Insights: WRI's Blog

Postingan blog saat ini baru tersedia dalam bahasa Inggris

As the old adage suggests, it is important to see the forests for more than just the trees. While an estimated 500 million people depend directly on forests for their livelihoods, the entire world depends on them for food, water, clean air, and vital medicines. Forests also absorb carbon dioxide, making them critical to curbing climate change.

Despite some encouraging anti-deforestation efforts in places like Brazil, Indonesia, and Africa, globally, forests are under threat, particularly in the tropics. Between 2000 and 2010, nearly 13 million hectares of forests were lost every year. About 30 percent of the global forest cover has been completely cleared, and 20 percent has been degraded.

This dilemma begs the question: What is the outlook for forests in 2030? Are we missing the opportunity to preserve forests and ensure they continue to deliver the goods and services we need for a growing global population? How can we use forests to build a thriving global green economy?

Asking these questions is important. Finding answers to the challenges they raise is imperative.

Di seluruh dunia, satu dari setiap lima orang kekurangan akses terhadap listrik modern. Harga yang terjangkau, kualitas pelayanan, dan dampak sosial dan lingkungan memberikan tantangan besar dalam menyediakan energi yang dibutuhkan masyarakat untuk penerangan, memasak, dan kegiatan lainnya. Pemerintahan yang baik melibatkan praktik-praktik yang terbuka dan inklusif sangatlah esensial untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Ini merupakan bagian pertama dari empat seri blog di WRI Global, “Improving Electricity Governance”, yang membahas komponen-komponen penting dalam pembuatan kebijakan listrik yang lebih terbuka, inklusif, dan adil. Seri blog ini menggunakan pengalaman dari Electricity Governance Initiative WRI, yang didokumentasikan dalam sebuah laporan baru, “Shining a Light on Electricity Governance.”

Asia Pulp & Paper (APP), salah satu perusahaan kertas terbesar di dunia, mengumumkan awal bulan ini bahwa mereka tidak akan menebang lagi hutan alami di Indonesia dan akan meminta komitmen yang sama dari pemasok-pemasok mereka. Pengumuman tersebut diterima secara hati-hati oleh Greenpeace, Rainforest Action Network, World Wildlife Fund, dan NGO lainnya yang telah melakukan kampanye untuk mengubah kebijakan hutan APP.

Tentu saja, kebijakan baru APP – yang mencakup pengambilan material yang hanya bersumber dari pohon budidaya, menghentikan pembukaan lahan gambut yang kaya karbon, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal – tergolong signifikan, untuk dunia bisnis dan konservasi hutan. APP dan pemasoknya mengelola lebih dari 2.5 juta hektar lahan di Indonesia dan menghasilkan lebih dari 15 juta ton bubur kertas, kertas, dan pembungkus setiap harinya di seluruh dunia. Langkah tegas dari APP dapat mengindikasikan bahwa industri ini tengah bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Pertanyaannya adalah apakah APP akan melanjutkan pengumuman positif ini dengan aksi nyata di lapangan. Perusahaan ini tidak memiliki rekam jejak yang bagus, gagal melaksanakan komitmen-komitmen mereka sebelumnya untuk mengakhiri deforestasi.

Namun demikian, kali ini keadaan telah berubah, yang meningkatkan peluang keberhasilan komitmen APP. Tuntutan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang terjadi dengan sangat cepat dan teknologi yang semakin canggih dapat menciptakan lingkungan yang tepat bagi keberhasilan komitmen APP – dan perusahaan-perusahaan lainnya.

Artikel ini pertama kali ditampilkan di Jakarta Post

Kelapa sawit telah mencuri perhatian banyak orang. Di Indonesia, industri ini tengah berkembang, dengan $19,7 miliar ekspor minyak kelapa sawit mentah di tahun 2011. Namun mengembangkan perkebunan kelapa sawit telah mengorbankan hutan dan habitat alami lainnya di wilayah tropis, serta memicu sengketa lahan dengan masyarakat lokal.

Para peneliti terbaik di dunia turut mempertanyakan kondisi tersebut. Menurut studi terbaru di Nature Climate Change, sejak 1990 hingga 2010, 90 persen lahan yang dikonversikan menjadi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan merupakan wilayah hutan.

Namun demikian, sesungguhnya, tidak ada yang perlu dikorbankan di antara kelapa sawit, hutan, dan masyarakat. Sangatlah memungkinkan untuk menanam lebih banyak bibit – termasuk kelapa sawit – sambil menjaga hutan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat lokal.

Apakah kelapa sawit dan hutan dapat hidup saling berdampingan? Ini merupakah isu yang saya dan rekan saya diskusikan beberapa waktu lalu. Saya senang untuk mengatakan bahwa kami baru saja membuat sebuah langkah maju untuk memastikan jawabannya adalah “iya”.

Dalam pertemuan tahunan ke-10 Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), WRI mengeluarkan dua aplikasi pemetaan online baru yang dibuat untuk membantu industri kelapa sawit tumbuh sekaligus menghindari deforestasi. Instrumen gratis ini memungkinkan produsen kelapa sawit, pembeli, investor, dan badan-badan pemerintah mengidentifikasi dan mengevaluasi dengan mudah lahan-lahan terdegradasi di Indonesia yang cocok digunakan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Dengan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di lahan yang terdegradasi atau lahan dengan “cadangan karbon rendah”, pengembang dapat menghindari pembukaan hutan alami yang tersisa untuk memenuhi peningkatan permintaan global kelapa sawit.

Postingan blog saat ini baru tersedia dalam bahasa Inggris

WRI co-hosted a dinner last week to honor Indonesia’s President Susilo Bambang Yudhoyono for advancing sustainability, especially in the Coral Triangle. The event took place at the Mandarin Oriental Hotel in New York City, where more than 300 guests from government, business, and the non-profit sector gathered to recognize Indonesia’s president.

WRI’s president, Andrew Steer, opened the event by reminding guests that President Yudhoyono is a “different kind of leader.” Earlier in his career, Steer spent eight years in Indonesia, and he’s seen firsthand how the country has approached its economic and environmental challenges.

“We live in perilous times,” Steer said. “We need innovative thinking and we need out-of-the-box thinking. Today, we have a leader who is an out-of-the-box leader.”

Bisakah kemiskinan ekstrem dihilangkan 20 tahun ke depan? Dengan banyak negara di dunia masih terperosok dalam perkonomian yang terpuruk, pertanyaan tersebut sepertinya muncul di waktu yang salah. Meskipun demikian, seiring dengan kedatangan para kepala negara di New York pada hari Senin untuk menghadiri Sidang Umum ke-67 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), target tersebut harus berada di puncak agenda.

Ada dua alasan menarik mengapa para pemimpin dunia harus menggenggam momen ini. Pertama, momen ini adalah peluang penting untuk menciptakan kemajuan yang sulit dimenangkan dalam pengurangan kemiskinan selama dua dekade belakangan. Dengan adanya Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) yang dipimpin oleh PBB sebagai kekuatan penggalang, jumlah masyarakat yang hidup dibawah $1,25 per hari telah berkurang sebanyak 43 persen pada tahun 1990 menjadi 22 persen pada tahun 2008. Namun, ada lebih banyak yang masih perlu untuk dilakukan.

Artikel ini disusun bersama Anne Rosenbarger, rekan POTICO di Sekala.

Di Indonesia, para pembuat kebijakan dan pemimpin industri tengah mengembangkan praktik kebijakan untuk mendukung produksi kelapa sawit rendah karbon di “lahan yang terdegradasi”.

Praktik-praktik kebijakan tersebut memiliki potensi yang memungkinkan pengembangan industri sekaligus menghindari emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh deforestasi. Hal tersebut dapat juga berkontribusi kepada pengurangan kemiskinan jika pengembangan industri mengikuti perencanaan dan praktik pengelolaan yang berkelanjutan, termasuk menghormati kepentingan dan hak-hak masyarakat lokal.

Hari ini WRI menerbitkan kertas kerja yang menyediakan informasi baru mengenai moratorium pada konsesi hutan baru di Indonesia. Analisis kami menyimpulkan bahwa moratorium saja tidak akan berkontribusi terhadap target pengurangan emisi gas rumah kaca sebanyak 26 persen pada tahun 2020. Meskipun demikian, moratorium membantu pencapaian target tersebut dalam jangka panjang dengan “menciptakan jeda” terhadap pola business-as-usual, sehingga menyediakan waktu yang diperlukan untuk melakukan reformasi tata kelola.

Postingan blog saat ini baru tersedia dalam bahasa Inggris

With all its complex processes and acronyms, it’s easy to forget that the international climate change negotiations are supposed to lead to changes on the ground. There have been several developments this year, however, which should remind us of the urgency of the task and the importance of getting each piece of the puzzle right, including incentives for developing countries to reduce their emissions from deforestation and forest degradation (REDD+).