Anda di sini

Mengapa Jakarta Sering Mengalami Banjir dan Bagaimana Adaptasi Nature-based Solutions (NbS) dapat Membantu Mengurangi Risikonya

Berkaca pada banjir Jakarta pada awal 2021, kita dapat melihat bahwa jaringan drainase kota sudah kewalahan menampung air hujan yang turun hingga menimbulkan genangan di berbagai lokasi. Namun, secara garis besar, selain drainase ada tiga faktor utama yang kerap dianggap sebagai penyebab banjir di Jakarta:

Pertama, curah hujan ekstrem. Tren curah hujan ekstrem dengan intensitas tinggi dan durasi singkat semakin sering terjadi. Curah hujan ekstrem adalah dampak nyata dari krisis iklim.

Kedua, perubahan tutupan lahan. Analisis data tutupan lahan KLHK tahun 2000 dan 2019 menunjukkan peningkatan luas hutan tanaman hingga 117.7% di kawasan hulu sungai yang mengalir menuju Jakarta, menggantikan dominasi lahan pertanian. Luas permukiman juga tumbuh pesat hingga 47.4%, menggantikan lahan pertanian dan ruang terbuka hijau di kawasan tengah dan hilir. Di Jakarta sendiri, luas ruang terbuka hijau hanya 9.8% di tahun 2019. Hal ini meningkatkan peluang meluapnya sungai dan jaringan drainase akibat besarnya air limpasan permukaan (runoff), belum lagi ancaman sedimentasi di sungai akibat laju erosi yang besar di kawasan hulu.

Ketiga, penurunan permukaan tanah. Penurunan permukaan tanah Jakarta mencapai rata-rata 12 cm/tahun, dan terjadi dengan lebih ekstrem di bagian pesisir utara Jakarta dengan laju penurunan hingga 25cm/tahun. Menurut Takagi et al. (2015), hingga tahun 2050 diproyeksikan luasan banjir akibat penurunan tanah bertambah hingga 110.5 km2, setara dengan 75% luas wilayah Jakarta Utara. Beban bangunan di permukaan dan ekstraksi air tanah berlebih turut mempercepat laju penurunan tanah. Saat ini masih ada 35% warga Jakarta yang menggunakan air tanah untuk kebutuhan harian. Akibatnya, tinggi muka air tanah di Jakarta semakin dangkal dan kapasitas simpan air menjadi lebih rendah.

Solusi Berbasis Alam atau Nature-based Solutions (NbS) dalam Pengelolaan Banjir

Sampai sekarang, upaya Jakarta dalam pengendalian banjir dilakukan dengan basis infrastruktur fisik (grey infrastructure) berupa pembangunan dan perluasan waduk/situ, pompa air, polder, dan pemeliharaan kanal.

Namun, efektivitas infrastruktur fisik ini akan menjadi terbatas, apalagi saat menghadapi krisis iklim, seperti kejadian bobolnya tanggul penahan banjir di New Orleans saat badai Katrina menerjang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lain yang lebih adaptif melalui pendekatan NbS dengan melibatkan berbagai fungsi alam seperti intersepsi air hujan melalui vegetasi, peningkatan infiltrasi air ke dalam tanah untuk meningkatkan kapasitas tampung air hujan, ataupun memperlambat laju aliran air untuk mengurangi laju erosi. Di kawasan perkotaan, pendekatan NbS mampu memberi manfaat lain seperti filtrasi polutan hingga mengurangi dampak urban heat island1.

Selain itu, pendekatan NbS juga adaptif, karena implementasinya dapat dilakukan secara penuh melalui pendekatan restorasi alami dan infrastruktur ramah lingkungan (green infrastructure) atau implementasi hybrid dengan menggabungkan fungsi grey infrastructure eksisting dengan green infrastructure.

Solusi adaptif berupa hybrid infrastructure dapat menjadi pendekatan yang cocok diaplikasikan di Jakarta karena pendekatan ini bukan hanya dapat diterapkan pada daerah sungai, tapi juga bisa diterapkan pada daerah permukiman untuk memperluas kapasitas pengendalian runoff sehingga mencegah banjir lokal.

Pada skala terkecil, implementasi hybrid infrastructure dapat berupa pembuatan lubang resapan biopori (LRB), vegetasi di atap (green roof), dan wadah penampungan air hujan. Di skala lebih besar, Ruang Terbuka Hijau (RTH) multifungsi sebagai kolam resapan air, sistem parit bervegetasi (bio swale)2, dan permeable pavement3 dapat menjadi alternatif. Manfaat lain dari bio swale dan permeable pavement yaitu mampu menyaring polutan dari air hujan sebelum masuk ke dalam drainase. Tambahan tutupan vegetasi dari green roof dan RTH juga dapat menurunkan suhu udara dan menghemat energi untuk pendingin ruangan selain juga sebagai unsur dekoratif.

Pemerintah Jakarta sendiri di dalam Instruksi Gubernur No.52 Tahun 2020 memang telah mulai berupaya mengadaptasi pendekatan NbS melalui beberapa rencana intervensi seperti penambahan fungsi RTH, drainase vertikal ataupun sumur resapan dengan pola kerjasama antar dinas terkait.

Berikut beberapa rekomendasi bagi kota Jakarta untuk menerapkan NbS:

  1. Integrasi NbS ke dalam masterplan pembangunan, terutama terkait pengendalian banjir. Contohnya, pembangunan drainase vertikal telah ada di dalam UU No.17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta Instruksi Gubernur No.131 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan drainase vertikal di lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, perluasan payung hukum untuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan drainase vertikal ini perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitasnya.

  2. Evaluasi risiko banjir yang ada, kondisi infrastruktur fisik pengendali banjir eksisting, dan ekosistem lokal yang terlibat. Saat ini WRI Indonesia sedang menyusun kajian bersama Pemerintah Jakarta untuk evaluasi potensi banjir dan pemilihan strategi NbS.

  3. Memperhitungan estimasi biaya pembangunan dan perawatan, kelebihan yang ditawarkan, dampak yang ditimbulkan, serta efektivitas elemen NbS yang direncanakan. Implementasi NbS seringkali bersinggungan langsung dengan komunitas di sekitar, sehingga dampak sosial dan ekonomi yang timbul perlu diperhatikan secara baik. Cities4Forests memiliki beberapa panduan dan alat yang dapat membantu pemerintah kota menjalankan perencanaan kota yang inklusif.

  4. Konsistensi dalam pengawasan serta evaluasi pada elemen NbS yang dibangun karena NbS memerlukan waktu untuk mencapai hasil optimal. Perlu adanya usaha pengawasan hingga intervensi berkala untuk menjaga kondisi elemen NbS yang dibangun.

  5. Komunikasi dan partisipasi publik karena publik adalah pengguna dan pelaku dalam implementasi NbS sehingga pengetahuan dan partisipasi publik sangat penting untuk dijaga.

  6. Pendekatan NbS memerlukan tata kelola yang bersifat kolaboratif, partisipatif, multi level, dan multi pemangku kepentingan. Oleh karenanya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) melalui penerapan NbS secara terpadu seperti model solusi berbasis alam yang telah dijalankan di Singapura sangat dianjurkan.

Jika diterapkan secara optimal, pendekatan NbS dapat menjadi alternatif yang efisien tidak hanya untuk membantu upaya pengurangan risiko banjir di Jakarta, namun juga membantu menambah keberadaan unsur penghijauan dan membuat kota menjadi lebih hidup dan nyaman.


  1. Dampak urban heat island mencakup peningkatan suhu udara secara lokal, ancaman kesehatan akibat panas berlebih, peningkatan polusi udara, serta biaya energi yang lebih tinggi untuk sistem pendingin. ↩︎

  2. Bio swale umumnya berbentuk kanal/parit dengan berbagai vegetasi yang ditanam di atas serta beberapa lapisan kerikil/batuan untuk membantu menyimpan dan menyaring air yang terserap. ↩︎

  3. Permeable pavement merupakan metode perkerasan lapisan permukaan selain aspal yang memungkinkan penyerapan air lebih baik. ↩︎

Bagikan

Tetap Terhubung

Dapatkan Nawala Kami

Dapatkan tulisan, kegiatan, publikasi, dan materi multimedia terbaru. Silakan berlangganan nawala WRI Indonesia yang terbit setiap bulan.