Anda di sini

Postingan Blog: REDD

  • Menciptakan Akuntabilitas di dalam REDD+

    Seiring berlanjutnya usaha dalam melindungi hutan di seluruh dunia, pengimplementasi REDD+ perlu menciptakan dan memperkuat akuntabilitas insitusi dan mekanisme.

    Walaupun REDD+ mencakup mekanisme akuntabilitas internasional, studi kasus di Brasil dan Indonesia, dimana masyarakat sipil turut berpartisipasi dan melawan keputusan penggunaan lahan, menunjukkan bahwa ini mungkin cukup untuk mencapai tujuan REDD+.

    Bagikan

  • 4 Alasan Mengapa Penilaian terhadap Pemerintah Penting bagi Masyarakat dan Hutan

    Hutan-hutan di dunia dan masyarakat yang tergantung kepadanya menghadapi sejumlah tantangan – termasuk deforestasi, kemiskinan di daerah pedesaan, dan degradasi dari manfaat ekosistem penting. Dampak negatif ini seringkali bertambah parah akibat tata kelola hutan yang lemah, termasuk tingkat transparansi dan partisipasi yang rendah dalam proses pembuatan kebijakan hutan, serta pengawasan aktivitas hutan yang lemah. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, para pembuat kebijakan perlu mengetahui dengan lebih baik faktor-faktor sosial, politik, dan institusional yang mendorong kegagalan pengelolaan hutan.

    Sebuah instrumen dari Governance of Forest Initiative (GFI) WRI yang telah diperbaharui bertujuan untuk membantu para pembuat kebijakan, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mengevaluasi tata kelola hutan di negaranya. Assessing Forest Governance: The Governance of Forest Initiative Indicator Framework memperbaharui indikator original GFI, yang dikeluarkan pada tahun 2009 dan digunakan oleh mitra masyarakat WRI di Brazil, Kamerun, dan Indonesia. Menggunakan indikator-indikator tersebut, pihak-pihak terkait dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam tata kelola hutan dan melakukan reformasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

    Bagikan

  • Studi Baru Menyorot Peluang dan Tantangan bagi Moratorium Hutan Indonesia

    Hari ini WRI menerbitkan kertas kerja yang menyediakan informasi baru mengenai moratorium pada konsesi hutan baru di Indonesia. Analisis kami menyimpulkan bahwa moratorium saja tidak akan berkontribusi terhadap target pengurangan emisi gas rumah kaca sebanyak 26 persen pada tahun 2020. Meskipun demikian, moratorium membantu pencapaian target tersebut dalam jangka panjang dengan “menciptakan jeda” terhadap pola business-as-usual, sehingga menyediakan waktu yang diperlukan untuk melakukan reformasi tata kelola.

    Bagikan

  • Hutan dan REDD+ di COP17 Durban

    Postingan blog saat ini baru tersedia dalam bahasa Inggris

    With all its complex processes and acronyms, it’s easy to forget that the international climate change negotiations are supposed to lead to changes on the ground. There have been several developments this year, however, which should remind us of the urgency of the task and the importance of getting each piece of the puzzle right, including incentives for developing countries to reduce their emissions from deforestation and forest degradation (REDD+).

    Bagikan

  • Memiliki Makanan Sekaligus Hutan

    Postingan blog saat ini baru tersedia dalam bahasa Inggris

    Expanding agriculture onto already degraded lands could relieve pressure on the world’s remaining forests.

    Enabling tropical countries to boost their economies and feed global populations while conserving forests and combating climate change is a developmental and environmental nut that has yet to be cracked. On Thursday, The Prince of Wales will gather international leaders from governments, environmental and social NGOs, agribusiness and finance sectors to highlight ways in which agricultural production can expand without causing further deforestation. One of them is revolutionary in its practicality - restoring degraded lands to absorb agricultural expansion.

    Bagikan

  • Bagaimana Kerjasama Hutan Indonesia-Norwegia Kedepannya?

    Pada Mei 2010, Norwegia sepakat untuk memberikan hingga $1 miliar untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan serta kehilangan lahan gambut di Indonesia, yang saat ini menyumbang lebih dari 80 persen emisi gas rumah kaca Indonesia. “Letter of Intent” merupakan langkah awal yang menjanjikan, namun kedua negara masih harus menyelesaikan beberapa rincian penting di dalam perjanjian. Berikut ini adalah analisis WRI mengenai Letter of Intent serta rekomendasi untuk apa yang harus ditangani selanjutnya.

    Bagikan

Tetap Terhubung

Dapatkan Nawala Kami

Dapatkan tulisan, kegiatan, publikasi, dan materi multimedia terbaru. Silakan berlangganan nawala WRI Indonesia yang terbit setiap bulan.