MAKASSAR – Perubahan iklim telah menghambat mobilitas perkotaan, khususnya kota-kota pesisir yang secara geografis dikelilingi perairan laut dan rentan terhadap dampak musim penghujan yang dapat mengakibatkan jalan-jalan perkotaan terendam, seperti yang terjadi di di Kota Makassar pada pertengahan Februari 2023 lalu. Oleh karena itu, upaya mewujudkan mobilitas berkelanjutan yang tangguh terhadap perubahan iklim perlu digalakkan, agar masyarakat yang bermukim di pusat kota dan pulau dapat mengakses kebutuhan dasarnya secara efisien. 

Hal tersebut menjadi dasar program Kota Masa Depan (future cities) oleh Konsorsium II UK-PACT, yang bertema “Mengedepankan Mobilitas Publik Rendah Emisi Berdimensi GESI yang Berkelanjutan di Kota-kota Metropolitan Pesisir Menuju Pembangunan Rendah Emisi yang Aman, Inklusif, dan Tangguh”, yang pelaksanaannya antara lain mencakup rangkaian acara peningkatan kapasitas dan diskusi pada tanggal 27-28 Februari 2023 di Kota Makassar. Rangkaian acara ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dinas-dinas di Kota Makassar melalui lokakarya kriteria desain, diskusi antar pemangku kepentingan (Tudang Sipulung) tentang potensi kehadiran Dewan Transportasi Kota Makassar, dan kunjungan perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Inggris ke Kota Makassar serta pulau-pulau di sekitarnya. 

Menyambut langkah baik ini, Walikota Makassar Danny Pomanto dalam sambutannya yang diwakilkan oleh Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmy Budiman S.STP., M.Si menyatakan, “Diharapkan output dari lokakarya kriteria desain sistem transportasi antar moda terpadu rendah karbon di sekitar simpul Jalan Sudirman dapat menjadi pilot pengembangan sistem ini, di bagian lain kota dalam skala yang lebih besar. Dengan adanya desain integrasi moda transportasi ini diharapkan dapat bukan saja meminimalkan penggunaan kendaraan pribadi sehingga kemacetan pada beberapa titik terurai, tapi juga bagaimana ketangguhan (resilience) kota dapat diterjemahkan/dibangun lewat sistem transportasi antar moda rendah karbon Kota Makassar.”  

“Program ini penting untuk Kota Makassar karena pemerintah kota akan dibantu dalam menemukan solusi dan memahami sistem transportasi berkelanjutan yang fleksibel sesuai kebutuhan baik di masa tenang maupun saat darurat, tanggap, dan pasca bencana, sehingga ini sejalan dengan visi Kota Makassar sebagai kota tangguh bencana,” ujar Prof. Ir. Adji Sasmita, Senior Transport Specialist World Resources Institute (WRI) Indonesia untuk Makassar yang juga guru besar Universitas Hasanuddin. 

Prof. Ir. Adji Sasmita turut menambahkan bahwa kajian yang dihasilkan dari riset dan analisis kebijakan yang dilakukan melalui program Kota Masa Depan dari Konsorsium II UK-PACT akan menjadi rekomendasi yang menekankan unsur resiliensi dan ramah lingkungan tanpa mengesampingkan konteks masyarakat lokal, dan diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan Pemerintah Kota Makassar. 

Lokakarya Kriteria Desain yang berlangsung pada tanggal 27 Februari 2023 bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap kriteria desain infrastruktur mobilitas di sekitar Simpul Sudirman (Sudirman Loop) dan menentukan lokasi percontohan serta jenis intervensi yang sesuai. Dalam lokakarya ini, berlangsung pemaparan hasil observasi dari kawasan sekitar Simpul Sudirman dan diskusi perihal indikator yang penting diperhitungkan dalam kriteria desain fasilitas mobilitas berkelanjutan serta potensi lokasi dalam pembuatan desain konseptual. Lokakarya ini difasilitasi oleh WRI Indonesia, Vital Strategies, dan ARUP sebagai pelaksana program Kota Masa Depan Konsorsium II UK-PACT, dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan akademisi.   

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan program, pada tanggal 28 Februari 2023 berlangsung acara Tudang Sipulung, dengan tema Curah Ide Pembentukan Dewan Transportasi Kota Makassar” sebagai wadah komunikasi antar pemangku kepentingan guna mendiskusikan pembentukan Dewan Transportasi Kota Makassar.  

“Inisiatif pembentukan Dewan Transportasi ini tidak terlepas dari tujuan utama untuk mewujudkan mobilitas berkelanjutan di Kota Makassar yang berdimensikan kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) di tengah isu perubahan iklim yang kian genting. Nantinya, Dewan Transportasi perlu membuat panduan atau SOP pelaksanaan transportasi yang inklusif, disertai peguatan kapasitas dan konsistensi bagi pelaksananya,” ungkap Lusia Palulungan, Program Manager INKLUSI Yayasan BaKTI. 

Terkait Tudang Sipulung Pembentukan Dewan Transportasi Kota, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar Aulia Arsyad, S.STP, MSi menegaskan bahwa Dewan Transportasi Kota merupakan mitra pemerintah yang akan sangat dibutuhkan, dalam pembangunan transportasi rendah karbon berkelanjutan. “Dibutuhkan organisasi mitra yang dapat memberikan masukan, ide, kritik dan membantu mengawasi bagaimana pembangunan transportasi rendah karbon yang inklusif, berkontribusi pada ketangguhan kota, berjalan di kota Makassar. Ini bukan hanya terkait ketersediaan sarana prasarana, tapi juga perubahan paradigma karena terbangunnya pemahaman bersama, tentang isu-isu transportasi di Kota Makassar,” ujarnya. 

Kegiatan ditutup dengan kujungan perwakilan Kedutaan Inggris ke pusat kota dan pulau-pulau yang mengelilingi Kota Makassar. Hasil diskusi pada kedua lokakarya akan dijadikan pertimbangan pengembangan simpul mobilitas dan pendirian Dewan Transportasi di Kota Makassar.