Anda di sini

Energi Ramah Lingkungan, Korupsi, dan Studi Kasus Mengenai Pengelolaan Listrik

Negara-negara berkembang sedang menunggu dana miliaran dolar untuk membiayai transformasi energi ramah lingkungan. Bagaimana mereka dapat memastikan bahwa uang tersebut digunakan sesuai dengan kepentingan publik?

Di saat negara-negara berkembang sibuk mencari dana miliaran dolar untuk melakukan transisi ke arah ekonomi rendah karbon, sedikit perhatian yang diberikan tentang bagaimana keputusan terhadap penggunaan dana tersebut dibuat.

Namun dengan teknologi baru dan sumber finansial baru yang mulai bermunculan sebagai pendorong transformasi energi, sangatlah penting untuk memahami struktur institusi dan praktik-praktik pemerintahan yang membentuk pilihan-pilihan di sektor tersebut.

Electricity Governance Initiative mengeksplorasi isu-isu tersebut dalam sebuah panel di International Anti-Corruption Conference ke-14 pada bulan November 2010. Berjudul “Clean Energy: Conflicts of Interest and Corruption in the Electricity Sektor,” panel tersebut mempresentasikan beberapa studi kasus mengenai latar belakang institusi untuk perencanaan dan pengadaan sektor listrik. Panel menganalisis bagaimana dana publik, baik untuk energi konvensional dan yang dapat diperbaharui, mungkin mengandung kepentingan-kepentingan terselubung. Panel tersebut juga mengkaji cara-cara di mana institusi sektor listrik di negara-negara berkembang dapat diperbaiki untuk melindungi kepentingan publik di sektor yang padat modal ini.

[pullquote]

Tantangan pemerintahan tetap ada meskipun bahan bakar diubah dari sumber daya konvensional menjadi yang dapat diperbaharui.

[/pullquote]

Studi kasus dari Thailand, Afrika Selatan, Indonesia, dan India menunjukkan banyaknya kekurangan pemerintahan, dan ruang yang luas untuk korupsi:

  • Di Thailand, proses perencanaan pengembangan energi dilandasi dengan usaha untuk meningkatkan keuntungan untuk kepentingan-kepentingan yang terselubung dan didesain untuk terus menyediakan insentif kepada industri ekstraktif dan nuklir, meskipun tersedia berbagai alternatif.

  • Di Afrika Selatan, badan-badan anti korupsi tidak dapat mengambil langkah bahkan ketika konflik kepentingan terlihat jelas dalam proses pembuatan kebijakan dan mencari “bukti-bukti” korupsi yang levelnya lebih tinggi atau pengaruh yang tidak semestinya.

  • Di Indonesia, pemerintah terus meloloskan kontrak-kontrak independent power plants (IPPs) diluar ruang publik, berkomitmen untuk membeli listrik dengan biaya yang lebih tinggi tanpa pengawasan publik atau regulator. Pengembangan dan pengadaan energi ramah lingkungan di

  • India telah menunjukkan bagaimana kurangnya informasi, pengawasan publik dan regulator serta kalkulasi dan penggunaan insentif dan subsidi yang terbatas dapat mengelabui pembuatan kebijakan di sektor tersebut.

Presentasi-presentasi tersebut menunjukkan bagaimana bias-bias di dalam institusi dan kurangnya transparansi dapat memperlambat transformasi dan mengacaukan harga. Bahkan di sektor “energi ramah lingkungan,” kurangnya transparansi menggaris-bawahi fakta bahwa tantangan pemerintahan tetap ada meskipun bahan bakar telah diubah dari sumber daya konvensional menjadi yang dapat diperbaharui.

Tema umum dalam sesi tersebut adalah tantangan untuk mengidentifikasi dan melawan korupsi, terlebih karena tingginya kompleksitas dan sifat sektor listrik yang teknis, dan tuntutan untuk koordinasi masyarakat yang lebih tinggi untuk melawan korupsi di sektor tersebut. Para panelis fokus untuk melihat korupsi dengan paradigm “good governance” yang lebih luas: pembuatan sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi yang mengarah kepada pembuatan kebijakan di sektor listrik yang memenuhi kepentingan publik dengan lebih baik. Keempat penyaji materi merupakan mitra Electricity Governance Initiative (EGI), sebuah jaringan global organisasi-organisasi masyarakat yang berdedikasi untuk meningkatkan pembentukan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan inklusif di sektor listrik. WRI dan Prayas Energy Group berperan sebagai Sekretariat.

Baca studi kasus disini:

  • Pemerintahan dan Perencanaan Pengembangan Energi di Thailand
  • Korupsi dan Pengadaan di Afrika Selatan: Sebuah studi kasus dari Eskom
  • Pembangkit Energi Independen dan Korupsi di Indonesia
  • Energi Ramah Lingkungan dan Regulasi: Tantangan India Menghadapi Ketimpangan Informasi dan Pengawasan yang Lemah

Bagikan

Tetap Terhubung

Dapatkan Nawala Kami

Dapatkan tulisan, kegiatan, publikasi, dan materi multimedia terbaru. Silakan berlangganan nawala WRI Indonesia yang terbit setiap bulan.