Anda di sini

Membuka Kunci Aksi Iklim: Ketika Negara, Provinsi dan Kota Saling Mendukung, Semuanya Diuntungkan

Penyelenggaraan Konferensi Aksi Iklim Global baru-baru ini menunjukkan peningkatan jumlah kota, negara bagian dan provinsi yang memberikan komitmen untuk mengambil tindakan terkait perubahan iklim, di mana lebih dari 17.500 aksi terdaftar di Portal Aksi Iklim NAZCA. Selain mengurangi emisi gas rumah kaca dalam wilayah yurisdiksi mereka, upaya ini juga menghasilkan dampak yang lebih luas di tingkat nasional.

Seperti kita ketahui, komitmen nasional saja tidak cukup dalam upaya untuk menstabilkan iklim. Meskipun memegang peran penting, upaya pemerintah kota dan daerah juga tidak cukup untuk mencapai target Perjanjian Paris. Untuk mempercepat prosesnya, kita harus mempererat hubungan antara aksi iklim nasional dan subnasional untuk saling mendukung dalam mencapai target yang lebih besar. Inovasi di tingkat subnasional dapat menginspirasi perubahan kebijakan nasional sehingga terjadi penyebaran gagasan dan aksi di negara-negara yang melakukan perubahan ini.

Jika hubungan ini tidak dijaga, konsekuensi yang harus ditanggung cukup besar, terutama di tingkat kota yang merupakan pusat ekonomi sebuah negara, yang mewakili lebih dari 70 persen PDB. Tantangan ini cukup berat, bahkan di daerah-daerah progresif seperti California. Di San Francisco, yang baru saja menjadi tuan rumah Konferensi Aksi Iklim Global, pemilik bangunan tidak dapat mengelektrifikasi bangunan mereka karena Komisi Utilitas Publik tidak mengizinkan penerbitan izin pengalihan bahan bakar yang dapat menghemat dana serta mengurangi emisi karbon. Padahal, elektrifikasi merupakan salah satu cara untuk mencapai target dekarbonisasi kota ini.

Berikut beberapa contoh langkah untuk membuka kesempatan aksi iklim.

Sektor Transportasi, Denmark: manfaat dan kesempatan dari kualitas udara nasional dapat menghasilkan kebijakan lokal yang lebih ambisius.

Pada tahun 2011, standarisasi efisiensi energi untuk kendaraan berat yang diterapkan oleh pemerintah Denmark berhasil meningkatkan kualitas udara di daerah perkotaan. Selain itu, standar ini juga memberikan peluang bagi kota untuk memperkenalkan zona rendah emisi. Kewenangan ini mendukung pemerintah lokal dalam membuat kebijakan pelengkap yang mungkin lebih agresif.

Sektor Air, Tiongkok: pengurangan emisi GRK melalui standarisasi pengolahan air limbah di tingkat nasional.

Terinspirasi oleh proyek percontohan konversi limbah cair menjadi energi di kota Xianyang, Tiongkok mengadopsi standarisasi tersebut di tingkat nasional dan negara bagian serta menunjukkan manfaat lingkungan dan ekonomi yang dapat dihasilkan bagi kota-kota lain di Tiongkok.

Sektor Hutan, Brasil: komitmen restorasi nasional melanjutkan komitmen di tingkat negara bagian.

Pada tahun 2015, Espírito Santo, Sāo Paulo dan Mato Grosso mengutarakan janji restorasi tingkat nasional untuk bersama-sama memulihkan 3,28 juta hektar hutan terdegradasi. Satu tahun kemudian, pemerintah federal di negara-negara bagian tersebut kembali memberikan komitmen untuk merestorasi 12 juta hektar lahan hingga tahun 2030 melalui Tantangan Bonn dan Inisiatif 20x20.

Sektor Keuangan, Kanada: penyetaraan harga karbon di tingkat nasional yang didasari oleh keberhasilan kebijakan di tingkat provinsi.

British Columbia mencetak sejarah pada tahun 2008 dengan menjadi provinsi pertama di Amerika Utara yang menerapkan perluasan pajak (broad-based tax). Delapan tahun kemudian, pada tahun 2016, Perdana Menteri Justin Trudeau mengumumkan harga karbon yang berlaku di seluruh Kanada. Penetapan dan lingkup harga karbon ini ditentukan berdasarkan kebijakan pajak karbon di tingkat provinsi British Columbia yang efektif.

Sektor Real Estat, Kolombia: Kota-kota di seluruh negara memiliki standarisasi energi bangunan yang lebih mudah diterapkan.

Pengurangan penggunaan energi bangunan berperan penting dalam upaya Kolombia untuk mencapai tujuan target komitmen iklim internasionalnya. Namun, Bogotá sebagai ibu kota negara mengalami kesulitan dalam menerapkan kode bangunan yang telah disahkan pada tahun 2015. Dengan dukungan dari mitra domestik dan internasional, Bogotá berhasil mengembangkan protokol yang membuat aturan ini menjadi lebih realistis dan lebih mudah diterapkan.

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki peran penting dalam memperjelas arah kebijakan, membuat insentif, mendukung keberhasilan iklim subnasional, serta mengurangi hambatan dalam mencapai target subnasional. Pemerintah subnasional juga berperan penting dalam upaya penerapan kebijakan iklim dan mendorong masyarakat untuk mendukung kebijakan iklim nasional. Oleh karena itu, mereka harus terlibat aktif dalam mendukung proses transisi masyarakat yang masih bergantung pada industri bahan bakar fosil. Selain itu, mereka juga berperan penting dalam upaya untuk membangun ketahanan dan memastikan berlangsungnya adaptasi terhadap dampak iklim (seperti infrastruktur pesisir, zonasi dan pembangunan). Pemerintah di berbagai tingkat memiliki ketergantungan dan keterkaitan yang erat. Namun, seringkali aktor nasional dan subnasional berjalan sendiri-sendiri dan malah membatasi ambisi dan kemampuan satu sama lain.

Permasalahan ini harus segera diselesaikan. Kita harus mencari jalan agar aktor subnasional dan pemerintah nasional dapat saling mendukung dalam upaya untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C atau 1,5°C untuk menghindari dampak terburuk perubahan iklim.

Nantikan serial blog yang mengupas kasus-kasus keterkaitan positif ini dalam enam bulan ke depan.

Bagikan

Tambahkan komentar baru

Tetap Terhubung

Dapatkan Nawala Kami

Dapatkan tulisan, kegiatan, publikasi, dan materi multimedia terbaru. Silakan berlangganan nawala WRI Indonesia yang terbit setiap bulan.