Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan WRI Indonesia Teken Kesepakatan Bersama untuk Perkuat Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan dan Terintegrasi Lintas Sektoral

Padang, 13 Agustus 2025 – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan World Resources Institute (WRI) Indonesia resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat kolaborasi pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, di Istana Gubernur di Kota Padang, Sumatera Barat.

MoU ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dan Direktur WRI Indonesia, Nirarta Samadhi, sementara PKS ditandatangani oleh WRI Indonesia bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, serta Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Kesepakatan ini melanjutkan dan memperkuat kemitraan strategis yang dimulai sejak 2021, saat WRI Indonesia mulai bekerja bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengaktualisasikan agenda pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Memasuki 2025, arah pembangunan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan pada visi “Masyarakat Madani yang Maju dan Berkeadilan”. Sejalan dengan visi tersebut, tantangan pembangunan di Sumatera Barat menuntut pendekatan lintas sektor dan sistemik. Hal ini termasuk tata kelola lahan dan hutan, penataan ruang, hingga penguatan ekonomi lokal, ketahanan pangan, dan respons terhadap perubahan iklim.

Kolaborasi yang diperbarui ini akan mencakup pembangunan ketahanan pangan dan ekonomi berkelanjutan, pembangunan dan pengembangan nagari/desa, pendayagunaan perhutanan sosial, pembangunan rendah karbon, dan bidang-bidang lainnya. Pelaksanaan bidang-bidang yang dikerjasamakan akan mendorong sinergi pemerintah daerah lintas sektoral dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, misalnya akademisi, organisasi masyarakat, entitas bisnis, media, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan adalah langkah penting untuk menjamin kesejahteraan jangka panjang masyarakat Sumatera Barat. Sejak 2021, WRI Indonesia telah memberikan dukungan, yang pada 2025 akan diperkuat dengan kerangka kerja lintas sektor yang lebih luas dan terintegrasi. Melalui langkah ini, Sumatera Barat menargetkan lahirnya inovasi nyata dalam tata kelola sumber daya alam, adaptasi perubahan iklim, dan pemberdayaan nagari berbasis potensi lokal,” ujar Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.

Bagi WRI Indonesia, kerja sama ini merupakan peluang untuk memperluas dukungan teknis dan memperkuat kemitraan jangka panjang di Sumatera Barat. “Sejak awal kolaborasi, kami telah melihat kemajuan nyata dari kolaborasi ini. Dengan kerangka kerja baru yang lebih komprehensif, kami berkomitmen memfasilitasi sinergi lintas sektor dan menghadirkan solusi berbasis data demi pembangunan yang inklusif dan tangguh,” tutur Nirarta Samadhi.

Acara penandatanganan MoU ini juga dirangkai dengan Public Lecture bertema “Mewujudkan Sumatra Barat sebagai Green Province”. Sesi ini menghadirkan Anggota Dewan Pembina WRI Indonesia, Dino Patti Djalal, yang membagikan pandangan strategis mengenai peran daerah dalam menghubungkan kekuatan lokal dengan agenda global.

“Sumatera Barat memiliki potensi alam dan budaya yang luar biasa. Jika dikelola dengan prinsip rendah emisi dan keberlanjutan, daerah ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia, bahkan di tingkat dunia. MoU ini adalah langkah nyata untuk menjembatani potensi lokal dengan solusi global. Provinsi Sumatera Barat dapat melahirkan terobosan sebagai Green Capital of Sumatra,” ujar Dino Patti Djalal.

Acara ini dihadiri lebih dari 150 peserta, terdiri atas perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Kelompok Perhutanan Sosial dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KPS/KUPS), akademisi dari berbagai universitas, serta organisasi mitra pembangunan, baik secara luring maupun daring. Para perwakilan KUPS juga berkesempatan menampilkan beragam produk lestari mereka, mulai dari kopi, kue arai pinang, dan alat makan berbahan pelepah pinang, hingga madu dan parfum kemenyan.

Melalui kerja sama ini, kedua pihak berharap dapat mengembangkan model pembangunan daerah yang terintegrasi, rendah emisi, serta berbasis pengetahuan dan budaya lokal, demi meningkatkan ketangguhan Sumatera Barat menghadapi tantangan perubahan iklim. Upaya ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk memperkuat komitmen menuju pembangunan yang berkelanjutan.