Papua dalam Sorotan: Belajar Ketangguhan Iklim dari Tanah dan Masyarakatnya
Sebuah sesi khusus Papua dalam WRI Indonesia 1st Young Environmental Scientists (YES) Conference 2025 yang diselenggarakan di Jakarta, 2-3 Desember 2025, menghadirkan diskusi mendalam tentang ketangguhan iklim di tanah Papua, sebuah wilayah yang dikenal kaya sumber daya alam sekaligus menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks.
Mengusung tema “Papua’s Pathways to Climate Resilience: Lessons from its Land and People”, sesi ini menghadirkan para pembicara dari berbagai latar belakang keilmuan dan komunitas, dengan Dr.rer.nat. Henderite L. Ohee dari Universitas Cenderawasih bertindak sebagai moderator.
Dalam keynote speech, Bpk. Velix Wanggai, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, menegaskan pentingnya forum seperti YES Conference sebagai jembatan dialog dan pertukaran data antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyampaikan bahwa menyatukan pandangan dari berbagai tingkatan pemerintahan bukan hal mudah, mengingat dinamika politik lokal yang turut membentuk pengambilan keputusan.
Melalui mandat UU 2/2021, lembaganya dibentuk untuk mempercepat pembangunan Papua secara lebih terpadu. Velix mendorong para peneliti untuk menyuarakan isu Papua dalam konteks global, nasional, dan lokal, serta menegaskan pentingnya mengelola Papua untuk generasi mendatang. Ia juga menyatakan dukungan terhadap konsep Sekolah Sepanjang Hari sebagai bagian dari langkah meningkatkan kualitas pendidikan.
Isu pendidikan menjadi sorotan utama paparan Dr. Ir. Agus Sumule dari Universitas Papua. Ia memaparkan data statistik yang menunjukkan tantangan besar di bidang pendidikan: distribusi sekolah sudah cukup merata di enam provinsi di Tanah Papua, namun Papua membutuhkan tambahan 20 ribu orang guru berkualitas, karena saat ini masih ada 21% guru yang belum tersertifikasi.
Dengan proyeksi bahwa pada tahun 2030 akan ada 1 juta anak Papua yang membutuhkan pendidikan, Sumule menekankan empat arahan prioritas dalam membangun pendidikan di Papua: 1. menjangkau Orang Asli Papua di kampung-kampung; 2. membangun sekolah di seluruh wilayah dan jenjang; 3. meningkatkan jumlah dan mutu guru; serta 4. memastikan pendanaan yang berkelanjutan. “Papua harus pintar,” tegasnya, sembari mengingatkan bahwa pembangunan manusia adalah kunci ketangguhan jangka panjang.
Perspektif gender dan masyarakat adat kemudian diangkat oleh Katarina Mariana Yass, anggota Majelis Rakyat Papua Selatan. Ia menekankan peran perempuan sebagai pendidik pertama dalam keluarga dan merupakan kelompok yang paling terdampak bila hutan rusak. “Bagi orang Papua, hutan adalah mama. Hutan adalah sumber makanan dan obat-obatan,” ujarnya. Karena itu, menjaga hutan berarti menjaga kehidupan dan kesejahteraan perempuan serta komunitas adat.
Dari tingkat komunitas, Rori Marwani Subaing dari LEKAT Papua membawa kisah nyata dari Kampung Yoboi di Danau Sentani, kampung wisata berbasis budaya yang meraih penghargaan Wonderful Indonesia 2025. Namun di balik capaian tersebut, masyarakat Yoboi menghadapi krisis air bersih akibat banjir bandang yang membawa lumpur ke danau. Warga kini harus mendayung ke tengah danau untuk memperoleh air yang layak, karena perairan di sekitar kampung yang dibangun di atas danau telah tercemar. Cerita ini menggambarkan bagaimana bencana hidrometeorologi secara langsung mengancam kualitas hidup masyarakat lokal.
Sementara itu, Briantama Asmara dari WRI Indonesia memaparkan gambaran spasial mengenai kekayaan alam Papua yang luar biasa, mulai dari hutan hujan tropis, keanekaragaman hayati, hingga fungsi ekologis penting yang mendukung ketahanan iklim global. Namun, pasca pemekaran wilayah, Papua berada dalam persimpangan dan ketidakpastian terkait perencanaan pembangunan berkelanjutan.
Tanpa adanya opsi lain dalam mendorong pendapatan di wilayah baru, provinsi baru akan cenderung memilih opsi berorientasi ekstraktif, dibandingkan ekonomi restoratif. Padahal, masyarakat adat di Papua terus menjaga alam dan berkontribusi besar terhadap mitigasi iklim global.
Ketika degradasi lingkungan dan perubahan iklim semakin meningkat, masyarakat Papua berada dalam keadaan rentan karena kondisi sosioekonomi dan kepastian perlindungan hak tenurial masih sangat minim. Brian menekankan perlunya pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan inklusif, percepatan pengakuan wilayah adat untuk menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama perekonomian, sosial dan pembangunan sesuai konteks Papua.
Rekomendasi tersebut perlu didorong dengan kebaruan data dan riset, yang didorong oleh inisiatif Tanah Papua Delivery Unit (PDU) agar keenam provinsi baru dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam kebijakan dan tata kelola yang berbasis data dan riset.
Diskusi ini memperlihatkan bahwa jalan menuju ketangguhan iklim di Papua tidak dapat dipisahkan dari tiga pilar utama: peningkatan kualitas manusia, perlindungan masyarakat adat dan perempuan, serta pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Pesan utamanya jelas: membangun masa depan Papua berarti membangun manusianya — tanpa meninggalkan mereka yang paling dekat dengan tanah, hutan, dan air yang menjadi sumber kehidupan.