Postingan Blog: pemilikan tanah

Permasalahan struktural tata kelola lahan yang telah terjadi sejak era kolonial hingga saat ini menyebabkan terjadinya konflik lahan. Menurut studi WRI, kelembagaan multipihak merupakan salah satu opsi untuk mencegah dan menyelesaikan konflik lahan di Indonesia secara efektif dan berkelanjutan. Terdapat tujuh aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan opsi ini agar berjalan secara optimal.

Mengubah pola makan dunia adalah cara mitigasi perubahan iklim yang kadang terlupakan.

Komunitas Santa Clara de Uchunya telah tinggal di daerah terpencil di Peruvian Amazon selama beberapa generasi, mengandalkan hutan untuk berburu, memancing, dan sumber daya alam. Namun pada tahun 2014, seseorang mulai menebang sebagian besar tanah leluhur mereka. Mereka telah berjuang untuk hak tanah mereka sejak itu.

Karena ingin mengekstrak sumber daya alam, pemerintah dan perusahaan semakin banyak mengambil tanah dari kelompok masyarakat adat. Tetapi komunitas-komunitas ini tidak berdiri diam — mereka memetakan batas wilayah, memprotes dan bahkan mengajukan tuntutan untuk melindungi tanah dan sumber daya mereka.

Perkebunan tebu memaksa 600 keluarga di Kamboja untuk keluar dari tanah mereka. Banyak yang kehilangan semua harta benda mereka, dan orang tua, tidak dapat bertani dan membayar biaya sekolah, mengirim anak-anak mereka untuk bekerja di Thailand. Ini adalah kisah yang mengejutkan, tetapi yang terlalu familiar bagi 2,5 miliar orang yang hidup di tanah adat.

Beberapa penjaga lingkungan terbaik adalah masyarakat adat dan lokal. Berikut 5 peta yang menggambarkan betapa gentingnya tanah adat dan masyarakat bagi bumi.

Lahan di sepanjang Sungai Musi, yang terbentang di empat provinsi di Sumatera, Indonesia, pada masa lalu pernah menghasilkan beras dan aneka buah-buahan tropis. Akan tetapi, dua puluh tahun sejak munculnya perkebunan kelapa sawit, penduduk kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang sebelumnya menjadi penopang hidup mereka.

Sengketa lahan merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia, di mana dokumen atau bukti kepemilikan seringkali tidak ada atau tidak lengkap, dan peta seringkali berbeda dari satu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lainnya. Satu Peta bertujuan mengatasi hal ini.

Tidak adanya satu peta tata guna lahan sebagai rujukan bersama serta proses peradilan yang lamban dan seringkali tidak berfungsi mengakibatkan mereka yang merasa dianiaya tidak punya banyak pilihan untuk mendapatkan keadilan, sehingga sengketa terus berlanjut dan terkadang berujung pada kekerasan.

Dalam Podcast WRI, Lawrence MacDonald mendiskusikan kebijakan Satu Peta dan peran WRI bersama Adi Pradana, Manajer Tata Kelola Inisiatif Satu Peta, dan Gita Syahrani, Manajer Komoditas dan Bisnis Berkelanjutan