Anda di sini

SIARAN PERS: Penelitian Baru Ungkap Persaingan yang Tidak Setara antara Masyarakat dan Perusahaan dalam Mendapatkan Hak atas Lahan

Masyarakat seringkali menghabiskan puluhan tahun menelusuri proses yang rumit dan memakan biaya untuk mendapatkan hak atas lahan, bahkan sering kali terpaksa menyerahkan kepemilikan dan hak mereka atas lahan. Sementara itu, perusahaan dapat dengan mudah memperoleh izin konsesi untuk lahan yang sama.

LIMA (11 Juli 2018) — Perebutan atas lahan semakin memanas di berbagai negara berkembang. Masyarakat adat dan kelompok masyarakat lainnya kehilangan lahan mereka pada tingkat yang mengkhawatirkan seiring dengan pesatnya perusahaan mengembangkan wilayah operasi mereka di Afrika, Asia dan Amerika Latin yang kaya akan sumber daya. Meskipun lebih dari 50 persen lahan di dunia dimiliki secara kolektif, masyarakat adat dan kelompok masyarakat lainnya secara resmi hanya memiliki 10 persen lahan di dunia.

Temuan ini dipaparkan dalam sebuah laporan baru dari World Resources Institute yang menunjukkan bahwa proses legalisasi hak atas lahan di banyak negara sangat rumit, mahal, dan lambat, memakan waktu hingga 30 tahun bahkan lebih. Di Filipina, ada 56 langkah resmi yang wajib dijalankan, sementara di Indonesia, sebanyak 21 badan pemerintah ikut terlibat. Di sisi lain, perusahaan umumnya dapat mengantongi hak lahan jangka panjang hanya dalam 30 hari hingga lima tahun. Laporan ini menyoroti ketidaksetaraan proses antara perusahaan dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi terhadap alternatif solusi yang mungkin ditempuh untuk masa mendatang.

Salah satu tinjauan global paling komprehensif tentang pengesahan hak lahan oleh masyarakat dan perusahaan, The Scramble for Land Rights: Reducing Inequity between Communities and Companies, menyoroti perbedaan waktu, biaya, ukuran lahan, serta jenis-jenis hak yang diberikan di 15 negara. Tanpa adanya hukum formal yang mengakui hak-hak masyarakat, masyarakat harus berjuang untuk melindungi lahan mereka dari proyek pembangunan atau eksploitasi.

Penelitian WRI menunjukkan bahwa selain proses pengesahan kepemilikan lahan yang jauh lebih rumit dan tidak jelas, masyarakat adat dan kelompok masyarakat lainnya sering kali terpaksa menyerahkan bagian wilayah mereka yang cukup besar atau kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang berharga seperti air bersih atau tanaman obat, sehingga berdampak pada kehidupan mereka. Lebih jauh lagi, bukan hanya masyarakat yang dirugikan dengan praktik seperti ini. Perusahaan yang beriktikad baik untuk mengikuti kebijakan pemerintah dalam mengelola lahan juga ikut dirugikan dibandingkan dengan perusahaan yang mengambil jalan pintas, memanfaatkan celah, dan memulai operasi sebelum memperoleh persetujuan akhir.

“Pemerintah perlu lebih jeli melihat bahwa kebijakan mereka terkait hak lahan menguntungkan sejumlah perusahaan, terutama mereka yang membuka hutan, membakar lahan gambut yang kaya akan karbon, atau menguras sumber daya alam. Sebaliknya, masyarakat adat yang telah lama melindungi hutan-hutan dunia justru terpinggirkan,” jelas Victoria Tauli-Corpuz, Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat. “Ketidakadilan ini tidak hanya menimbulkan risiko lingkungan yang cukup berbahaya, tetapi juga mengancam kehidupan lebih dari 2,5 miliar orang yang bergantung pada lahan komunal.”

Di Indonesia, Masyarakat Adat telah mencoba mengesahkan hak-hak mereka selama puluhan tahun. Namun ironisnya, hanya sekitar 20 komunitas yang memiliki hak kepemilikan atas lahan, dan luasnya pun kurang dari 20.000 hektar. Hal ini sangat timpang jika dibandingkan dengan perusahaan kelapa sawit yang dapat memperoleh izin konsesi lahan dalam jangka waktu tiga tahun, dan menguasai luas lahan yang mencakup hampir 14 juta hektar di Indonesia.

Hal yang mirip juga terjadi pada masyarakat di pedalaman Uganda, dimana mereka harus harus bersusah payah melalui proses yang terdiri dari 17 langkah, termasuk memperoleh persetujuan dari beberapa lembaga yang belum dibentuk pemerintah di beberapa kabupaten, sedangkan sejumlah perusahaan dapat memperoleh izin dalam lima langkah saja.

Laporan ini juga mengungkapkan bahwa sebagian besar negara memberikan hak lahan kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan klaim masyarakat atas lahan yang sama. Meskipun pemerintah mewajibkan proses konsultasi kepada masyarakat, banyak pelaku bisnis yang mengadakannya hanya sebagai formalitas tanpa proses FPIC (free prior informed consent) secara layak kepada masyarakat sekitar.

“Saat perusahaan memperoleh lahan, mereka yang bertindak dengan iktikad buruk sering kali mencari jalan pintas secara legal maupun ilegal. Hal ini tidak hanya meningkatkan risiko konflik lahan, tetapi juga merugikan perusahaan-perusahaan yang bertindak sesuai prosedur,” ucap Laura Notess, penulis utama laporan ini dan seorang pengacara dari Land and Resource Rights Initiative WRI. “Contohnya, sebuah perusahaan di Mozambik menghabiskan waktu dua tahun berkonsultasi dengan masyarakat, sementara perusahaan lain yang tidak melakukan langkah ini memperoleh hak lahan dalam waktu tiga bulan saja.”

Ketidakadilan ini merugikan beberapa pengelola hutan terbaik dunia. Sering kali, investor yang mendapatkan hak atas lahan masyarakat menebang area tersebut sampai habis dan menguras sumber daya alam masyarakat, lalu pindah ke plot lahan berikutnya. Padahal, masyarakat adat dan lokal telah mengelola lahan mereka secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Menurut Global Forest Watch, dunia kehilangan 15,8 juta hektar hutan tropis pada 2017, sementara tingkat kehilangan tutupan pohon di komunitas dan lahan adat sendiri tidak sampai setengah dibandingkan dengan wilayah yang tidak dijaga komunitas ini.

WRI merilis laporan ini di Lima, Peru, bekerja sama dengan Kantor Hukum AsM, Center for International Forestry Research (CIFOR), Rainforest Foundation United States (RFUS), Rights and Resources Initiative (RRI) dan Ujamaa Community Resource Team yang memimpin penelitian lapangan di Indonesia, Peru dan Tanzania. Para peneliti juga berbicara bersama pejabat pemerintah dan pemimpin adat yang berjuang untuk mendapatkan hak resmi atas lahan di Amazon di bagian Peru.

Di Peru, perusahaan dapat dengan mudah mengambil jalan pintas di tengah sederet persyaratan yang rumit, seperti membeli banyak lahan kecil dan kemudian mengubahnya menjadi konsesi agroindustri besar untuk menghindari peraturan lingkungan dan membuka bagian-bagian lahan di Amazon. Masyarakat Adat tidak memiliki pilihan ini, sehingga upaya mereka untuk mendapatkan hak milik atas lahan akan terhenti ketika terjadi sengketa lahan atau hambatan lain.

Contohnya, di tahun 2014, sebagian besar hutan leluhur masyarakat Santa Clara de Uchunya mulai terkikis. Tanpa sepengetahuan atau persetujuan masyarakat, pemerintah daerah telah memberikan hak atas lahan-lahan kecil di tanah mereka, yang dibeli oleh Plantaciones de Pucallpa, sebuah perusahaan kelapa sawit yang diketahui terbelit masalah lingkungan dan hukum.

“Bagi masyarakat seperti kami, lahan adalah kehidupan. Di Ucayali, sebuah perusahaan minyak kelapa sawit telah menutup akses kami kepada lahan yang merupakan rumah kami, menebang hutan dan memaksa kami untuk melawan di pengadilan,” ucap Carlos Hoyos Soria, pimpinan masyarakat Santa Clara de Uchunya di Peru. “Di saat yang sama, pengajuan kepemilikan lahan kami telah terhenti selama beberapa tahun. Selama proses tersebut, masyarakat kami harus menghadapi berbagai ancaman pembunuhan dan serangan kekerasan. Kami takut kehilangan nyawa, namun tanpa lahan, kami kehilangan segalanya.”

Ketegangan serupa meningkat di 15 negara yang dikaji dalam The Scramble for Land Rights. Kesenjangan antara masyarakat dan perusahaan memunculkan perseteruan yang dapat dengan cepat berkembang menjadi konflik, khususnya di Amerika Latin di mana ratusan pembela lingkungan dibunuh dalam satu dekade terakhir di tengah meningkatnya kekerasan. Konflik tersebut berkisar seputar perselisihan perbatasan dengan tetangga hingga konsesi yang tumpang tindih. Sementara itu, masyarakat dipaksa untuk berkutat dengan proses birokrasi selama bertahun-tahun.

"Nasib Amazon dan penduduk adat sedang dipertaruhkan. Terlalu bahaya untuk tidak melakukan apapun dan berpaling dari mereka,” ucap Hildebrando Antonio Collantes Zegarra, Kepala Bagian Kantor Masyarakat Adat, Pemerintah Subnasional Ucayali untuk Kementerian Pertanian di Lima. “Pemerintah, termasuk pemerintah Peru, harus bekerja lebih keras untuk melindungi hak lahan Masyarakat Adat dan kelompok masyarakat lainnya. Mereka harus menyederhanakan proses pencatatan lahan masyarakat, meningkatkan akses Masyarakat Adat untuk memperoleh sertifikat dan menyediakan lebih banyak sumber daya untuk menengahi konflik yang semakin memuncak akibat meningkatnya perdagangan narkoba, penebangan liar dan perdagangan gelap lahan.”

Untuk menghapus ketidakadilan antara masyarakat dan perusahaan ini, laporan ini mengajak negara-negara terkait untuk memperjelas langkah dan mempermudah prosedur kepemilikan lahan, merevisi langkah-langkah yang memberatkan masyarakat, dan secara serentak menegakkan kebijakan pembebasan lahan perusahaan. Selain itu, diperlukan mekanisme resolusi konflik yang lebih baik untuk mengatasi klaim yang tumpang tindih serta meningkatkan konsultasi masyarakat yang memastikan terlaksananya konsultasi FPIC kepada masyarakat.

Para pembuat keputusan di tingkat internasional juga memiliki peran dalam mendukung upaya masyarakat untuk memperoleh kepemilikan lahan, mulai dari membangun kapasitas lokal, memetakan lahan masyarakat, hingga memberikan bantuan hukum dan keuangan selama proses sertifikasi lahan. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa pengakuan hak lahan masyarakat adat dan kelompok masyarakat lainnya adalah solusi yang sudah teruji bagi pelestarian hutan, mitigasi perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan percepatan pembangunan berkelanjutan.

Laporan lengkap dapat diunduh di http://www.wri.org/publication/scramble-for-land-rights.

KUTIPAN PARA MITRA:

Kutipan dari Anne-Sophie Gindroz, Fasilitator Regional Asia Tenggara Rights and Resources Initiative:

“Masyarakat tidak dapat mengimbangi cepatnya dan besarnya skala penjualan lahan dan hutan mereka oleh pemerintah kepada korporasi. Jika tindakan untuk mengamankan wilayah yang telah diklaim tidak segera diambil, akan terjadi lebih banyak konflik, kekerasan, dan ketidakadilan yang akan menghambat pembangunan berkelanjutan.”

Kutipan dari Anne Larson, Ilmuwan Utama dari Center for International Forestry Research:

“Penelitian kami menunjukkan bahwa proses sertifikasi lahan adat di Peru sangat panjang, rumit, dan memakan biaya. Meskipun ada kemajuan berarti, prosedurnya masih terlalu banyak aturan dan tidak konsisten. Bahkan, banyak masyarakat yang telah mengantongi hak atas lahan mereka masih menghadapi masalah dengan hak kepemilikan tersebut sehingga mereka tidak dapat meraup keuntungan dan rentan terhadap serangan, perubahan hukum dan, secara umum, pihak-pihak yang lebih kuat. Mekanisme untuk mengatasi konflik harus menjadi fokus dalam proses pemberian hak, mengingat kegagalan dalam menyelesaikan konflik akan turut menghalangi keberhasilan masyarakat dan hutan.”

Kutipan dari Christine Halvorson, Direktur Program Rainforest Foundation US:

"Melindungi hak lahan adat merupakan salah satu cara paling efektif untuk melindungi hutan. Melindungi wilayah adat di Guyana tentu akan berkontribusi pada komitmen internasional negara terhadap lingkungan dan hak asasi manusia."

Kutipan dari Dean Affandi, Peneliti World Resources Institute Indonesia:

“Di Indonesia, hak tata kelola lahan seringkali sulit diperoleh karena tidak adanya peta rujukan bersama secara nasional yang berisikan seluruh data pemanfaatan lahan. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih perbatasan dari berbagai entitas seperti kawasan lindung, lahan adat, daerah penambangan, konsesi hutan, lahan pekebun rakyat, wilayah desa, dan masih banyak lagi. Kebijakan Satu Peta pemerintah Indonesia bertujuan untuk menyelesaikan masalah pemanfaatan lahan ini. Selain itu, Kebijakan Satu Peta juga dapat membantu mempercepat komitmen pemerintah untuk mengesahkan undang-undang mengenai hak-hak masyarakat adat yang telah lama tertunda dan memberikan keadilan bagi masyarakat adat untuk memanfaatkan lahan secara berkelanjutan.”

Contact

Tetap Terhubung

Dapatkan Nawala Kami

Dapatkan tulisan, kegiatan, publikasi, dan materi multimedia terbaru. Silakan berlangganan nawala WRI Indonesia yang terbit setiap bulan.