Postingan Blog: deforestasi

Lima tahun lalu, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara pembalak hutan di dunia. Namun, julukan tersebut berubah dengan disahkannya moratorium hutan secara permanen oleh Presiden Jokowi awal Agustus lalu. Apa keuntungan yang didapatkan Indonesia dari kebijakan tersebut?

Edisi kelima ini menyajikan lima wilayah teratas untuk dipantau, yang terindikasi mengalami penebangan hutan ilegal pada periode 1 Januari – 31 Maret 2019.

Edisi Keempat ini menyajikan 5 wilayah teratas untuk dipantau, yang terindikasi mengalami penebangan hutan secara ilegal pada periode 1 Oktober 2018 - 31 Desember 2018.

Indonesia harus meningkatkan pengurangan hilangnya tutupan pohon dan perlindungan untuk lahan gambut. Untuk mencapai hal itu, Indonesia membutuhkan lebih banyak dukungan dan skema insiatif internasional seperti restorasi gambut dan pengawasan yang terus menerus.

Data satelit mengungkapkan penggundulan hutan baru di Kolombia, Brasil, dan Papua Indonesia.

Tingkat deforestasi di Aceh akhir-akhir ini mengalami penurunan berkat berbagai kebijakan hijau pemerintah. Momentum ini perlu dimanfaatkan lebih lanjut dengan menggunakan sistem pemantauan hutan untuk memberantas deforestasi.

Ekosistem Leuser di Sumatra adalah tempat terakhir di Bumi di mana badak, gajah, beruang madu dan orangutan hidup di alam liar, tetapi terancam oleh penebangan, pembangunan jalan perburuan dan penambangan ilegal. Global Forest Watch bekerja dengan mitra lokal HAkA untuk melindungi lingkungan daerah yang berbeda ini.

Pekebun rakyat dapat menjadi pelaku utama dalam mereformasi industri kelapa sawit Indonesia, yang telah dikaitkan dengan pekerja anak dan pekerja paksa, penggundulan hutan dan kematian spesies ikonik seperti orangutan. Tetapi mereka tidak dapat melakukannya tanpa dukungan dari pemerintah dan perusahaan.

Gajah berperan penting dalam menjaga kelestarian hutan dan seluruh keseimbangan ekosistem di dalamnya. Dengan penurunan populasi gajah yang terus berlangsung, penyelamatan habitat gajah harus menjadi prioritas utama.

Pemerintah Indonesia memiliki kekhawatiran untuk melepaskan data spasial digital, dengan alasan data tersebut dapat diubah dan disalahgunakan. Namun, ada beberapa cara untuk menghentikan penyebaran data palsu.