Postingan Blog: Indonesia

Total kehilangan tutupan pohon naik 51 persen dari tahun sebelumnya, kira-kira seluas wilayah Selandia Baru.

Sebagian besar masyarakat di Papua dan Papua Barat, provinsi paling timur di Indonesia, menyambut baik komitmen pemerintah terhadap pembangunan ekonomi, yang seringkali dalam bentuk ekspansi kelapa sawit. Namun, penting untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi tersebut dengan perlindungan hutan.

Kita membutuhkan kendaraan listrik untuk menyelamatkan lingkungan dari emisi transportasi yang berlebihan. Tapi masa depan hijau ini tidak akan terjadi tanpa terlebih dahulu menciptakan jaringan listrik "hijau".

Pengetahuan adalah kekuatan bagi para perempuan di Sungai Berbari, Indonesia. Melalui data hutan dari platform Global Forest Watch dan pelatihan advokasi dari Women Research Institute, perempuan Sungai Berbari memberikan pengaruh pada di mana dan bagaimana perusahaan pertanian terdekat beroperasi.

WRI Indonesia telah meluncurkan program Wahana Riset Indonesia, sekaligus menyambut 19 peneliti muda yang terpilih dari 500 pelamar untuk bergabung dalam tim WRI selama satu tahun. Para peneliti muda ini akan menjalankan penelitian pada sektor kehutanan, kesejahteraan manusia, dan energi terbarukan.

Lahan di sepanjang Sungai Musi, yang terbentang di empat provinsi di Sumatera, Indonesia, pada masa lalu pernah menghasilkan beras dan aneka buah-buahan tropis. Akan tetapi, dua puluh tahun sejak munculnya perkebunan kelapa sawit, penduduk kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang sebelumnya menjadi penopang hidup mereka.

Pengalaman dan penelitian telah menunjukkan bahwa jika sistem pengelolaannya berjalan baik, urun daya dapat mencapai pemecahan masalah secara kolektif dengan hasil memuaskan. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana masyarakat dapat saling memberdayakan dengan pendekatan urun daya untuk mencapai tujuan secara kolektif?

Sengketa lahan merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia, di mana dokumen atau bukti kepemilikan seringkali tidak ada atau tidak lengkap, dan peta seringkali berbeda dari satu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lainnya. Satu Peta bertujuan mengatasi hal ini.

Tidak adanya satu peta tata guna lahan sebagai rujukan bersama serta proses peradilan yang lamban dan seringkali tidak berfungsi mengakibatkan mereka yang merasa dianiaya tidak punya banyak pilihan untuk mendapatkan keadilan, sehingga sengketa terus berlanjut dan terkadang berujung pada kekerasan.