Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam skema Perhutanan Sosial telah berhasil memberikan perubahan nyata bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Hal ini tercermin dari serangkaian diskusi dalam Lokakarya "Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera" yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan bersama konsorsium yang terdiri dari World Resources Institute (WRI) Indonesia, KKI Warsi, dan Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) di Jakarta, 19 Februari 2026.

"Kini, peran masyarakat menjadi tidak akan terkalahkan dalam menjaga hutan. Pembelajaran dari berbagai negara memperlihatkan bahwa yang berhasil menyelamatkan hutan adalah negara-negara yang mampu bekerja sama dengan masyarakat, menjadikan hutan tidak berjarak dengan masyarakat," ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat membuka acara. 

Dalam acara yang sama, konsorsium juga menyerahkan buku “Stories of Impact: Cerita dari Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Sumatra dan Kalimantan” yang berisi cerita dampak-dampak nyata yang ditulis berdasarkan pengalaman dari para pendamping masyarakat di lapangan.

Kegiatan ini merupakan puncak dari program Enhancing Community Forest Tenure and Sustainable Livelihoods, yang didukung oleh Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI) yang disalurkan melalui Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad), yang berlangsung sejak 2021. Program ini meliputi pendampingan masyarakat di lima provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. 

"Atas nama Pemerintah Norwegia, saya mengucapkan selamat kepada Kementerian Kehutanan, jajaran pemerintah lokal, WRI Indonesia, KKI Warsi, KBCF, dan seluruh masyarakat yang terlibat. Kami berterima kasih dan bangga dapat mendukung upaya tata kelola hutan yang produktif dan inklusif melalui program Perhutanan Sosial," tutur Rut Kruger Giverin, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dalam sambutannya.

Selama 4 tahun implementasi dilakukan oleh WRI Indonesia, KKI Warsi, dan KBCF, program ini telah memberikan perubahan nyata bagi lebih dari 57 ribu hektare luasan Perhutanan Sosial yang telah memperoleh izin. Ribuan masyarakat juga telah memperoleh berbagai pelatihan terkait pengelolaan usaha berbasis Perhutanan Sosial. 

"Hari ini menandai penutupan resmi proyek ini, namun kami memaknainya sebagai awal dari fase kolaborasi yang lebih luas. Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kehutanan atas ruang kebijakan yang memungkinkan kami mewujudkan inovasi mulai dari tingkat sub-nasional hingga tingkat tapak,” ujar Arief Wijaya, Managing Director WRI Indonesia mewakili konsorsium.

Lokakarya ini diharapkan dapat mendorong ide, inovasi, serta kolaborasi bagi masyarakat pelaksana Perhutanan Sosial. Ke depannya, perlu ada lebih banyak program yang menyelaraskan alam dengan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
 

Lihat juga:
IPLC