Indonesia Menuju Pembentukan Super Pollutant Unit pada 2027

• Indonesia mengambil langkah menuju pembentukan Super Pollutant Unit Indonesia pada 2027, dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian & lembaga untuk mempercepat aksi penanganan super pollutant.

• Unit yang diusulkan ini akan mendukung aksi terkoordinasi di sejumlah sektor prioritas, seperti limbah, pertanian, energi, transportasi, serta pendinginan ruangan & refrigerasi, sekaligus memperkuat pelaksanaan komitmen iklim nasional Indonesia.

• Penanganan super pollutant dapat membantu memperlambat pemanasan global dalam jangka pendek, memperbaiki kualitas udara, dan melindungi kesehatan masyarakat, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Jakarta, 6 Oktober 2026 – Indonesia mengambil langkah untuk memperkuat penanganan beberapa sumber utama paling berpengaruh dari perubahan iklim dan pencemaran udara, dengan rencana membentuk Super Pollutant Unit nasional tersendiri pada 2027.

Dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), inisiatif ini bertujuan mempercepat penurunan super pollutants, termasuk metana, karbon hitam, dan hidrofluorokarbon, sekaligus meningkatkan kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan iklim.

KLH/BPLH telah menyelenggarakan pertemuan perdana bersama kementerian & lembaga teknis pemerintah lainnya untuk mulai menyusun mandat, prioritas, dan pengaturan pelaksanaan unit tersebut.

Meskipun karbon dioksida tetap menjadi fokus utama dalam mengatasi perubahan iklim, penanganan super pollutants juga menjadi bagian penting untuk memperlambat laju pemanasan global jangka pendek sekaligus mengatasi pencemaran udara. Banyak di antara polutan ini bertahan di atmosfer dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan karbon dioksida, sehingga penurunannya secara cepat menjadi sangat penting.

"Menangani super pollutants di Indonesia hari ini menjadi penting karena jenis polutan ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat sepanjang satu dekade terakhir. Apalagi, mengingat Indonesia telah menetapkan batas emisi absolut pada Nationally Determined Contributions (NDC) kedua, sehingga dibutuhkan implementasi dari aksi-aksi mitigasi yang cepat dan terukur," ujar Rosa Vivien Ratnawati, Sekretaris Utama KLH/BPLH.

Dari Ambisi Iklim Nasional ke Aksi yang Terkoordinasi

Super pollutants dihasilkan dari beberapa sektor utama perekonomian Indonesia, termasuk pengelolaan sampah, pertanian, transportasi, energi, industri, serta pendinginan ruangan dan refrigerasi.

Meskipun berbagai upaya penanganan emisi ini telah berjalan, pelaksanaannya masih terfragmentasi antarlembaga dan antarsektor. Keterbatasan pendanaan khusus serta belum adanya mekanisme koordinasi yang terpadu berkontribusi menjadi penghambat.

Super Pollutant Unit yang diusulkan ditujukan untuk membantu mengatasi tantangan tersebut dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian & lembaga, mengidentifikasi peluang mitigasi prioritas, mendukung pengintegrasian super pollutants ke dalam komitmen iklim nasional dan kebijakan sektoral, serta membantu pemerintah provinsi dan kota dalam mengedepankan solusi yang implementatif.

Pertemuan perdana ini menandai langkah awal dalam proses tersebut, dengan mempertemukan kementerian & lembaga teknis terkait untuk meninjau inisiatif yang sudah ada, menilai ketersediaan data, dan mengidentifikasi prioritas aksi ke depan.

Upaya Internasional Mempercepat Penurunan Super Pollutants

Perencanaan pembentukan unit ini merupakan bagian dari program Super Pollutant Country Action Accelerator yang diluncurkan oleh Climate & Clean Air Coalition (CCAC) pada konferensi iklim COP30 tahun lalu di Belém, Brasil.

Indonesia termasuk dalam tujuh negara penerima program pada gelombang pertama, bersama Brasil, Kamboja, Kazakhstan, Meksiko, Nigeria, dan Afrika Selatan.

Program ini mendukung negara-negara dalam memperkuat kapasitas nasional dan menerjemahkan komitmen menjadi penurunan emisi super pollutants yang berkelanjutan dan dipimpin oleh negara itu sendiri.

"Super Pollutant Unit ini tidak dimaksudkan untuk membuat struktur lembaga baru atau proyek sementara, namun untuk memperkuat kapasitas yang dimiliki Indonesia untuk pemetaan prioritas, koordinasi aksi lintas lembaga pemerintah, memobilisasi sumber daya, dan membuat arah implementasi yang bisa berlanjut jangka panjang. CCAC sangat bangga dapat mendukung upaya ini. Kami melihat ini sebagai kerja sama jangka panjang, untuk prioritas dan kepemimpinan di Indonesia.," kata Kepala Sekretariat CCAC, Martina Otto, secara virtual.

Unit ini direncanakan beroperasi di bawah KLH/BPLH, dengan dukungan administratif dari World Resources Institute (WRI) Indonesia serta dukungan melalui inisiatif CCAC.

Membawa Perbaikan bagi Masyarakat dan Iklim

Penurunan super pollutants dapat membantu memperlambat pemanasan global dalam jangka pendek sekaligus menangani sumber-sumber pencemaran udara yang berbahaya. Bagi Indonesia, penguatan aksi di berbagai sektor berpotensi meningkatkan kesehatan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

"Dengan adanya rencana unit teknis ini, semoga langkah Indonesia untuk memitigasi pengurangan sejumlah polutan krusial menjadi semakin signifikan untuk menahan laju perubahan iklim yang berdampak ke masyarakat," tutur Managing Director WRI Indonesia, Arief Wijaya.

Tahap perencanaan berikutnya akan difokuskan pada penetapan ruang lingkup kerja unit ini, pengembangan atas inisiatif pemerintah yang telah berjalan, serta identifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menuju rencana pembentukannya pada 2027 mendatang.

Melalui upaya ini, Indonesia bertujuan memperkuat kapasitasnya dalam menghadirkan aksi penanganan super pollutants yang terkoordinasi dan terukur, sekaligus melengkapi komitmen iklim yang lebih luas serta melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.[]

***

Dokumen Pendukung:

Unduh dokumentasi kegiatan lewat pranala berikut.

Catatan untuk Redaksi:

Tentang WRI Indonesia

World Resources Institute (WRI) Indonesia adalah lembaga kajian independen yang mendorong pembangunan sosio-ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan. Bekerja sama dengan para pemimpin di pemerintahan, bisnis, dan masyarakat sipil, WRI Indonesia meneliti, merancang, dan melaksanakan solusi praktis yang secara bersamaan meningkatkan kehidupan masyarakat dan memastikan alam dapat tetap lestari. Baca selengkapnya lewat pranala berikut.

Tentang Climate and Clean Air Coalition (CCAC)

Diinisasi oleh United Nations Environment Programme (UNEP), Climate and Clean Air Coalition (CCAC) merupakan kemitraan dengan anggota lebih dari 160 pemerintah, organisasi antarpemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Koalisi ini bekerja untuk menurunkan emisi polutan iklim berumur pendek (super pollutants) yang berdampak besar (metana, karbon hitam, hidrofluorokarbon, dan ozon troposferik) yang menjadi pemicu perubahan iklim dan pencemaran udara. CCAC bertujuan menghubungkan penetapan agenda yang ambisius dengan aksi mitigasi yang tepat sasaran di tingkat negara maupun sektoral. Dengan dukungan Dana Perwalian (Trust Fund) sekaligus pengetahuan dan analisis yang kuat sebagai landasan kerja, CCAC telah melahirkan komitmen politik tingkat tinggi, dukungan langsung di tingkat negara, serta beragam perangkat yang membantu memperkuat argumen untuk beraksi sekaligus mendukung implementasinya.

Untuk informasi lebih lanjut, sila hubungi:

Bunga Karnisa - Senior Lead for Marine Plastic Pollution & Circular Economy Partnership

[email protected] 

Haris Prabowo - Communications Officer for Marine Pollution and Waste

[email protected]