Postingan Blog: tanah terdegradasi

Erosi tanah terjadi lebih cepat daripada yang pembentukan tanah. Pengelolaan lahan berkelanjutan dapat membantu mengendalikan erosi tanah, melindungi daerah aliran sungai, dan mengurangi emisi karbon.

Analisis jaringan media sosial telah dilakukan dalam riset beragam riset, mulai dari riset epidemiologi hingga terorisme. Saat ini, para peneliti WRI sedang merancang buku panduan analisis jaringan media sosial untuk intervensi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Mengubah pola makan dunia adalah cara mitigasi perubahan iklim yang kadang terlupakan.

Indonesia memiliki lebih dari 24 juta hektar lahan yang terdegradasi, setara dengan hampir dua kali ukuran Inggris. Dengan ukuran lahan terdegradasi yang begitu besar, restorasi lahan tidak dapat dielakkan lagi. Tetapi, kita bisa menyelamatkan 2 juta hektar lahan terdegradasi dengan menggunakan data yang baik dan akurat. Baca lebih lanjut dalam artikel ini.

Penelitian menunjukkan bahwa setiap 1 dolar yang diinvestasikan untuk memulihkan lahan yang terdegradasi akan menghasilkan keuntungan ekonomi sekitar 7 hingga 30 dolar, termasuk adanya peningkatan produksi pangan, penyerapan karbon, & air yang berkualitas.

Wilayah di kawasan tropis menghadapi tantangan dari sumber emisi yang penting tetapi relatif tidak diketahui: lahan gambut yang kering. Gambut, yang terbentuk sebagian karena bahan tanaman basah yang membusuk selama ribuan tahun, terkonsentrasi di Indonesia and Malaysia. Lahan gambut di dua negara tersebut telah seringkali menjadi target ekspansi untuk lahan pertanian, khususnya kelapa sawit, karena lahan subur telah menjadi semakin langka. Ketika lahan dibuka untuk perkebunan, gambut yang berada di bawah perlu dikeringkan, sehingga melepaskan CO2 ke udara.

Seiring berlanjutnya usaha dalam melindungi hutan di seluruh dunia, pengimplementasi REDD+ perlu menciptakan dan memperkuat akuntabilitas insitusi dan mekanisme.

Walaupun REDD+ mencakup mekanisme akuntabilitas internasional, studi kasus di Brasil dan Indonesia, dimana masyarakat sipil turut berpartisipasi dan melawan keputusan penggunaan lahan, menunjukkan bahwa ini mungkin cukup untuk mencapai tujuan REDD+.

Indonesia memiliki hutan hujan terbesar ketiga di dunia, menjadikannya rumah bagi keanekaragaman hayati sekaligus tali penolong ekonomi bagi banyak masyarakat pedesaan. Meskipun demikian, area hutan Indonesia berkurang dengan pesat sehingga Indonesia terus menempati posisi atas dalam daftar negara penyumbang angka deforestasi.

WRI mempublikasikan analisis singkat untuk membahas tantangan tersebut: *How to Change Legal Land Use Classifications to Support More Sustainable Palm Oil in Indonesia (Bagaimana Mengubah Klasifikasi Legal Penggunaan Kawasan untuk Mendukung Kelapa Sawit yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia). Publikasi ini memberikan panduan praktis bagi perusahaan untuk memindahkan operasi kelapa sawitnya dari lahan berhutan ke lahan terdegradasi, sekaligus menawarkan beberapa rekomendasi kepada para pembuat kebijakan di Indonesia untuk membuat proses ini dapat berlangsung dengan lebih mudah.

Artikel ini pertama kali ditampilkan di Jakarta Post

Kelapa sawit telah mencuri perhatian banyak orang. Di Indonesia, industri ini tengah berkembang, dengan $19,7 miliar ekspor minyak kelapa sawit mentah di tahun 2011. Namun mengembangkan perkebunan kelapa sawit telah mengorbankan hutan dan habitat alami lainnya di wilayah tropis, serta memicu sengketa lahan dengan masyarakat lokal.

Para peneliti terbaik di dunia turut mempertanyakan kondisi tersebut. Menurut studi terbaru di Nature Climate Change, sejak 1990 hingga 2010, 90 persen lahan yang dikonversikan menjadi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan merupakan wilayah hutan.

Namun demikian, sesungguhnya, tidak ada yang perlu dikorbankan di antara kelapa sawit, hutan, dan masyarakat. Sangatlah memungkinkan untuk menanam lebih banyak bibit – termasuk kelapa sawit – sambil menjaga hutan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat lokal.