Insights: WRI's Blog

Lebih dari 70 persen wilayah Samarinda dialokasikan untuk konsesi tambang, sedikit informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai kewajiban perusahaan untuk menaati peraturan keselamatan dan kesehatan lingkungan.

Dengan harapan untuk mencegah terulangnya kejadian ini, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), sebuah kelompok organisasi masyarakat dan NGO Indonesia, ingin mencari tahu apa yang telah dilakukan perusahaan untuk mencegah dampak kesehatan dan lingkungan dari pertambangan. Proses ini kemudian mendorong proyek STRIPE, yang akan berfokus pada pembangunan koalisi masyarakat sipi yang kuat dalam rangka mengadvokasi pengungkapan informasi perusahaan.

Di awal Maret 2014, kebakaran hutan dan lahan gambut di provinsi Riau, Sumatera, Indonesia, melonjak hingga titik yang tidak pernah ditemukan sejak krisis kabut asap Asia Tenggara pada Juni 2013. Hampir 50.000 orang mengalami masalah pernapasan akibat kabut asap tersebut, menurut Badan Penanggulangan Bencana Indonesia. Citra-citra satelit dengan cukup dramatis menggambarkan banyaknya asap polutan yang dilepaskan ke atmosfer, yang juga berkontribusi kepada perubahan iklim.

Gubernur provinsi Riau, Indonesia, mengumumkan status darurat minggu lalu ketika kabut asap tebal menyelimuti sebagian besar wilayah provinsi tersebut, mengakibatkan penutupan sekolah-sekolah dan bandara. Menurut pejabat lokal, lebih dari 22.000 orang telah terkena dampak masalah pernafasan – dan jumlah ini berpotensi bertambah jika angin membawa kabut asap tersebut ke wilayah yang berpopulasi lebih padat seperti Kuala Lumpur atau Singapura.

Hanya sedikit sekali yang kita ketahui tentang apa yang terjadi di hutan kita.

Kesenjangan informasi ini merupakan alasan kunci mengapa dunia kehilangan hutan seluas 50 kali lapangan sepak bola setiap menitnya setiap hari. Walaupun demikian, kesenjangan tersebut akan segera menyempit secara signifikan dengan diluncurkannya Global Forest Watch (GFW) hari ini.

Pada saat kita mengetahui tentang deforestasi, biasanya sudah terlambat untuk mengambil tindakan. Para peneliti yang sudah mempelajari tentang hutan selama berabad-abad, mencatat serangkaian peran vital ekosistem ini bagi manusia. Namun, sebagian besar dari kita masih kekurangan informasi yang tepat waktu dan bisa diandalkan mengenai dimana, kapan dan mengapa hutan menghilang. Hal ini akan segera berubah dengan diluncurkannya Global Forest Watch, sebuah sistem pemantauan hutan online yang diciptakan oleh World Resources Institute dan lebih dari 40 mitra.

Moratorium hutan Indonesia, sebuah kebijakan yang betujuan untuk melindungi sebuah wilayah seluas Jepang dari pembangunan, mewakili salah satu skema konservasi paling ambisius yang pernah dibuat di Indonesia. Namun demikian apakah kebijakan ini benar-benar membuat kemajuan dalam memperbaiki sektor hutan?

Dokumen kerja WRI yang baru, Moratorium Hutan Indonesia: Implikasi dan Langkah Kedepannya, bertujuan untuk, salah satunya, menjawab pertanyaan tersebut.

Hutan-hutan di dunia dan masyarakat yang tergantung kepadanya menghadapi sejumlah tantangan – termasuk deforestasi, kemiskinan di daerah pedesaan, dan degradasi dari manfaat ekosistem penting. Dampak negatif ini seringkali bertambah parah akibat tata kelola hutan yang lemah, termasuk tingkat transparansi dan partisipasi yang rendah dalam proses pembuatan kebijakan hutan, serta pengawasan aktivitas hutan yang lemah. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, para pembuat kebijakan perlu mengetahui dengan lebih baik faktor-faktor sosial, politik, dan institusional yang mendorong kegagalan pengelolaan hutan.

Sebuah instrumen dari Governance of Forest Initiative (GFI) WRI yang telah diperbaharui bertujuan untuk membantu para pembuat kebijakan, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mengevaluasi tata kelola hutan di negaranya. Assessing Forest Governance: The Governance of Forest Initiative Indicator Framework memperbaharui indikator original GFI, yang dikeluarkan pada tahun 2009 dan digunakan oleh mitra masyarakat WRI di Brazil, Kamerun, dan Indonesia. Menggunakan indikator-indikator tersebut, pihak-pihak terkait dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam tata kelola hutan dan melakukan reformasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Postingan blog saat ini baru tersedia dalam bahasa Inggris

A new Science paper provides the first high-resolution, global picture of annual forest cover change over the period 2000 to 2012. Prior to this research, the world lacked up-to-date, globally consistent forest data-- most information about forests is years out-of-date by the time it finds its way into policymakers’ hands.

Three key findings emerge from the new maps–and they point to solutions policymakers can pursue now.

Indonesia memiliki hutan hujan terbesar ketiga di dunia, menjadikannya rumah bagi keanekaragaman hayati sekaligus tali penolong ekonomi bagi banyak masyarakat pedesaan. Meskipun demikian, area hutan Indonesia berkurang dengan pesat sehingga Indonesia terus menempati posisi atas dalam daftar negara penyumbang angka deforestasi.

WRI mempublikasikan analisis singkat untuk membahas tantangan tersebut: *How to Change Legal Land Use Classifications to Support More Sustainable Palm Oil in Indonesia (Bagaimana Mengubah Klasifikasi Legal Penggunaan Kawasan untuk Mendukung Kelapa Sawit yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia). Publikasi ini memberikan panduan praktis bagi perusahaan untuk memindahkan operasi kelapa sawitnya dari lahan berhutan ke lahan terdegradasi, sekaligus menawarkan beberapa rekomendasi kepada para pembuat kebijakan di Indonesia untuk membuat proses ini dapat berlangsung dengan lebih mudah.