Insights: WRI's Blog

Artikel ini pertama kali dipublikasikan di Jakarta Post. Artikel ini ditulis bersama Dino Patti Djalal, Duta Besar Republik Indonesia dan anggota board WRI.

Mengakhiri ketidakpastian dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membuat langkah berani minggu lalu untuk memperpanjang moratorium hutan di Indonesia. Instruksi Presiden yang baru menambahkan dua tahun lagi untuk perlindungan terhadap lebih dari 43 juta hektar hutan primer dan lahan gambut – sebuah wilayah seluas Jepang.

Ini merupakan langkah tegas dari pemimpin yang terkenal dengan komitmennya terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Memperpanjang moratorium adalah kemenangan bagi masyarakat Indonesia, kelompok bisnis, dan planet ini.

Moratorium akan memberikan manfaat secara langsung kepada lebih dari 80 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya kepada hutan. Banyak dari mereka sangat miskin dan telah berjuang untuk memperoleh pengakuan terhadap hak tanah mereka. Memperpanjang moratorium memberikan kesempatan untuk menyelesaikan isu-isu krusial tersebut.

Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membuat keputusan yang berani dan tegas minggu ini untuk memperpanjang moratorium hutan Indonesia. Dengan keputusan ini, yang bertujuan untuk mencegah pembukaan hutan primer dan lahan gambut baru selama dua tahun kedepan, pemerintah dapat membantu melindungi hutan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Peningkatan industrialisasi di Asia telah menciptakan banyak tantangan bagi masyarakat untuk melindungi diri mereka dari polusi. Banyak informasi penting yang dimiliki oleh pemerintah – seperti jumlah polusi yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik terdekat atau hasil pemantauan kualitas air dan udara setempat – masih belum tersedia dalam format yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Praktik ini seringkali mengabaikan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan isu-isu seperti regulasi polusi atau ekspansi pabrik-pabrik industri. Dalam banyak kasus, publik kekurangan informasi yang mereka butuhkan untuk memahami dan melindungi diri mereka dari dampak lingkungan, sosial, dan kesehatan yang berbahaya.

Situasi ini mendorong sekelompok pejabat pemerintah, NGO, perwakilan masyarakat lokal, dan akademisi untuk meminta pemerintah mengubah status quo. Minggu lalu, perwakilan dari Tiongkok, Indonesia, Jepang, Mongolia, Filipina, dan Thailand mengeluarkan Jakarta Declaration for Strengthening the Right to Environmental Information for People and the Environment. Deklarasi ini menuntut pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap informasi mengenai polusi kualitas air dan udara di Asia – dan menawarkan roadmap yang detail mengenai cara melakukannya.

Deklarasi ini terbentuk di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh The Access Initiative WRI dan Indonesian Centre for Environmental Law, minggu lalu di Jakarta. Para perwakilan yang hadir akan memberikan daftar temuan dan rekomendasi kepada pejabat pemerintahan di negara mereka masing-masing dan meminta komitmen untuk meningkatkan transparansi.

Bagaimana Indonesia – negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan kekuatan ekonomi yang sedang berkembang – dapat mengurangi deforestasi dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh bentang alam mereka yang luas dan senantiasa mengalami perubahan yang cepat?

Inilah pertanyaan yang diajukan oleh Nirarta “Koni” Samadhi, wakil ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan ketua kelompok kerja pengawasan hutan satgas REDD+. Dalam sebuah pertemuan informal bersama para ahli pembangunan dan hutan di kantor WRI di Washington DC, Koni menjabarkan beberapa kemungkinan jawaban, sekaligus melaporkan usaha pemerintah Indonesia untuk mengawasi dan memetakan hutan serta memperbaiki kebijakan penggunaan lahan di seluruh Indonesia.

Koni menjelaskan beberapa pandangannya kepada kami dalam sebuah video wawancara. Lihatlah video tersebut di bawah ini.

Postingan blog saat ini baru tersedia dalam bahasa Inggris

As the old adage suggests, it is important to see the forests for more than just the trees. While an estimated 500 million people depend directly on forests for their livelihoods, the entire world depends on them for food, water, clean air, and vital medicines. Forests also absorb carbon dioxide, making them critical to curbing climate change.

Despite some encouraging anti-deforestation efforts in places like Brazil, Indonesia, and Africa, globally, forests are under threat, particularly in the tropics. Between 2000 and 2010, nearly 13 million hectares of forests were lost every year. About 30 percent of the global forest cover has been completely cleared, and 20 percent has been degraded.

This dilemma begs the question: What is the outlook for forests in 2030? Are we missing the opportunity to preserve forests and ensure they continue to deliver the goods and services we need for a growing global population? How can we use forests to build a thriving global green economy?

Asking these questions is important. Finding answers to the challenges they raise is imperative.

Di seluruh dunia, satu dari setiap lima orang kekurangan akses terhadap listrik modern. Harga yang terjangkau, kualitas pelayanan, dan dampak sosial dan lingkungan memberikan tantangan besar dalam menyediakan energi yang dibutuhkan masyarakat untuk penerangan, memasak, dan kegiatan lainnya. Pemerintahan yang baik melibatkan praktik-praktik yang terbuka dan inklusif sangatlah esensial untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Ini merupakan bagian pertama dari empat seri blog di WRI Global, “Improving Electricity Governance”, yang membahas komponen-komponen penting dalam pembuatan kebijakan listrik yang lebih terbuka, inklusif, dan adil. Seri blog ini menggunakan pengalaman dari Electricity Governance Initiative WRI, yang didokumentasikan dalam sebuah laporan baru, “Shining a Light on Electricity Governance.”

Asia Pulp & Paper (APP), salah satu perusahaan kertas terbesar di dunia, mengumumkan awal bulan ini bahwa mereka tidak akan menebang lagi hutan alami di Indonesia dan akan meminta komitmen yang sama dari pemasok-pemasok mereka. Pengumuman tersebut diterima secara hati-hati oleh Greenpeace, Rainforest Action Network, World Wildlife Fund, dan NGO lainnya yang telah melakukan kampanye untuk mengubah kebijakan hutan APP.

Tentu saja, kebijakan baru APP – yang mencakup pengambilan material yang hanya bersumber dari pohon budidaya, menghentikan pembukaan lahan gambut yang kaya karbon, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal – tergolong signifikan, untuk dunia bisnis dan konservasi hutan. APP dan pemasoknya mengelola lebih dari 2.5 juta hektar lahan di Indonesia dan menghasilkan lebih dari 15 juta ton bubur kertas, kertas, dan pembungkus setiap harinya di seluruh dunia. Langkah tegas dari APP dapat mengindikasikan bahwa industri ini tengah bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Pertanyaannya adalah apakah APP akan melanjutkan pengumuman positif ini dengan aksi nyata di lapangan. Perusahaan ini tidak memiliki rekam jejak yang bagus, gagal melaksanakan komitmen-komitmen mereka sebelumnya untuk mengakhiri deforestasi.

Namun demikian, kali ini keadaan telah berubah, yang meningkatkan peluang keberhasilan komitmen APP. Tuntutan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang terjadi dengan sangat cepat dan teknologi yang semakin canggih dapat menciptakan lingkungan yang tepat bagi keberhasilan komitmen APP – dan perusahaan-perusahaan lainnya.

Artikel ini pertama kali ditampilkan di Jakarta Post

Kelapa sawit telah mencuri perhatian banyak orang. Di Indonesia, industri ini tengah berkembang, dengan $19,7 miliar ekspor minyak kelapa sawit mentah di tahun 2011. Namun mengembangkan perkebunan kelapa sawit telah mengorbankan hutan dan habitat alami lainnya di wilayah tropis, serta memicu sengketa lahan dengan masyarakat lokal.

Para peneliti terbaik di dunia turut mempertanyakan kondisi tersebut. Menurut studi terbaru di Nature Climate Change, sejak 1990 hingga 2010, 90 persen lahan yang dikonversikan menjadi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan merupakan wilayah hutan.

Namun demikian, sesungguhnya, tidak ada yang perlu dikorbankan di antara kelapa sawit, hutan, dan masyarakat. Sangatlah memungkinkan untuk menanam lebih banyak bibit – termasuk kelapa sawit – sambil menjaga hutan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat lokal.

Apakah kelapa sawit dan hutan dapat hidup saling berdampingan? Ini merupakah isu yang saya dan rekan saya diskusikan beberapa waktu lalu. Saya senang untuk mengatakan bahwa kami baru saja membuat sebuah langkah maju untuk memastikan jawabannya adalah “iya”.

Dalam pertemuan tahunan ke-10 Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), WRI mengeluarkan dua aplikasi pemetaan online baru yang dibuat untuk membantu industri kelapa sawit tumbuh sekaligus menghindari deforestasi. Instrumen gratis ini memungkinkan produsen kelapa sawit, pembeli, investor, dan badan-badan pemerintah mengidentifikasi dan mengevaluasi dengan mudah lahan-lahan terdegradasi di Indonesia yang cocok digunakan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Dengan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di lahan yang terdegradasi atau lahan dengan “cadangan karbon rendah”, pengembang dapat menghindari pembukaan hutan alami yang tersisa untuk memenuhi peningkatan permintaan global kelapa sawit.

Postingan blog saat ini baru tersedia dalam bahasa Inggris

WRI co-hosted a dinner last week to honor Indonesia’s President Susilo Bambang Yudhoyono for advancing sustainability, especially in the Coral Triangle. The event took place at the Mandarin Oriental Hotel in New York City, where more than 300 guests from government, business, and the non-profit sector gathered to recognize Indonesia’s president.

WRI’s president, Andrew Steer, opened the event by reminding guests that President Yudhoyono is a “different kind of leader.” Earlier in his career, Steer spent eight years in Indonesia, and he’s seen firsthand how the country has approached its economic and environmental challenges.

“We live in perilous times,” Steer said. “We need innovative thinking and we need out-of-the-box thinking. Today, we have a leader who is an out-of-the-box leader.”