Insights: WRI's Blog

Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia, yakni 22,6% dari total luas hutan mangrove yang ada. Hutan ini tumbuh dan berkembang di zona peralihan antara daratan dan lautan. Keberadaannya secara ekologis menuntut adanya peran berbagai pihak dalam pengelolaannya mengingat banyaknya manfaat yang diberikan bagi lingkungan.

Laporan IPCC terbaru (2021) menunjukkan bahwa tindakan manusia dapat menentukan arah iklim di masa depan. Langkah yang diambil oleh setiap individu akan berperan penting untuk mengurangi emisi. Aplikasi EMISI kembali hadir dengan fitur terbaru untuk mempermudah setiap individu dan organisasi untuk menghitung, mengurangi, dan beraksi menyerap dampak emisi GRK dari gaya hidup sehari-hari.

Selain kapasitas drainase yang tidak memadai, terdapat tiga faktor utama yang kerap dianggap menyebabkan banjir di Jakarta: curah hujan ekstrem, perubahan tutupan lahan, dan penurunan permukaan tanah. Selama ini, upaya penanganan banjir di Jakarta dilakukan dengan basis infratruktur fisik (grey infrastructure). Namun efektivitas infrastruktur fisik akan menjadi semakin terbatas, terutama saat menghadapi krisis iklim. Solusi Berbasis Alam (Nature-based Solutions) dinilai dapat mengatasi kekurangan tersebut sekaligus memberikan beragam manfaat.

Sebuah studi pada tahun 2015 oleh Jenna Jambeck, ahli kelautan asal Amerika Serikat (AS), mengungkapkan enam dari 11 negara Asia Tenggara berada dalam 20 negara teratas yang salah mengelola sampah plastik mereka. Indonesia berada dalam posisi kedua, diikuti oleh Filipina (ketiga), Vietnam (keempat), dan Thailand (keenam), Malaysia (kedelapan), dan Myanmar (ke-17). Negara-negara ASEAN perlu mengelola tidak hanya sampah plastik mereka sendiri, tetapi juga sampah dari sumber lain, seperti negara atau lautan. Oleh karena itu, upaya kolaboratif dari negara-negara ASEAN untuk melawan masalah sampah plastik laut global sangat diperlukan.

Permasalahan struktural tata kelola lahan yang telah terjadi sejak era kolonial hingga saat ini menyebabkan terjadinya konflik lahan. Menurut studi WRI, kelembagaan multipihak merupakan salah satu opsi untuk mencegah dan menyelesaikan konflik lahan di Indonesia secara efektif dan berkelanjutan. Terdapat tujuh aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan opsi ini agar berjalan secara optimal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemuda masa kini dan masa depan memegang peran kunci dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, jika kita melihat tingkat pengangguran kelompok pemuda pada tahun 2020, sebanyak 43,05% menganggur atau meningkat 1,29 persen dari 2019. Kondisi pandemi COVID-19 pun memburuk kondisi ini, apalagi bagi pemuda kurang mampu yang tinggal di kawasan pedesaan. Inilah sebabnya mengapa pengakuan terhadap agensi serta kapasitas berpikir dan membuat keputusan untuk diri mereka sendiri adalah hal penting bagi para pemuda untuk bisa berpartisipasi dalam transformasi keberlanjutan.

PDB merupakan total nilai output yang diproduksi sebuah negara, dan umum dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, PDB tidak mengukur tingkat kesejahteraan sosial. Misalnya, perhitungan PDB tidak mempertimbangkan faktor seperti tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan warga negara. Mempertimbangkan keterbatasan PDB dalam merefleksikan keterkaitan antara aktivitas ekonomi dan kondisi lingkungan, Neraca SDA dikembangkan sebagai kerangka untuk dapat mengukur aset, nilai, dan perubahan modal alam (natural capital) -termasuk sumber daya kelautan dan pesisir.

Realisasi ekonomi laut yang berkelanjutan bisa menghasilkan manfaat yang besar. Studi WRI menunjukkan bahwa setiap satu dolar AS yang diinvestasikan untuk meningkatkan produksi protein berbasis laut yang berkelanjutan akan menghasilkan manfaat sebesar 10 dolar AS.

Edisi Kesebelas ini menyajikan 5 Wilayah Teratas untuk Dipantau yang terindikasi mengalami penebangan hutan ilegal selama periode 1 Juli – 30 September 2020. Pantau Jejak menggunakan metode dan data GLAD Alert dari Global Forest Watch yang dianalisis setiap tiga bulan.

Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai adalah salah satu instrumen kebijakan yang paling sering digunakan di dunia, untuk membatasi penggunanya. Beberapa kota di Indonesia, termasuk Jakarta, melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai. Apa lagi yang perlu Indonesia lakukan untuk mencapai target pengurangan sampah sekali pakai sampai 1 Januari 2030?