitra EGI lainnya menunjukkan pentingnya partisipasi organisasi masyarakat dalam memperbaiki sektor listrik. Sebagai contohnya:

  • Yayasan Lingkungan Publik (UNISON) Kirgizstan telah berhasil menempatkan dirinya sebagai stakeholder yang kredibel dalam proses pembentukan kebijakan listrik. UNISON ditunjuk sebagai wakil ketua Inisiatif Transparansi dan Keamanan Energi dan Bahan Bakar (FESTI) awal tahun 2011. Inisiatif ini telah meningkatkan kerja sama pemerintah dengan organisasi masyarakat, dan sektor listrik telah mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan . Dengan transparansi dan partisipasi pihak-pihak terkait yang lebih baik, biaya kabel transmisi telah berkurang sebanyak jutaan dolar, dan kekurangan distribusi listrik telah berkurang.

  • Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) dan organisasi masyarakat lainnya melakukan sebuah kampanye yang berhasil meyakinkan DPR-RI untuk meloloskan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008. ICEL memberikan masukan untuk kemajuan hukum, yang meningkatkan akses masyarakat kepada informasi dan partisipasi di dalam sektor listrik di Indonesia.

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan

Seperti yang ditunjukkan dalam kasus-kasus di India, Indonesia, Kirgizstan, dan lainnya, partisipasi organisasi masyarakat merupakan komponen penting untuk perbaikan pengelolaan di sektor listrik. Organisasi masyarakat seperti PMGER memiliki peran yang penting untuk membantu masyarakat mengekspresikan opini dan kekhawatiran mereka di dalam proses pembuatan kebijakan yang secara langsung berdampak kepada mereka. Secara singkat, mereka merupakan komponen kunci dalam perjuangan untuk membuat listrik lebih terjangkau dan tersedia.

  • PELAJARI LEBIH LANJUT: Untuk informasi lebih lanjut mengenai bagaimana EGI telah terlibat dalam peningkatan kapasitas organisasi masyarakat, silakan lihat laporan kita atau kontak Sarah Lupberger di slupberger@wri.org

Bagikan

Tambahkan komentar baru

Tetap Terhubung

Dapatkan Nawala Kami

Dapatkan laporan, informasi acara, publikasi, dan berbagai bahan multimedia kami. Silakan mendaftar untuk membaca nawala WRI Digest yang terbit setiap dua minggu dan berbagai nawala lainnya.