Insights: WRI's Blog

Developing countries will need about $531 billion of additional investments in clean energy technologies every year in order to limit global temperature rise to 2°C above pre-industrial levels, thus preventing climate change’s worst impacts. To attract investments on the scale required, developing country governments, with support from developed countries, must undertake “readiness” activities that will encourage public and private sector investors to put their money into climate-friendly projects.

WRI Global’s six-part blog series, Mobilizing Clean Energy Finance, highlights individual developing countries’ experiences in scaling up investments in clean energy and explores the role climate finance plays in addressing investment barriers. The cases draw on WRI’s recent report, Mobilizing Climate Investment.

The development of Indonesia’s geothermal energy sector—and the starts and stops along the way—provides an interesting case study on how to create readiness for low-carbon energy. By addressing barriers such as pricing distortions and resource-exploration risks, the country has begun to create a favorable climate for geothermal investment.

The History of Geothermal Power in Indonesia

Indonesia holds the world’s largest source of geothermal power, with an estimated potential of 27 GW. However, less than 5 percent of this potential has been developed to date. Indonesia began to explore its geothermal resource in the 1970s, with support from a number of developed country governments. The country made some progress in advancing geothermal development by the 1990s. However, development stalled during the Asian financial crisis in 1997-98 and was slow to recover.

In the early 2000s, a number of barriers limited investment in the sector, including a policy and regulatory framework that favored conventional, coal-fired energy over geothermal. Plus, the high cost and risk associated with geothermal exploration deterred potential investors and made it difficult to access financing from banks.

The Indonesian government took a number of steps to try to advance geothermal development and received support from a wide range of international partners, including multilateral development banks and developed country governments. In 2003, it passed a law to promote private sector investment in geothermal, establishing a target of 6,000MW installed capacity by 2020.

Selama beberapa hari terakhir ini, WRI telah melacak lokasi peringatan titik api yang terjadi di Sumatera. Dalam perkembangan terbaru ini, WRI menganalisis tren historis kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera. Baca analisa sebelumnya.

Kebakaran terus terjadi di Indonesia, menyebarkan kabut asap yang menyiksa ke penjuru negeri dan juga Singapura serta Malaysia. Hasil riset terbaru dari World Resources Institute menunjukkan tren yang mengkhawatirkan terkait fenomena kebakaran hutan ini:

• Kebakaran yang terjadi saat ini tidak melampaui batas normal tren historis kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Indonesia, namun hal ini mungkin berubah jika kobaran api terus membesar.

• Kebakaran saat ini adalah bagian dari krisis endemik kebakaran hutan, lahan dan pembersihan lahan yang telah berlangsung sejak lama di Indonesia. Aksi nyata dan tegas jelas dibutuhkan untuk mencegah memburuknya krisis ini.

Dalam analisis terbaru ini, WRI meneliti tren historis peringatan titik api di Sumatera. Analisa cepat WRI menunjukkan bahwa kebakaran hutan di Provinsi Riau yang diobservasi saat ini masuk ke dalam pola yang lebih besar dalam kebakaran hutan dan lahan. Namun demikian, bulan Juni tahun 2013 ini ada kemungkinan menjadi salah satu bulan dengan rekor terburuk kebakaran hutan sejak 2001. Evaluasi terhadap pola pergerakan angin juga dapat menjelaskan mengapa dampak kebakaran tahun ini terasa sangat buruk di Singapura.

Kami mengeksplorasi tren tersebut menggunakan dua set data:

1. Data peringatan titik api historis dari Data Titik Api Aktif Nasa, yang menunjukkan peringatan titik api pada periode 1 Januari 2001 hingga saat ini. Data ini hanya mengindikasikan kemungkinan lokasi ternjadinya kebarakan. Untuk mengetahui apakah ada api atau tidak, data tersebut harus diverifikasi di lapangan. Lihat disini untuk informasi lebih lanjut tentang data NASA.

2. Informasi terhadap sumber sebaran angin Singapura didapatkan dari model HYSPLIT NOAA yang mempertimbangkan data meteorologis serta juga dapat digunakan untuk memperkirakan arah perjalanan angin untuk mencapai satu lokasi dan pada waktu tertentu.

Artikel ini disusun bersama Carita Chan, intern di Forest Initiative WRI.

Semenjak krisis deforestasi hutan tropis mencapai tingkat urgensi yang baru akibat kebakaran hutan yang meluas di Indonesia, sebuah pertanyaan penting muncul ke permukaan, bagaimana dunia dapat memenuhi permintaan yang semakin meningkat akan produk hutan sementara di waktu yang bersamaan masih melestarikan ekosistem hutan? Minggu ini, beberapa perusahaan terbesar di dunia akan bergabung bersama para pejabat pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia di Jakarta dalam pertemuan Tropical Forest Alliance 2020 (TFA 2020) untuk membahas permasalahan tersebut.

Pertemuan ini terjadi tiga tahun setelah Consumer Goods Forum (CGF), sebuah forum yang beranggotakan 400 perusahan barang konsumsi terbesar di dunia dari 70 negara, mengumumkan komitmen mereka untuk menggunakan hanya komoditas yang bebas deforestasi (deforestation-free) dalam rantai pasokan mereka dan membantu usaha untuk mencapai tingkat deforestasi sebesar nol persen pada tahun 2020. TFA 2020, sebuah kemitraan pemerintah-swasta yang dibentuk pada Rio+20 Summit tahun 2012, bertujuan untuk menyediakan pedoman yang jelas dalam mengimplementasikan komitmen forum.

Cecelia Song, Andika Putraditama, Andrew Leach, Ariana Alisjahbana, Lisa Johnston, James Anderson dan ahli lainnya di WRI juga berkontribusi dalam artikel ini.

Hari Jumat yang lalu, World Resources Institute (WRI) mempublikasikan data detil terkait lokasi peringatan titik api di Sumatera yang telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu dan berpotensi beracun di wilayah Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Pemerintah ketiga negara, perusahaan-perusahaan, maupun media semua berlomba untuk mencari data untuk memahami penyebab dan lokasi sebaran titik api, serta memutuskan siapa yang seharusnya bertanggung jawab.

Selama beberapa hari terakhir ini, WRI telah melacak lokasi sebaran kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera, sebuah pulau di bagian barat Indonesia. Dalam perkembangan terbaru ini, WRI menganalisis tren historis kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera. Baca analisa sebelumnya.

Analisis terbaru dari WRI menunjukkan adanya perkembangan sebaran peringatan titik api di Sumatera dari waktu ke waktu serta kaitannya dengan konsesi perusahaan. Dua data penting dalam analisis ini antara lain:

WRI telah memperbarui data terkait kebakaran hutan di Indonesia. Baca artikelnya di sini. Atau lihat data kebakaran terbaru di Global Forest Watch-Fires.

Cecelia Song, Andika Putraditama, Andrew Leach, Ariana Alisjahbana, Lisa Johnston, Jessica Darmawan, James Anderson dan ahli-ahli lainnya di WRI juga berkontribusi dalam artikel ini.

Penduduk di,Singapura, sebagian dari Indonesia dan Malaysia sedang mengalami kabut asap yang menganggu aktivitas sehari-hari akibat kebakaran hutan. Tingkat kualitas udara di Singapura telah jatuh ke tingkat terburuk yang pernah tercatat di pulau tersebut sedangkan bandara di Indonesia dan beberapa sekolah di Malaysia harus ditutup. Hampir semua kebakaran yang terjadi baru-baru ini (12-20 Juni) berasal dari titik api di Sumatera.

Media massa banyak memuat debat sengit mengenai lokasi, sebab, dan sifat kebakaran. Saat ini WRI telah menyusun beberapa data awal yang menunjukkan beberapa pola menarik. Data awal menunjukkan kebakaran yang terjadi relatif sedikit di kawasan lindung dan konsesi penebangan. Lebih dari setengah dari peringatan titik api yang ditemukan terjadi pada hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit. Meskipun membakar hutan bagi perusahaan di Indonesia merupakan perbuatan ilegal, beberapa perusahaan di masa lalu telah diketahui menggunakan api untuk pembukaan lahan. Hal ini akan menjadi penting untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai lokasi kebakaran dan penyebabnya. Informasi ini dapat memberi implikasi penting bagi perusahaan-perusahaan dan badan pemerintah yang terlibat.

Artikel ini pertama kali dipublikasikan di Jakarta Post. Artikel ini ditulis bersama Dino Patti Djalal, Duta Besar Republik Indonesia dan anggota board WRI.

Mengakhiri ketidakpastian dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membuat langkah berani minggu lalu untuk memperpanjang moratorium hutan di Indonesia. Instruksi Presiden yang baru menambahkan dua tahun lagi untuk perlindungan terhadap lebih dari 43 juta hektar hutan primer dan lahan gambut – sebuah wilayah seluas Jepang.

Ini merupakan langkah tegas dari pemimpin yang terkenal dengan komitmennya terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Memperpanjang moratorium adalah kemenangan bagi masyarakat Indonesia, kelompok bisnis, dan planet ini.

Moratorium akan memberikan manfaat secara langsung kepada lebih dari 80 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya kepada hutan. Banyak dari mereka sangat miskin dan telah berjuang untuk memperoleh pengakuan terhadap hak tanah mereka. Memperpanjang moratorium memberikan kesempatan untuk menyelesaikan isu-isu krusial tersebut.

Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membuat keputusan yang berani dan tegas minggu ini untuk memperpanjang moratorium hutan Indonesia. Dengan keputusan ini, yang bertujuan untuk mencegah pembukaan hutan primer dan lahan gambut baru selama dua tahun kedepan, pemerintah dapat membantu melindungi hutan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Peningkatan industrialisasi di Asia telah menciptakan banyak tantangan bagi masyarakat untuk melindungi diri mereka dari polusi. Banyak informasi penting yang dimiliki oleh pemerintah – seperti jumlah polusi yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik terdekat atau hasil pemantauan kualitas air dan udara setempat – masih belum tersedia dalam format yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Praktik ini seringkali mengabaikan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan isu-isu seperti regulasi polusi atau ekspansi pabrik-pabrik industri. Dalam banyak kasus, publik kekurangan informasi yang mereka butuhkan untuk memahami dan melindungi diri mereka dari dampak lingkungan, sosial, dan kesehatan yang berbahaya.

Situasi ini mendorong sekelompok pejabat pemerintah, NGO, perwakilan masyarakat lokal, dan akademisi untuk meminta pemerintah mengubah status quo. Minggu lalu, perwakilan dari Tiongkok, Indonesia, Jepang, Mongolia, Filipina, dan Thailand mengeluarkan Jakarta Declaration for Strengthening the Right to Environmental Information for People and the Environment. Deklarasi ini menuntut pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap informasi mengenai polusi kualitas air dan udara di Asia – dan menawarkan roadmap yang detail mengenai cara melakukannya.

Deklarasi ini terbentuk di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh The Access Initiative WRI dan Indonesian Centre for Environmental Law, minggu lalu di Jakarta. Para perwakilan yang hadir akan memberikan daftar temuan dan rekomendasi kepada pejabat pemerintahan di negara mereka masing-masing dan meminta komitmen untuk meningkatkan transparansi.

Bagaimana Indonesia – negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan kekuatan ekonomi yang sedang berkembang – dapat mengurangi deforestasi dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh bentang alam mereka yang luas dan senantiasa mengalami perubahan yang cepat?

Inilah pertanyaan yang diajukan oleh Nirarta “Koni” Samadhi, wakil ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan ketua kelompok kerja pengawasan hutan satgas REDD+. Dalam sebuah pertemuan informal bersama para ahli pembangunan dan hutan di kantor WRI di Washington DC, Koni menjabarkan beberapa kemungkinan jawaban, sekaligus melaporkan usaha pemerintah Indonesia untuk mengawasi dan memetakan hutan serta memperbaiki kebijakan penggunaan lahan di seluruh Indonesia.

Koni menjelaskan beberapa pandangannya kepada kami dalam sebuah video wawancara. Lihatlah video tersebut di bawah ini.

Postingan blog saat ini baru tersedia dalam bahasa Inggris

As the old adage suggests, it is important to see the forests for more than just the trees. While an estimated 500 million people depend directly on forests for their livelihoods, the entire world depends on them for food, water, clean air, and vital medicines. Forests also absorb carbon dioxide, making them critical to curbing climate change.

Despite some encouraging anti-deforestation efforts in places like Brazil, Indonesia, and Africa, globally, forests are under threat, particularly in the tropics. Between 2000 and 2010, nearly 13 million hectares of forests were lost every year. About 30 percent of the global forest cover has been completely cleared, and 20 percent has been degraded.

This dilemma begs the question: What is the outlook for forests in 2030? Are we missing the opportunity to preserve forests and ensure they continue to deliver the goods and services we need for a growing global population? How can we use forests to build a thriving global green economy?

Asking these questions is important. Finding answers to the challenges they raise is imperative.