Insights: WRI's Blog

Sengketa lahan merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia, di mana dokumen atau bukti kepemilikan seringkali tidak ada atau tidak lengkap, dan peta seringkali berbeda dari satu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lainnya. Satu Peta bertujuan mengatasi hal ini.

Dalam Podcast WRI, Lawrence MacDonald mendiskusikan kebijakan Satu Peta dan peran WRI bersama Adi Pradana, Manajer Tata Kelola Inisiatif Satu Peta, dan Gita Syahrani, Manajer Komoditas dan Bisnis Berkelanjutan

Tidak adanya satu peta tata guna lahan sebagai rujukan bersama serta proses peradilan yang lamban dan seringkali tidak berfungsi mengakibatkan mereka yang merasa dianiaya tidak punya banyak pilihan untuk mendapatkan keadilan, sehingga sengketa terus berlanjut dan terkadang berujung pada kekerasan.

Saat ini, ketika stabilitas iklim sedang dipertaruhkan, banyak yang dapat ditawarkan oleh anak-anak muda untuk meningkatkan pengetahuan, mendorong gaya hidup berkelanjutan, melindungi alam, serta menerapkan proyek adaptasi dan mitigasi, tetapi bagaimana kita dapat membangun pelibatan anak muda secara berarti?

Enam tahun sejak Indonesia melaksanakan kebijakan moratorium hutan untuk menekan perluasan lahan pertanian yang tidak lestari di atas hutan primer dan lahan gambut, laju kehilangan tutupan pohon tetap tinggi, menurut data satelit terbaru dari Universitas Maryland dan Google yang tersedia di Global Forest Watch.

Satu peta pada tingkatan tapak adalah proses fasilitasi transformasi konflik yang bertujuan untuk mengubah pola hubungan dan kondisi secara struktural.

Berikut adalah beberapa angka penting mengenai hak tanah masyarakat adat dan masyarakat lainnya, bentuk tenurial yang paling banyak ditemukan.

Data terbuka yang diperoleh dari masyarakat memungkinkan warga dan perencana listrik untuk memahami kelemahan jaringan listrik di Indonesia secara lebih baik.