Siaran Pers

World Resources Institute (WRI) Indonesia

***

Rangkuman:

  • Indonesia National Plastic Action for Partnership (NPAP) memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk percepatan penanganan polusi plastik.
  • Refleksi capaian 2025: baru 39% sampah plastik tertangani, 61% masih mencemari alam, dan penajaman arah kebijakan pada 2026 perlu diperkuat lewat dialog kebijakan dan komitmen bersama.
  • Perlu penelitian ilmiah yang fokus melihat polusi plastik sebagai ancaman serius bagi keanekaragaman hayati untuk menyusun kebijakan.

Jakarta, 16 Desember 2025 — Berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP) menggelar pertemuan akhir tahun untuk membahas sejumlah capaian kolaborasi nasional sepanjang 2025, sekaligus memperkuat komitmen pada 2026 mendatang, dalam penanganan masalah polusi plastik di level nasional maupun global.

Bertajuk “National Plastic Action Partnership Meeting: Key Reflections 2025 and Outlook for 2026”, rapat diselenggarakan di Ayana Mid Plaza, Jakarta, usai jam makan siang hingga sore hari. Rapat ini dibuka oleh Nani Hendiarti (Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kemenko Pangan) dan Erik Teguh Primiantoro (Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup). Mereka berdua menyoroti kerja-kerja Indonesia NPAP sepanjang 2025 dalam membersamai penyelesaian masalah sampah plastik di Indonesia.

“Sejak dibentuk, Indonesia NPAP telah berperan signifikan dalam mendukung penurunan kebocoran sampah plastik melalui kolaborasi multipihak, penguatan kapasitas, serta fasilitasi dialog. Ke depan, Indonesia NPAP akan terus memperkuat perannya sebagai jembatan antara pemerintah, sektor swasta, mitra pembangunan, akademisi, dan masyarakat sipil, sekaligus menjadi ruang bersama untuk menyusun kerangka kebijakan yang inklusif untuk menanggulangi polusi plastik,” kata Nani Hendiarti.

“Hingga saat ini, hanya 39% sampah, termasuk sampah plastik di Indonesia yang terkelola dengan baik. Sisanya, sekitar 61%, masih mencemari lingkungan. Kondisi ini mempertegas bahwa polusi plastik telah mencapai tingkat krisis dan harus segera ditangani dengan langkah nyata serta tidak dapat ditunda lagi,” kata Erik Teguh. “Forum ini [Indonesia NPAP] juga menjadi wadah penting untuk menyatukan pandangan lintas pemangku kepentingan yaitu pemerintah, sektor swasta, mitra pembangunan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memperkuat aksi kolektif penanganan polusi plastik di Indonesia.”

Salah satu sesi utama dalam rapat ini adalah gelar wicara (talkshow) dari sejumlah perwakilan pemerintah mengenai ragam perkembangan kebijakan terkini, capaian program sepanjang 2025, dan juga langkah prioritas pada 2026 di sektor penanganan sampah plastik di Indonesia.

Sesi ini diisi oleh Agus Rusly (Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup), Nizhar Marizi (Direktur Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Nasional), Apit Tria Nugraha (Kepala Pusat Industri Hijau, Kementerian Perindustrian), dan Ahmad Aris (Direktur Pesisir Dan Pulau–Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan). Sejumlah perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Dietplastik, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), dan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) menjadi penanggap.

National Plastic Action Partnership Meeting: Key Reflections 2025 and Outlook for 2026
Gelar wicara (talkshow) dari sejumlah perwakilan pemerintah mengenai ragam perkembangan kebijakan terkini, capaian program sepanjang 2025, dan juga langkah prioritas pada 2026 di sektor penanganan sampah plastik di Indonesia.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah rencana revisi aturan Tanggung Jawab Produsen (Extended Producer Responsibility/EPR) kemasan plastik yang sedang dipimpin KLH/BPLH. Kata Agus Rusly, sejak 2019 hingga saat ini, baru sekitar 21 dari target 100 perusahaan yang menyusun peta jalan dan menyampaikan laporan penurunan sampah plastik. Oleh karena itu, penguatan EPR lewat revisi aturan diperlukan. Apit Tria Nugraha dan Nizhar Marizi juga mengatakan bahwa masing-masing lembaganya mendukung rencana revisi aturan tersebut.

Sesi berikutnya adalah diseminasi studi mengenai dampak polusi plastik terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia yang dilakukan oleh WRI Indonesia. Sesi ini dibuka oleh Maria Ramirez (Acting Head of Cooperation, Embassy of Canada to the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste) dan Pedro São Simão (Lead, National Plastic Action Partnership, World Economic Forum).

Menurut Maria Ramirez, studi yang dilakukan oleh WRI Indonesia ini, “represents a significant step forward in broadening our understanding of plastic pollution—not only as a waste management challenge, but as a direct threat to biodiversity.”

“Despite rising global attention, significant gaps remain in understanding how plastic pollution affects biodiversity, particularly in countries as ecologically rich as Indonesia. This assessment helps close that gap and builds on GPAP [Global Plastic Action Partnership]’s broader efforts to integrate plastics, biodiversity, livelihoods, and ecosystem services across multiple countries,” kata Pedro São Simão menambahkan.

National Plastic Action Partnership Meeting: Key Reflections 2025 and Outlook for 2026
Salah seorang peneliti WRI Indonesia, Herlin Edy Puspita, mempresentasikan diseminasi studi mengenai dampak polusi plastik terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia.

Diseminasi hasil studi dipresentasikan oleh dua peneliti WRI Indonesia, Robby Binsar Butar-butar dan Herlin Edy Puspita. Sejumlah penanggap yang turut hadir seperti Erik Teguh Primiantoro, Tri Agung Rooswiadji (External Relations Coordinator for the Plastic Smart Cities and Food Loss and Waste Projects, WWF Indonesia), Susan Jobling (Director/Principal Investigator, PISCES Partnership), dan Danny Djarum (Senior Research Lead for Air Quality, WRI Indonesia). Hasil akhir studi yang didanai oleh Pemerintah Canada ini rencananya akan diluncurkan dan terbuka aksesnya oleh publik di awal 2026 mendatang.

Dalam rangkaian acara rapat ini, juga terdapat sesi pengikraran (pledging session) oleh sejumlah anggota dan mitra dari Indonesia NPAP yang berkomitmen untuk menyelesaikan masalah polusi dan sampah plastik di Indonesia. Sesi tersebut dibuka oleh Wahid Supriyadi (Non-Government Co-Chair of Indonesia NPAP). Setelahnya, agenda rapat tingkat tinggi ini ditutup dengan sejumlah catatan oleh Rofi Alhanif (Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan, Kemenko Pangan).

***

Lebih lanjut mengenai Indonesia NPAP:

Indonesia NPAP adalah platform multipihak yang independen dan imparsial untuk menghimpun serta memfasilitasi dialog konstruktif antara pembuat kebijakan dan aktor non-negara (organisasi masyarakat sipil, pelaku industri, inovator, dan akademisi), sekaligus mengatalisasi aksi kolaboratif yang berdampak untuk mencapai pengelolaan 100% sampah plastik pada tahun 2029 melalui pendekatan ekonomi sirkular—dengan tujuan menghapuskan pencemaran plastik di seluruh siklus hidupnya. Indonesia NPAP dipimpin bersama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan dikelola oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

  • Bunga Karnisa, Community Coordinator, National Plastic Action Partnership (NPAP)/World Resources Institute (WRI) Indonesia - [email protected]
  • Haris Prabowo, Communication & Media Officer, National Plastic Action Partnership (NPAP)/World Resources Institute (WRI) Indonesia - [email protected]