Anda di sini

Kabar dari Bonn: Menegosiasikan Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Paris di COP23

Prioritas utama Kepresidenan Fiji di COP23 adalah menyusun pedoman pelaksanaan Perjanjian Paris. Pedoman ini membantu melaksanakan Perjanjian Paris dan menetapkan bagaimana setiap pemerintah akan melaksanakan persyaratan dalam perjanjian tersebut. Itulah mengapa pedoman pelaksanaan ini kadang-kadang disebut sebagai buku peraturan Paris.

Walaupun penyusunan pedoman tersebut akan rampung tahun depan, progres untuk menegosiasikan persyaratannya merupakan hal yang penting demi keberhasilan konferensi tentang perubahan iklim ini.

Pedoman pelaksanaan ini memiliki peran yang rumit, yaitu harus memungkinkan Para Pihak untuk berkomunikasi, melaporkan, meninjau, dan memperkuat aksi iklim hingga mencapai kemampuan maksimalnya, serta melakukannya melalui cara yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat internasional. Pedoman yang jelas akan memungkinkan transformasi yang lebih dapat diprediksi menuju dunia rendah-karbon dan berketahanan iklim, seraya meningkatkan kerja sama internasional dan dukungan bagi berbagai negara dan masyarakat yang membutuhkan.

Apa Saja Komponen Utama dalam Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Paris?

Pada COP22 di Maroko, para negosiator mengonfirmasi bahwa tahun 2018 adalah batas waktu untuk merampungkan beberapa proses dan persyaratan pedoman ini, termasuk di dalamnya sebagai berikut:

  • Pelaporan dan peninjauan mengenai aksi dan upaya masing-masing negara dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dan mengenai dukungan yang diterima atau disediakan. Kedua proses kerangka kerja transparan ini akan membantu dalam memantau progres dua tahunan terkait pelaksanaan dan pencapaian berbagai negara terhadap rencana iklim dan target terkait, dan berkontribusi terhadap pemahaman setiap kesenjangan dan kebutuhan terkait berbagai negara tersebut.
  • Penjelasan mengenai peraturan yang menyajikan dasar untuk memahami dampak global secara total dari target/tujuan berbagai negara, dan membandingkan dasar pemahaman tersebut. Peraturan tersebut memfasilitasi penggunaan mekanisme pasar internasional dengan didukung oleh sistem pelacakan dan pemahaman peran yang dimiliki oleh perubahan pemanfaatan lahan dan bidang kehutanan dalam upaya suatu negara.
  • Komunikasi rencana iklim berbagai negara (Kontribusi Nasional yang Diniatkan, atau NDC), untuk berbagi informasi terbaru mengenai upaya mereka dan jika dapat memberikan isyarat mengenai aksi yang diperkuat setiap lima tahun.
  • Mekanisme yang akan digunakan oleh berbagai negara untuk membahas progres secara teratur (disebut juga pembahasan global) selama lima tahun, dan mengidentifikasi cara yang dapat digunakan berbagai negara untuk melangkah lebih jauh dan lebih cepat.
  • Pembentukan sebuah komite untuk memfasilitasi pelaksanaan dan mendorong kepatuhan.

Apa Saja Poin Utama yang Melekat?

Para Pihak perlu menemukan kesamaan antara berbagai kepentingan dan perspektif mengenai isu-isu utama. Beberapa ketentuan teknis sangat sensitif dan memerlukan tindakan penyeimbangan yang hati-hati untuk mencapai kesepakatan. Poin-poin ini meliputi beberapa hal berikut ini:

  • Memberikan fleksibilitas bagi Para Pihak yang membutuhkannya tanpa kembali ke pendekatan yang terbagi dalam dua cabang (yaitu kumpulan pedoman yang berbeda, untuk negara maju dan negara berkembang). Penyeimbangan ini sangat diperlukan untuk komunikasi, pelaporan, dan peninjauan terhadap tindakan dan dukungan negara.
  • Mengklarifikasi fungsi beragam proses yang telah ditetapkan di Paris dan mengidentifikasi landasan yang paling sesuai untuk mengedepankan isu-isu spesifik (sebagai contoh, ketika batas adaptasi di negara-negara terdampak dilanggar dan masyarakat menghadapi kerugian dan kerusakan permanen). Oleh karena itu, penting untuk melakukan kompromi dalam ruang lingkup proses ini (misalnya, pembahasan global), tanpa menegosiasikan kembali Perjanjian Paris.
  • Menyusun peraturan mengenai transparansi dan akuntabilitas berdasarkan Perjanjian Paris dengan cara yang koheren, efektif, dan saling menguatkan. Hal ini dieksplorasi dalam laporan penelitian WRI berjudul Pemetaan Keterkaitan antara Kerangka Kerja Transparansi dan Ketentuan Lain dalam Perjanjian Paris.

Isu-isu lain juga menjadi tantangan penting, seperti penyusunan peraturan untuk memastikan semua negara mengukur emisinya, dukungan finansial, dan kegiatan lainnya secara konsisten. Selain itu, terdapat beberapa isu yang berkembang, seperti misalnya mengukur progres adaptasi atau memantau keuangan iklim. Para negosiator juga masih mencari tahu bagaimana mereka dapat melakukan kerja sama sebaik mungkin melalui mekanisme pasar atau non pasar baru yang akan berkontribusi untuk mengurangi emisi GRK dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Terakhir, kurangnya kapasitas berbagai negara berkembang untuk mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan data yang memperparah kesulitan-kesulitan di atas juga merupakan sebuah tantangan.

Apa yang Diharapkan dalam COP23

COP23 adalah tentang bersama-sama mengatasi serangkaian isu yang kompleks ini, baik pada tingkat teknis maupun politis, dan melancarkan jalan untuk merampungkan dan mengadopsi pedoman pelaksanaan Perjanjian Paris pada negosiasi iklim 2018 di Polandia. Untuk mewujudkannya menjadi nyata, kita akan membutuhkan pemikiran kreatif dan inovatif tentang bagaimana mengurutkan dan menggabungkan perundingan di berbagai unsur Perjanjian Paris yang saling terkait dan pedoman pelaksanaannya.

Untuk memfasilitasi negosiasi tahun depan, setelah COP23 rampung para negosiator harus telah memiliki dokumen yang berisi poin-poin keputusan utama pedoman ini beserta opsi mengenai bagaimana cara memecahkan isu-isu paling sensitif yang masih ada. Dokumen ini harus disertai dengan rencana bagaimana isu-isu ini akan dibahas selama tahun 2018 (seperti lokakarya, sesi negosiasi tambahan, dan permintaan mengenai pandangan berbagai negara terhadap isu-isu yang masih belum terselesaikan).

Untuk melakukan proses ini secara efektif, maka para negosiator harus mengingat kembali bahwa mereka tidak memulai dari nol. Mereka akan berbekal pengalaman 20 tahun mengenai isu-isu ini ketika mereka berupaya menyusun peraturan efektif bagi Perjanjian Paris yang membangun kepercayaan, memberikan insentif terhadap tindakan, dan pada akhirnya membimbing transformasi menuju masa depan yang rendah karbon dan berketahanan iklim.

Bagikan

Tambahkan komentar baru

Tetap Terhubung

Dapatkan Nawala Kami

Dapatkan tulisan, kegiatan, publikasi, dan materi multimedia terbaru. Silakan berlangganan nawala WRI Indonesia yang terbit setiap bulan.