Insights: WRI's Blog

Edisi Keenam dari seri Pantau Jejak ini menyajikan Lima Wilayah Teratas untuk Dipantau, yang terindikasi mengalami penebangan hutan ilegal periode 1 April–30 Juni 2019.

Tulisan ini mencoba menyajikan hasil kajian lapangan yang menunjukkan bagaimana deforestasi tidak terencana bisa terjadi dan pendekatan apa yang dapat menjadi solusinya.

Wisata terumbu karang dunia yang bernilai $35,8 miliar per tahun, bisa mengalami penurunan pendapatan lebih dari 90% jika kondisi pemanasan global saat ini terus terjadi. Berikut yang bisa dilakukan sektor industri kelautan untuk mencegahnya.

Untuk menghadapi kebakaran hutan dan krisis iklim secara lebih sistematis dan struktural, Indonesia mengimplementasikan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (LCDI). Kebakaran hutan hanya bisa diselesaikan dengan mengatasi masalah dari akarnya, termasuk menyediakan kemungkinan investasi berbasis lahan yang lestari.

Kebanyakan kota di belahan Bumi Selatan memiliki banyak permukiman informal. Permukiman ini merupakan kawasan kumuh yang berkembang begitu saja dengan bangunan dan fasilitas seperti saluran air, sanitasi, dan pengelolaan sampah yang biasanya tidak layak. Pendekatan tradisional seperti penggusuran dan pembangunan kembali tanpa persetujuan warga tidak akan efektif dalam upaya memperbaiki permukiman informal tersebut.

Sekitar 14 hingga 34 juta masyarakat pedesaan di kawasan Asia Tenggara melakukan praktik ladang berpindah sebagai sumber mata pencarian mereka.

Jika dalam periode kedua kepemimpinannya Presiden Jokowi dapat lebih ambisius, Indonesia bisa menjadi contoh bagi dunia, di saat kepemimpinan lingkungan sangatlah dibutuhkan. Indonesia juga bisa menginspirasi negara-negara lain di sekitarnya untuk meningkatkan ambisi mereka.

Untuk memahami progres upaya Indonesia melawan krisis iklim, kita perlu melihat sumber emisi di berbagai kawasan dan sektor di Indonesia.

Sebelum ada Kebijakan Satu Peta, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki data, peta, dan informasi geospasial masing-masing. Akibatnya, makin banyak terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan dan mengakibatkan konflik lahan di Indonesia. Kehadiran Kebijakan Satu Peta dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut.

Kita berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Dari satu titik ke titik lain. Dari satu kota ke kota lain. Dari satu negara ke negara lain. Perjalanan ini sering kali sulit dihindari, padahal tahukah kamu bahwa perjalanan tersebut berdampak besar pada lingkungan?