Anda di sini

Menyeimbangkan Pembangunan dan Perlindungan Hutan di Papua

Indonesia sebagai bagian dari wilayah kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan unik dalam mencapai pembangunan yang merata di 16,000 pulaunya. Meskipun pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan cukup kuat, pembangunan masih terkonsentrasi di bagian barat Indonesia seperti di Pulau Jawa, dan belum menyentuh pulau-pulau yang lebih terpencil di bagian timur. Oleh karena itu, banyak kalangan menyambut baik komitmen Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan perekonomian di provinsi-provinsi paling timur Indonesia (Papua dan Papua Barat).

Pengembangan perkebunan kelapa sawit membuka kesempatan pertumbuhan ekonomi. Namun, banyak dampak yang ditimbulkan, termasuk deforestasi yang tidak dapat diperbaiki dan masalah kesehatan dari kebakaran hutan dan lahan. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang menguntungkan bagi Papua dan Papua Barat hanya dapat tercapai jika Indonesia dapat menemukan cara maju tanpa menguras sumber daya alam dan jasa ekosistem yang penting bagi mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Papua dan Papua Barat menduduki pulau Nugini bersama dengan Papua Nugini, yang menduduki setengah area di sebelah timur. Pulau ini merupakan tempat tinggal burung cenderawasih yang menakjubkan dan memiliki bentangan hutan hujan terluas ketiga di dunia. Sekitar sepertiga hutan hujan yang tersisa di Indonesia berada di Papua dan Papua Barat. Saat ini, keberdaan hutan ini terancam oleh perkembangan sektor pertanian Indonesia sebagai penggerak utama ekonomi negara yang mengakibatkan pergerakan deforestasi yang disebabkan oleh pembangunan lahan pertanian ke daerah timur. Pada tahun 2015, Papua mencatatkan tingkat kehilangan tutupan hutan tertinggi sampai saat ini.

Uji coba terbaru dari Places to Watch, suatu inisiatif Pengawasan Hutan Global (GFW) yang bertujuan untuk mendeteksi titik utama (hotspot) deforestasi di seluruh dunia, menunjukkan tingkat kehilangan tutupan pohon di Papua yang cukup mengagetkan. Sebuah perusahaan kelapa sawit membabat sedikitnya 3.700 hektar (sekitar sepertiga luas Paris) area hutan primer di Kabupaten Boven Digoel.

Tampilkan wilayah ini di peta interaktif GFW.

Bersama dengan LSM setempat, termasuk Greenpeace Sorong dan Pusaka, kami menemukan bahwa kehilangan tutupan pohon tersebut terjadi di kawasan hutan yang telah mendapatkan izin produksi kelapa sawit berdasarkan Keputusan Menteri pada tahun 2012. Meskipun deforestasi yang mengakibatkan hilangnya tutupan pohon tersebut dianggap ‘terencana’ dan legal, pembabatan hutan alam di level ini dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada ekosistem yang akan mengurangi produktivitas ekonomi hutan.

Dampak ekonominya telah mulai dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah pembukaan lahan hutan. Pendapatan dari hasil hutan dan pasokan kayu untuk tempat tinggal dan bahan bakar mereka berkurang akibat perkebunan sawit ini. Petani setempat juga melaporkan kegagalan panen karena hama yang muncul dari keberadaan perkebunan kelapa sawit. Hilangnya jasa ekosistem penting secara permanen juga mengancam masyarakat ini, termasuk pemurnian udara dan air yang dapat menimbulkan beban keuangan dan kesehatan.

Pembukaan lahan yang terdeteksi oleh Places to Watch bukan kejadian satu-satunya. Pembabatan hutan Boven Digoel telah berlangsung selama 15 tahun terakhir dengan kecepatan yang tidak tertandingi.

Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Papua

Pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan dapat berjalan berbarengan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk memastikan bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat mendapatkan manfaat pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan konservasi sumber daya alam yang mendukung kesejahteraan masyarakat setempat.

  • Semua tingkatan pemerintah harus bekerja sama dalam memantau perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin untuk membuka kawasan hutan primer. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan pejabat setempat dapat bekerja sama menggunakan metode yang digunakan oleh Places to Watch untuk mencegah perusahaan melakukan kegiatan di luar kawasan konsesinya.

  • Pemerintah daerah Papua dan Papua Barat harus menyelaraskan rencana tata ruang, rencana pembangunan, dan penilaian lingkungan strategis untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Provinsi Papua telah menerbitkan peraturan untuk melindungi sekitar 90 persen dari seluruh kawasan hutannya, yang 60 persen di antaranya merupakan kawasan hutan lindung. Kabupaten-kabupaten di provinsi tersebut, seperti Boven Digoel, harus menyesuaikan diri dengan peraturan ini.

  • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi harus secara aktif mencari analisis dampak lingkungan dan memantau kegiatan perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan perkebunan tersebut benar-benar menguntungkan pembangunan dan kesejahteraan ekologis. Jika Bappeda menemukan perusahaan yang memperburuk kualitas lingkungan dan melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan, maka sebaiknya pemerintah provinsi mencabut izin usahanya.

  • Inisiatif akar rumput dapat memberikan peringatan bagi warga yang memiliki kepedulian akan hilangnya hutan di seluruh Indonesia. Inisiatif masyarakat untuk pemantauan hutan (Pengawasan Hutan Global dan Kepo Hutan) dan lahan gambut (Pantau Gambut) sangat penting mengingat jarak seluas 3.700 kilometer antara Papua dan ibukota Indonesia. Places to Watch dapat memberikan peringatan kepada masyarakat di Jakarta, yang kemudian dapat memulai sebuah gerakan untuk meminta pertanggungjawaban badan pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten dalam memenuhi rencana pembangunan berkelanjutan.

Fokus Presiden Joko Widodo terhadap kebijakan ekonomi berkeadilan harus dilaksanakan secara merata di setiap kalangan masyarakat, termasuk kelompok adat dan masyarakat setempat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pembangunan yang tidak inklusif hanya akan merusak prospek ekonomi Papua dan membahayakan kesejahteraan masyarakat.

Places to Watch adalah inisiatif jaringan aksi yang memanfaatkan peringatan deforestasi mingguan dari Pemantauan Hutan Global untuk mengidentifikasi pembukaan hutan setiap bulan agar investigasi dan tindakan terencana lebih lanjut dapat dilakukan. Silakan mendaftar untuk mendapatkan notifikasi atas inisiatif publik terbaru dari Places to Watch.

Bagikan

Tambahkan komentar baru

Tetap Terhubung

Dapatkan Nawala Kami

Dapatkan tulisan, kegiatan, publikasi, dan materi multimedia terbaru. Silakan berlangganan nawala WRI Indonesia yang terbit setiap bulan.