Anda di sini

Lokakarya Penggunaan Teknologi Pelacakan Kayu dalam Pemberantasan Pembalakan Liar

Updated:

Pembalakan liar merupakan salah satu penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut di Indonesia (Strategi Nasional REDD+, 2012). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan 486,4 – 629,2 juta m3 kayu ditebang dari hutan alam di Indonesia selama tahun 2003-2014 secara tidak sah (2015). Akibat dari kayu tidak sah tersebut, KPK memperkirakan Indonesia kehilangan Rp. 49,8–66,6 triliun per tahun. Angka ini belum termasuk kerugian Negara dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap praktik-praktik pembalakan liar. Selain itu, KLHK juga telah mengembangkan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), yang merupakan instrumen berbasis pasar untuk memastikan kayu yang masuk ke pasar, baik dalam maupun luar negeri, adalah kayu legal – dalam arti kayu yang ditebang, diangkut, dan dijual sesuai dengan hukum yang berlaku. Sistem ini diharapkan dapat memperkuat kontrol negara terhadap kayu Indonesia yang diperdagangkan di pasar dalam negeri dan internasional.

Keterlacakan kayu (timber traceability) merupakan elemen utama dalam SVLK tersebut. Elemen ini memampukan pejabat berwenang (baik Negara pengekspor maupun pengimpor) dan konsumen (baik konsumen bahan baku kayu maupun produk akhir berbahan kayu) untuk mengecek legalitas kayu yang diperjual-belikan pada setiap titik rantai pasokan. Keterlacakan kayu dapat pula memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar. Keterlacakan kayu dapat membantu penegak hukum untuk mengidentifikasi jenis spesies kayu dan lokasi asal kayu tersebut, yang dapat membuktikan legalitas kayu tersebut. Rantai peredaran kayu dari hulu ke hilir dapat pula menunjukkan siapa saja yang aktor yang terlibat – bukan hanya sekadar pelaku lapangan. Dengan demikian, sistem keterlacakan kayu dan SVLK dapat menjadi instrumen penegakan hukum.

Untuk efektivitas keterlacakan kayu bagi penegakan hukum tersebut, terdapat berbagai teknologi inovatif yang dapat diaplikasikan. Sistem barcoding, yaitu penanda optik pada kayu yang dapat dibaca mesin dan menyambungkan aparat penegak hukum dengan sistem data informasi mengenai spesies dan asal kayu tersebut, adalah salah satu contohnya dan telah digunakan dalam sistem penatausahaan kayu di Indonesia. Selain itu, terdapat pula berbagai pilihan teknologi lain, seperti analisis anatomi dan genetika kayu, penginderaan jauh dan lain sebagainya, yang dapat dipakai penegak hukum untuk melacak kayu. Berbagai teknologi ini berpeluang untuk memperkuat penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar, baik sebagai instrument penindakan maupun pencegahan, namun belum popular digunakan di Indonesia dalam konteks pemberantasan pembalakan liar tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK dan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, didukung oleh WRI Indonesia, menyelenggarakan lokakarya mengenai penggunaan teknologi pelacakan kayu dalam pemberantasan pembalakan liar untuk mendiskusikan peluang dan tantangan penggunaan teknologi pembalakan liar tersebut, serta gagasan untuk mengefektifkan penggunaannya.

Bagikan

Recap

Acara yang dihadiri oleh beberapa direktorat KLHK, KPK, Kejaksaan Republik Indonesia, serta ahli teknologi pelacakan kayu dan penegakan hukum tersebut dimulai dengan sambutan dari Bapak Dr. Nirarta Samadhi selaku direktur WRI Indonesia, Bapak Drs. Rasio Ridho Sari M.Com, MPM selaku Direktur Jenderal Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, dan kemudian dibuka oleh Bapak Laode M. Syarif selaku wakil ketua KPK.

Sesi pertama membahas peluang dan tantangan penggunaan berbagai teknologi pelacakan kayu di Indonesia, dengan narasumber ahli-ahli teknologi pelacakan kayu dari Biotifor KLHK, Institut Pertanian Bogor, dan WRI. Sementara itu, sesi kedua membahas penggunaan teknologi pelacakan kayu dalam penegakan hukum tindak pidana terkait pembalakan liar di Indonesia dengan dua orang narasumber dari Direktorat Peredaran dan Iuran Hasil Hutan dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL KLHK. Kedua sesi ini menunjukkan berbagai pilihan teknologi pelacakan kayu dan bagaimana teknologi tersebut dapat bermanfaat bagi upaya pemberantasan pembalakan liar dengan fokus pembahasan teknologi analisis DNA dan penginderaan jauh, serta dua sistem yang telah dimiliki KLHK (yaitu Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan dan Sistem Informasi Legalitas Kayu).

Dalam sambutan penutupnya, Bapak Sulistyanto selaku Ketua Tim Koordinasi Supervisi (Korsup) KPK menyatakan bahwa pembalakan liar adalah kejahatan yang berdampak signifikan pada kerugian negara secara ekonomi maupun fungsi lingkungan sebagaimana Kajian tentang Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penatausahaan Kayu tahun 2015. Pemberantasan pembalakan liar memerlukan upaya luar biasa, salah satunya dengan menggunakan teknologi inovatif yang telah dibahas dalam lokakarya ini. Sebagai bentuk tindak lanjut, beliau menyatakan KPK akan mendorong pembentukan suatu tim koordinasi lintas instansi yang terkait untuk pemberantasan pembalakan liar dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang relevan.

Tetap Terhubung

Dapatkan Nawala Kami

Dapatkan laporan, informasi acara, publikasi, dan berbagai bahan multimedia kami. Silakan mendaftar untuk membaca nawala WRI Digest yang terbit setiap dua minggu dan berbagai nawala lainnya.