Pulau Bali yang dikenal dengan keindahan alamnya kini menghadapi tantangan baru. Seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, jumlah sampah baterai di Bali pun bertambah. Menyadari urgensi ini, Pusat Pendidikan dan Lingkungan Hidup Bali (PPLH Bali) dengan dukungan dari World Resources Institute (WRI) Indonesia, yang tergabung dalam Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, berinisiatif mengadakan festival "Harmoni Energi Bersih: Bali Menggugah Kesadaran Akan Sampah Baterai" pada 21 Juni 2024. Mengambil lokasi di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, festival ini diselenggarakan untuk menyebarkan kesadaran dan solusi mengenai pengelolaan sampah baterai di Bali.

Berdasarkan data dari DLHK Provinsi Bali pada tahun 2022, jumlah timbulan sampah di Provinsi Bali mencapai 1.046.616,04 ton dengan mayoritas berasal dari aktivitas rumah tangga sebesar 53,04%, diikuti dengan pasar sebesar 16,29%, dan lainnya sebesar 11,26%. Namun, data ini belum mencakup pengelolaan sampah spesifik seperti baterai. Percepatan penggunaan kendaraan listrik melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) juga menambah potensi peningkatan sampah baterai secara signifikan. Sampah baterai yang berasal dari perangkat elektronik juga menjadi perhatian, mengingat kurangnya kesadaran akan kandungan bahan berbahaya dan beracun (B3) di dalamnya.

PPLH Bali dan WRI Indonesia melakukan penelitian mendalam mengenai permasalahan tersebut di Provinsi Bali. Penelitian ini pun melibatkan rumah tangga dan hotel, restoran serta kafe (horeka) di Sanur, Jungutbatu, dan Ubud sebagai representasi dari lokasi perkotaan, pedesaan, dan kepulauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baterai primer dan sekunder, terutama jenis Alkali AA dan Zinc Carbon AAA, digunakan secara luas dengan durasi pemakaian rata-rata lebih dari 12 bulan.

Temuan riset tersebut juga menunjukkan bahwa wilayah Jungutbatu memiliki tingkat pemilahan sampah terendah, sementara Sanur dan Ubud sudah mencapai 100% pemilahan sampah di sektor perhotelan. Proyeksi pada masa depan menunjukkan bahwa timbulan sampah baterai akan meningkat signifikan dalam lima tahun ke depan, mencapai hampir satu juta kilogram per tahun.

Untuk menghadapi tantangan ini, masterplan pengelolaan sampah baterai telah disusun dengan empat langkah utama:

  1. Skema Pengelolaan: Meminimalisir praktik pengelolaan sampah baterai yang tidak benar dan tidak aman.
  2. Stakeholder Mapping: Melibatkan pemerintah, lembaga pelaksana, pelanggan, dan sumber pendanaan.
  3. Timeframe: Implementasi dalam jangka pendek (1 tahun), menengah (5 tahun), dan panjang (10-15 tahun).
  4. Sarana Prasarana: Mendukung pengelolaan sampah baterai melalui edukasi dan pemantauan.

Melalui festival ini, PPLH Bali dan WRI Indonesia ingin menggugah kesadaran masyarakat Bali akan pentingnya pengelolaan sampah baterai yang baik dan aman. Partisipasi aktif dari semua pihak dalam edukasi dan promosi penggunaan baterai yang aman, serta kolaborasi antar lembaga, adalah kunci untuk masa depan Bali yang bersih dan berkelanjutan. Dengan demikian, riset yang dilakukan oleh PPLH melalui dukungan WRI Indonesia diharapkan dapat menjadi katalisator untuk perubahan positif, memperkuat sinergi antara berbagai pihak, dan mengarahkan kita menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan dalam penggunaan dan pengelolaan limbah baterai.

"Kami sangat antusias menyelenggarakan festival ini yang berfungsi sebagai platform untuk berbagi pengetahuan dan solusi inovatif dalam pengelolaan sampah baterai. Ini adalah langkah penting menuju pencapaian tujuan Bali Net Zero Emission 2045," kata Catur Yudha Hariani, Direktur, PPLH Bali.

“Koalisi Bali Emisi Nol Bersih merupakan wadah kerjasama multipihak untuk mendukung pencapaian target emisi nol bersih di Bali tahun 2045. Adanya peta jalan dan strategi pengelolaan limbah baterai yang merupakan hasil kerjasama multipihak yang akan membantu para pemangku kepentingan Mulai dari pemerintah maupun aktor non-pemerintah dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah spesifik di Bali,” tutup Sofwan Hakim, Ketua Sekretariat Koalisi Bali Emisi Nol Bersih.