JAKARTA — Sebagai salah satu negara tropis terbesar dengan curah hujan yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan air. Menurut Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database (FAOSTAT), kondisi air di Indonesia sering kali “terlalu sedikit, terlalu banyak, dan bahkan terlalu tercemar”. Selaras dengan kondisi tersebut, platform risiko air Aqueduct yang dikembangkan World Resources Institute (WRI) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-10 untuk risiko kekeringan, peringkat ke-14 untuk risiko banjir sungai, dan ke-55 untuk water stress.

Kondisi ini semakin mendesak karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Dengan garis pantai yang sangat panjang, Indonesia semakin rentan terhadap bencana akibat krisis iklim.  Bencana tersebut mulai dari banjir, kenaikan permukaan laut, hingga perubahan pola curah hujan yang memicu cuaca ekstrem. Bank Dunia memperkirakan bahwa saat ini, terdapat 76 juta penduduk Indonesia dengan pendapatan di bawah USD 5,5 per hari yang hidup dalam risiko tinggi terhadap dampak banjir.  Hal ini menegaskan bahwa adaptasi dan ketahanan air bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama WRI Indonesia dan Water Stewardship Indonesia menyelenggarakan diskusi bertema Aksi Kolektif untuk Swasembada Air. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan para pengambil keputusan, tetapi juga perwakilan kelompok masyarakat pengguna air, komunitas terdampak, serta sektor-sektor utama seperti pertanian, industri, ekologi, dan rumah tangga.

“Isu ketahanan air adalah tanggung jawab bersama. Kita sebenarnya sudah memiliki banyak data dan dokumen seperti RPSDA di masing-masing wilayah sungai. Namun informasi itu masih tersebar dan belum mudah diterjemahkan menjadi insight dan action. Ke depan, kita perlu satu rencana induk nasional seperti RUEN, RUKN, dan RUPTL di sektor energi — agar informasi yang ada bisa menjadi dasar keputusan, baik oleh pemerintah maupun swasta.” tegas Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Swasembada air telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan ini meliputi pembangunan tampungan air, pasokan berkelanjutan, pengelolaan risiko bencana, konservasi sumber daya, serta penguatan sistem air minum dan sanitasi yang tangguh terhadap perubahan iklim. Selain itu, strategi ini juga menekankan penguatan tata kelola air, peran masyarakat, inovasi, kolaborasi, serta pengembangan terpadu kawasan pesisir, khususnya di utara Jawa.

“Indonesia adalah negara dengan kerentanan air terbesar di dunia, menempati peringkat keempat untuk risiko banjir dengan sekitar 6 juta orang terdampak setiap tahun. Pada 2050, penurunan muka tanah dan banjir pesisir diperkirakan menimbulkan kerugian hingga Rp100 triliun serta mengurangi pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 1% dari PDB akibat kelangkaan air. Kondisi ini menegaskan urgensi intervensi nyata agar Indonesia terhindar dari dampak sosial-ekonomi yang kian besar di masa depan,” ujar Tomi Haryadi, Director for Food Land and Water Programme WRI Indonesia.

Melalui diskusi ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat mencapai kesepahaman awal mengenai tantangan utama sektor air serta menyusun rekomendasi solusi. Hasil pertemuan ini akan menjadi masukan penting bagi penyusunan strategi nasional, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA).

Dengan komitmen yang kuat dan langkah bersama, swasembada air diharapkan dapat menjadi fondasi bagi alam yang lebih tangguh, kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

___________________________________________________________________________

Sekilas tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang infrastruktur. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono sejak 21 Oktober 2024.

***

Sekilas tentang WRI Indonesia

World Resources Institute (WRI) Indonesia, didirikan di Indonesia dengan nama Yayasan Institut Sumber Daya Dunia, adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada pembangunan sosio-ekonomi nasional secara inklusif dan lestari. Kami mengaktualisasikan gagasan-gagasan besar ke dalam aksi nyata pada titik temu yang menghubungkan lingkungan dengan peluang ekonomi dan kesejahteraan manusia.

 

Sekilas tentang Water Stewardship Indonesia

Water Stewardship Indonesia (WSI) terdaftar sebagai Yayasan Aliansi Wali Sumber Daya Air Indonesia. Yayasan ini didirikan pada tahun 2019 untuk menumbuhkan dan memperkuat kepemimpinan para pemangku kepentingan di Indonesia dalam merawat dan mengelola sumber daya air secara meyakinkan dan andal, dengan tetap menjaga nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang terkandung dalam air.

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Ananda Putri Permatasari  – Water Program Lead, WRI Indonesia ([email protected])

Novaeny Wulandari – Communications Specialist for Peat and Forest Monitoring, WRI Indonesia ([email protected])

Explore more:
air