Indonesia Membara: Kebakaran Hutan di Indonesia Memasuki Tingkat yang Mengkhawatirkan

Andhyta Utami dan Andrew Leach juga berkontribusi dalam penyusunan artikel ini.

Kebakaran hutan kembali terjadi di Pulau Sumatra, Indonesia, dan mencapai tingkat yang hampir sama tingginya dengan kebakaran bulan Juni 2013, ketika negara tetangga Singapura dan Malaysia terkena serangan kabut asap yang sangat parah. Satelit NASA mencatat sebanyak 734 peringatan titik api di provinsi-provinsi di Sumatra untuk periode 22-27 Agustus. Jumlah peringatan titik api mengalami penurunan yang signifikan pada tanggal 28-29 Agustus.

WRI melakukan analisis terhadap peringatan titik api sebagai bagian dari rangkaian bencana kebakaran dan kabut asap yang sedang berlangsung. Kami menemukan bahwa, serupa dengan kebakaran Juni lalu, sekitar 36 persen peringatan titik api terjadi di lahan yang dialokasikan untuk konsesi perusahaan kelapa sawit, kayu, dan pulp (berdasarkan peta-peta yang diperoleh dari Kementrian Kehutanan Republik Indonesia). Terlebih lagi, peringatan titik api terlihat lebih menyebar dan terjadi di lokasi-lokasi yang berbeda-beda dibandingkan dengan kebakaran bulan Juni dan Juli, menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan kabut asap masih menjadi persoalan yang besar di wilayah ini. Menanggapi krisis kebakaran yang kembali terjadi, tiga rekomendasi kunci patut mendapatkan penekanan kembali:

1. Peringatan titik api yang melonjak tinggi baru-baru ini menekankan kembali perlunya intervensi yang lebih terpadu dan terkoordinasi dari badan-badan pemerintah lokal dan nasional, perusahaan, dan mitra regional untuk mencegah kebakaran kedepannya.

2. Perusahaan yang mengambil komoditas di wilayah ini harus meningkatkan pengawasan terhadap rantai pasokan mereka untuk memastikan bahwa komoditas yang mereka beli tidak didapatkan melalui proses pembakaran hutan.

3. Meskipun pemerintah Indonesia memiliki peta-peta konsesi yang menunjukkan perusahaan apa beroperasi di mana, namun mereka belum mengeluarkan informasi yang paling akurat ke publik. Dengan mengeluarkan peta-peta konsesi yang lebih mendetail dan terkini, pemerintah Indonesia dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola hutan secara signifikan, sekaligus memungkinkan usaha-usaha perbaikan untuk mencegah risiko kebakaran hutan kedepannya.

Gambar 1 menunjukkan jumlah peringatan titik api setiap harinya di provinsi-provinsi di Sumatra sejak 1 Juni 2013. Meskipun lonjakan tertinggi terjadi di pertengahan Juni, pergerakan dalam seminggu terakhir menunjukkan peningkatan peringatan titik api terbesar kedua.

Gambar 2 menunjukkan persebaran umum dan pergerakkan ke selatan dari peringatan titik api dibandingkan dengan lokasi kejadiannya di bulan Juni. Meskipun sebagian besar peringatan titik api terkonsentrasi di Provinsi Riau pada bulan Juni dan Juli, peringatan titik api pada tanggal 22-27 Agustus tersebar secara lebih luas.

Gambar 3 menunjukkan di mana peringatan titik api tersebar berdasarkan penggunaan lahan. Sekitar 36% peringatan titik api terjadi di wilayah konsesi yang dikelola oleh perusahaan kelapa sawit, kayu, dan pulp. Meskipun ini menunjukkan pengurangan persentase peringatan titik api di wilayah konsesi dibandingkan dengan lonjakan peringatan titik api sebelumnya, jumlah peringatan titik api di lahan milik perusahaan tetap tinggi. Daftar perusahaan dan konsesi yang memiliki peringatan titik api tersedia di akhir artikel ini.

Mencegah Kebakaran Hutan di Indonesia

Berdasarkan data historis, kita dapat memperkirakan risiko titik api yang tetap tinggi dalam beberapa bulan kedepan – dan di musim-musim kemarau berikutnya – kecuali langkah-langkah pencegahan dilakukan. Musim kemarau di Indonesia bagian barat akan terus berlangsung sepanjang bulan Oktober. Ada risiko yang besar kebakaran akan menjadi lebih parah, dengan pengaruh yang berbahaya kepada kesehatan masyarakat karena kualitas udara akan memburuk, terutama bagi masyarakat di Sumatra, namun juga untuk warga Malaysia dan Singapura tergantung arah angin.

Peringatan titik api yang melonjak tinggi juga berperan sebagai pengingat akan pentingnya sistem pengawasan titik api regional yang baru, yang diusulkan oleh pemerintah dari lima negara Asia Tenggara (Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand) sebagai respon terhadap krisis kabut asap bulan Juni. Elemen penting dari sistem ini adalah usulan agar negara-negara saling berbagi data mengenai batas konsesi perusahaan, dalam rangka “membantu pengawasan dan langkah penegakkan hukum secara internal kepada kelompok-kelompok yang memicu terjadinya kebakaran”. Penerapan proposal ini sayangnya tertunda hingga para pemimpin negara di Asia Tenggara bertemu pada Oktober awal di ASEAN Summit ke-23 di Brunei Darussalam.

WRI telah mendesak pemerintah di Asia Tenggara untuk membuat data konsesi perusahaan sepenuhnya transparan. Akses publik terhadap data ini sangatlah penting untuk koordinasi di antara badan-badan pemerintah lokal dan nasional; untuk memastikan kepatuhan kontrak di antara produsen komoditas dan konsumen; dan untuk pengawasan dan analisis bagi para peneliti dan masyarakat.

Terulangnya krisis kebakaran dan kabut asap menekankan pentingnya langkah cepat dari para pemerintah dan perusahaan di Asia Tenggara. Ketika kepala pemerintahan negara-negara Asia Tenggara berkumpul Oktober ini untuk mendiskusikan serangkaian isu regional, persoalan kebakaran hutan haruslah menjadi agenda prioritas. Memanfaatkan kesempatan emas ini untuk mengambil langkah merupakan satu-satunya cara mencegah dampak kerusakan yang lebih parah dari kebakaran hutan bagi ekonomi, lingkungan, dan yang paling penting, kesehatan dan keselamatan masyarakat di seluruh Asia Tenggara.

• PELAJARI LEBIH LANJUT: Lihat seri blog WRI selengkapnya mengenai kebakaran hutan di Indonesia