Postingan Blog: data

Indonesia memiliki lebih dari 24 juta hektar lahan yang terdegradasi, setara dengan hampir dua kali ukuran Inggris. Dengan ukuran lahan terdegradasi yang begitu besar, restorasi lahan tidak dapat dielakkan lagi. Tetapi, kita bisa menyelamatkan 2 juta hektar lahan terdegradasi dengan menggunakan data yang baik dan akurat. Baca lebih lanjut dalam artikel ini.

Pemerintah Indonesia memiliki kekhawatiran untuk melepaskan data spasial digital, dengan alasan data tersebut dapat diubah dan disalahgunakan. Namun, ada beberapa cara untuk menghentikan penyebaran data palsu.

Keterbukaan data akan memungkinkan masyarakat untuk dapat memantau aktivitas ilegal dan memastikan agar sumber daya alam dimanfaatkan secara berkeadilan bagi masyarakat luas.

Ada tiga ilustrasi terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan data dan fakta bahwa Indonesia mengikatkan diri pada pelaksanaan agenda global SDG.

Pada Bagian 1 dari seri blog akurasi data tutupan pohon GLAD, kami menjelaskan dua penilaian akurasi yang berbeda dari data kehilangan dan perolehan tutupan pohon global yang dihasilkan oleh Dr. Matt Hansen dkk dari Global Land Analysis and Discovery group (GLAD) University of Maryland, Google, the U.S. Geological Survey (USGS) dan the National Aeronautics and Space Administration (NASA). Sekarang, kami akan menganalisis faktor-faktor yang meningkatkan error dan bagaimana hal tersebut berdampak kepada penggunaan data.

Untuk bacaan lebih lanjut, lihat editorial kami di Jakarta Post.

Kurang dari empat bulan yang lalu, jutaan masyarakat di Singapura, Malaysia, dan Indonesia menderita karena polusi udara terparah yang pernah tercatat di Asia Tenggara ketika ratusan titik api membara di sepanjang Sumatra. Titik api tersebut mengakibatkan kerusakan yang parah, memicu status darurat bagi kesehatan publik, dan memaksa ditutupnya sekolah-sekolah, serta mengancam pariwisata dan bisnis lainnya.

Minggu ini Sultan Brunei akan menjadi tuan rumah ASEAN Summit yang ke-23. Mencegah titik api baru dan kabut asap menjadi salah satu agenda prioritas. Langkah-langkah dan keputusan kunci dari para Presiden dan Perdana Menteri sangat diperlukan minggu ini.