Anda di sini

Bagaimana Singapura dapat Membantu Membersihkan Udara yang Terkena Kabut Asap

Artikel ini pertama kali dipublikasikan sebagai editorial di The Strait Times.

Singapura dapat membantu Indonesia menyelesaikan struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum apabila telah terjadi tindakan kriminal.

Ketika Malaysia mengumumkan keadaan darurat dengan ditutupnya lebih dari 200 sekolah, dan masyarakat di Indonesia dan Singapura terus menderita dari kabut asap yang berbahaya, sudah saatnya kita berhenti saling menuduh. Sebaliknya, kita harus melihat fakta-fakta yang ada, mempelajari dengan cepat data-data yang ada, dan memastikan para pemimpin politik, perusahaan, dan masyarakat mengambil langkah yang tepat untuk mencegah krisis ini terulang kembali.

Menggunakan Data untuk Melacak Titik Api

Pada tanggal 21 Juni, WRI mempublikasikan data yang mendetail mengenai lokasi titik api yang mengakibatkan tersebar luasnya kabut asap. Tujuan kami adalah untuk menyediakan informasi obyektif yang dapat membantu mengungkapkan di mana titik api berada dan siapa yang bertanggung jawab.

Analisis kami sederhana. Menggunakan informasi terbaik yang tersedia untuk publik, kami mengambil data satelit yang menunjukkan lokasi terjadinya peringatan titik api, yang diperbaharui setiap hari di website United States National Aeronautics and Space Administration (NASA), dan dikombinasikan dengan peta perizinan kelapa sawit, HTI, dan HPH. Kami lalu menghitung jumlah peringatan titik api di setiap wilayah konsesi, serta wilayah di luar konsesi, dan mempublikasikan hasil temuan tersebut, termasuk sebuah peta interaktif, di website kami.

Meskipun masih berupa analisis awal, kami menggaris-bawahi tiga poin penting: Pertama, sebagian besar peringatan titik api di seluruh Indonesia minggu lalu terjadi di satu provinsi, Riau. Di dalam Riau, 52 persen peringatan titik api terlihat di dalam wilayah konsesi HTI (pulpwood) dan kelapa sawit. Wilayah hutan lindung, seperti taman nasional, dan di wilayah yang memiliki izin HPH (logging), memiliki peringatan titik api yang lebih sedikit. Sekitar 48 persen peringatan titik api terjadi di luar wilayah konsesi perusahaan, di lahan yang dikuasai dan dikelola oleh pihak lain, termasuk komunitas lokal.

Kedua, berdasarkan peta konsesi resmi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kehutanan sejak 2010, dua kelompok perusahaan, Sinar Mas dan Raja Garuda Mas, menguasai atau memiliki afiliasi yang kuat dengan wilayah konsesi yang memiliki jumlah peringatan titik api terbesar. Kami menemukan sebanyak 32 konsesi perusahaan dengan setidaknya 10 peringatan titik api selama periode 12-20 Juni, 2013. Ketiga, dan mungkin yang paling penting, analisis yang lebih mendetail, dengan peta konsesi perusahaan yang terbaru, tidak dapat dilakukan karena peta-peta tersebut tidak tersedia untuk publik.

Kami telah mendengar dari berbagai pihak bahwa analisis kami telah membantu usaha pelacakan lokasi titik api, namun karena kurangnya informasi yang transparan, analisis kami masih belum lengkap.

Beberapa batas konsesi mungkin telah bergesar dalam beberapa tahun terakhir, beberapa perusahaan mungkin telah berpindah tempat, dan informasi yang terus diperbaharui – yang dapat dikonversi dengan cepat menjadi peta- akan memungkinkan pejabat pemerintah dan perusahaan memahami dengan lebih baik di mana dan mengapa terjadi titik api, serta sangat krusial dalam usaha mengadili mereka yang bertanggung jawab. Kita semua sudah seharusnya tidak terburu-buru dalam menyimpulkan siapa yang bertanggung jawab.

Pemerintah Indonesia menjanjikan investigasi yang menyeluruh sementara Menteri Hukum Singapura K. Shanmugam, yang juga Menteri Luar Negeri, telah menyatakan akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap perusahaan di Singapura yang turut berkontribusi terhadap krisis kabut asap.

Mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap terjadinya titik api hanya dapat ditentukan setelah adanya pengumpulan bukti-bukti secara seksama, serta proses pengadilan yang sesuai. Proses tersebut akan membutuhkan pengawasan dari pengamat dan analis independen untuk membantu memastikan keadilan ditegakkan.

Mencegah titik api dan kabut asap kedepannya

Pemerintah Indonesia telah melakukan usaha-usaha penting untuk meningkatkan pengelolaan hutan. Diperpanjangnya moratorium konsesi baru, di wilayah hutan seluas Jepang, merupakan langkah yang berani. Usaha untuk meningkatkan koordinasi dan penyebaran data di antara badan-badan pemerintah telah diperkuat dengan inisiatif One Map di Indonesia, yang berusaha untuk menciptakan sebuah peta resmi untuk batas-batas hutan dan konsesi. Namun masih banyak yang masih harus dilakukan.

Para pembuat kebijakan di Indonesia dapat mengubah krisis ini menjadi sebuah kesempatan untuk memperbaiki cara badan-badan pemerintah berkoordinasi di tingkat nasional maupun lokal, di dalam provinsi dan kabupaten.

Pemerintah harus berinvestasi dan menaruh perhatian lebih kepada pejabat kepolisian, pengadilan lokal, pejabat pajak, serta ahli-ahli kehutanan, pertanian, perencanaan tata ruang dan pemetaan, dan memastikan agar mereka terlatih dengan baik dan memiliki integritas yang tinggi. Sektor kelapa sawit dan hutan yang semakin populer menghasilkan pendapatan pajak yang besar, yang lebih dari cukup untuk membiayai investasi di atas.

Masyarakat lokal harus diberdayakan agar dapat mengelola dan melindungi hutan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementrian Kehutanan telah bekerja untuk mengembalikan lebih banyak lahan kepada masyakarat lokal, mendorong pengelolaan hutan berskala kecil yang dilakukan oleh masyarkat lokal. Di beberapa tempat, seperti pengelolaan kayu jati yang dilakukan masyarakat lokal di Jawa Tengah, hasil yang ditunjukkan sangatlah positif. Riset terbaru yang dilakukan oleh CIFOR, sebuah organisasi riset internasional di Bogor, menunjukkan bahwa ketika pemerintah mengakui hak masyarakat lokal untuk mengelola hutan, tingkat pembukaan hutan biasanya menurun.

Berdasarkan pengalaman ini, akan menjadi sebuah langkah yang baik jika Indonesia meningkatkan usaha untuk menyerahkan porsi yang lebih besar dari kawasan hutan nasional kepada masyarakat lokal.

Terakhir, pertumbuhan industri kertas dan kelapa sawit di Indonesia sangat penting bagi Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan pajak. Menurut analisis terbaru dari WRI dan mitranya, jumlah lahan yang sudah terbuka di Indonesia lebih dari cukup untuk mendukung ekspansi industri tersebut dalam beberapa tahun kedepan.

Saat ini perlu dilakukan usaha-usaha untuk mengurangi birokrasi yang harus dilalui perusahaan agar mendapatkan izin untuk menanam di lahan-lahan yang terdegradasi tersebut.

Bagaimana Singapura dapat membantu?

Beberapa perusahaan yang terkait dengan titik api memiliki hubungan yang kuat dengan Singapura. Struktur hukum dan kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut sangat kompleks. Singapura dapat membantu Indonesia memahami siapa yang sesungguhnya mengontrol perusahaan-perusahaan tersebut dan bertanggung jawab secara hukum apabila telah dilakukan tindakan kriminal.

Singapura dapat juga memberikan beberapa opsi sanksi hukum dan penalti di dalam batas yurisdiksi mereka ketika titik api dan kabut asap mengancam masyarakat dan perekonomian Singapura.

Langkah-langkah tersebut akan mengirimkan pesan yang kuat bahwa mereka yang melakukan kejahatan hutan di Indonesia tidak akan lolos dari hukuman, yang pada akhirnya akan mengurangi risiko terulangnya krisis kabut asap di tahun-tahun mendatang.

WRI terus menganalisis lokasi, luas, dan penyebab kebakaran hutan dan lahan di Sumatra, pulau di sebelah barat Indonesia. Baca analisis terbaru kami di sini.

Bagikan

Tetap Terhubung

Dapatkan Nawala Kami

Dapatkan tulisan, kegiatan, publikasi, dan materi multimedia terbaru. Silakan berlangganan nawala WRI Indonesia yang terbit setiap bulan.