Insights: WRI's Blog

Pasca diluncurkannya geoportal Kebijakan Satu Peta, pemerintah perlu segera menyiapkan strategi untuk memastikan agar hasil KSP dapat menyelesaikan konflik lahan secara tuntas.

Dengan adanya peta yang terintegrasi, penentuan lahan untuk perhutanan sosial dapat dilakukan dengan lebih akurat dan peta indikatif areal kehutanan sosial juga dapat makin dimutakhirkan.

Indonesia telah maju beberapa langkah untuk mencapai target iklimnya, sekarang negara ini butuh visi jangka panjang.

Presiden Joko Widodo perlu hadir di COP24 untuk memperjuangkan posisi Indonesia agar kontribusi pengurangan emisi yang erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi tidak memperlambat pembangunan negara. Kesepakatan pada COP24 akan sangat mempengaruhi arah pembangunan dalam negeri yang dirumuskan dalam NDC 2020.

Banyak yang menganggap COP24 di Katowice, Polandia bulan Desember mendatang sebagai negosiasi iklim terpenting sejak tahun 2015, saat 196 negara menandatangani Kesepakatan Paris. COP24 adalah momen penting bagi para pihak untuk membuat Kesepakatan tersebut menjadi nyata.

Apa yang sedang dan dapat dilakukan Indonesia untuk secara efektif mengurangi emisinya dalam rentang waktu yang pendek tersebut?

Agenda G20 bersepakat bahwa kebijakan ekonomi terkait erat dengan kebijakan lingkungan. G20 dapat membantu percepatan aksi adaptasi, kebijakan iklim dan pangan berkelanjutan.

Upaya restorasi yang partisipatif harus melibatkan masyarakat lokal dan menyediakan sarana bagi mereka untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan restorasi.

Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki salah satu hutan yang paling kaya di dunia. Upaya-upaya belakangan ini berhasil menyelamatkannya dari puncak kehilangan tutupan lahan di tahun 2015. Tulisan berikut menunjukkan bagaimana mereka melakukan pembangunan secara berkelanjutan.

Para peneliti mengungkapkan bahwa emisi global harus mencapai nol di pertengahan abad ini untuk mencegah terjadinya bencana iklim terburuk.