Anda di sini

Haus Akan Keadilan

Transparansi dan Perjuangan Masyarakat Miskin untuk Air Bersih di Indonesia, Mongolia, dan Thailand

Fasilitas industri menghasilkan 400 juta ton polutan berbahaya ke aliran air di seluruh dunia setiap tahunnya. Namun, kerahasiaan tentang jumlah dan jenis bahan kimia dari pencemar yang perusahaan keluarkan masih menjadi normal, khususnya di Asia. Air yang tercemar mengancam komunitas termiskin di kawasan yang masih bergantung pada sumber air lokal untuk kehidupan dan penghidupan. Tanpa akses ke informasi polutan air, mereka tidak dapat menentukan apakah air mereka aman untuk diminum, untuk memancing, atau untuk diberikan kepada hewan peliharaan mereka. Mereka tidak dapat mengantisipasi dalam pembuatan keputusan, menuntut pencemar yang melanggar hukum, ataupun memimpin upaya pembersihan lokal.

Haus akan Keadilan: Transparansi dan Perjuangan Masyarakat Miskin untuk Air Bersih di Indonesia, Mongolia, dan Thailand menemukan bahwa, seperti banyak di negara Asia, pemerintah Indonesia, Mongolia, dan Thailand tidak memberitahukan publik secara efektif tentang apakah air yang mereka gunakan untuk minum, mandi, bertani, dan memancing, tercemar atau berbahaya. Laporan The Access Initiative (TAI) menemukan bahwa terlepas dari undang-undang transparansi yang kuat, pemerintah dari negara-negara ini membahayakan masyarakat termiskin dengan tidak menyediakan informasi pencemaran air yang mereka butuhkan.

Bekerjasama dengan mitra TAI, para penulis laporan menggunakan analisis hukum untuk mengidentifikasi apa saja informasi pencemarah yang pemerintah harus keluarkan ke publik. Lalu, mereka mengevaluasi laporan-laporan lingkungan, portal pengawasan kualitas air, dan basis data serta dokumen lain untuk menilai ketersediaan informasi tersebut dalam pelaksanaannya. Mereka juga menelusuri 174 permintaan informasi dari masyarakat terdampak untuk mengerti tantangan yang mereka hadapi ketika mereka ingin menjangkau informasi pencemaran air. Analisis tersebut menunjukkan bahwa walaupun pemerintah telah mensahkan hukum yang melindungi hak masyarakat untuk mendapat informasi lingkungan dan mandat untuk pembukaan data tersebut, para pejabat pemerintah masih belum berhasil untuk menyediakan informasi yang harus dikeluarkan.

Key Findings

Ringkasan Utama

Fasilitas industri menghasilkan 400 juta ton polutan berbahaya ke aliran air di seluruh dunia setiap tahunnya. Namun, kerahasiaan tentang jumlah dan jenis bahan kimia dari pencemar yang perusahaan keluarkan masih menjadi normal, khususnya di Asia. Air yang tercemar mengancam komunitas termiskin di kawasan yang masih bergantung pada sumber air lokal untuk kehidupan dan penghidupan. Tanpa akses ke informasi polutan air, mereka tidak dapat menentukan apakah air mereka aman untuk diminum, untuk memancing, atau untuk diberikan kepada hewan peliharaan mereka. Mereka tidak dapat mengantisipasi dalam pembuatan keputusan, menuntut pencemar yang melanggar hukum, ataupun memimpin upaya pembersihan lokal.

Haus akan Keadilan: Transparansi dan Perjuangan Masyarakat Miskin untuk Air Bersih di Indonesia, Mongolia, dan Thailand menemukan bahwa, seperti banyak di negara Asia, pemerintah Indonesia, Mongolia, dan Thailand tidak memberitahukan publik secara efektif tentang apakah air yang mereka gunakan untuk minum, mandi, bertani, dan memancing, tercemar atau berbahaya. Laporan The Access Initiative (TAI) menemukan bahwa terlepas dari undang-undang transparansi yang kuat, pemerintah dari negara-negara ini membahayakan masyarakat termiskin dengan tidak menyediakan informasi pencemaran air yang mereka butuhkan.

Bekerjasama dengan mitra TAI, para penulis laporan menggunakan analisis hukum untuk mengidentifikasi apa saja informasi pencemarah yang pemerintah harus keluarkan ke publik. Lalu, mereka mengevaluasi laporan-laporan lingkungan, portal pengawasan kualitas air, dan basis data serta dokumen lain untuk menilai ketersediaan informasi tersebut dalam pelaksanaannya. Mereka juga menelusuri 174 permintaan informasi dari masyarakat terdampak untuk mengerti tantangan yang mereka hadapi ketika mereka ingin menjangkau informasi pencemaran air. Analisis tersebut menunjukkan bahwa walaupun pemerintah telah mensahkan hukum yang melindungi hak masyarakat untuk mendapat informasi lingkungan dan mandat untuk pembukaan data tersebut, para pejabat pemerintah masih belum berhasil untuk menyediakan informasi yang harus dikeluarkan.

Tetap Terhubung

Dapatkan Nawala Kami

Dapatkan laporan, informasi acara, publikasi, dan berbagai bahan multimedia kami. Silakan mendaftar untuk membaca nawala WRI Digest yang terbit setiap dua minggu dan berbagai nawala lainnya.