Sumatera Barat Inisiasi Roadmap Kopi di Tingkat Provinsi yang Pertama di Indonesia

Padang, 30 Juli 2025 — World Resources Institute (WRI) Indonesia Regional Sumatra bersama Dewan Kopi Sumatera Barat, Fakultas Pertanian Universitas Andalas, dan IKA FPUA Universitas Andalas bekerja sama untuk menyelenggarakan “Diskusi Panel Roadmap Pengembangan Kopi sebagai Komoditas Unggulan dan Berkelanjutan di Sumatera Barat.” Acara yang berlangsung beberapa minggu lalu ini bertempat di Balai Sidang Prof. Ir. Jurnalis Kamil, M.Sc., Ph.D., Kampus Universitas Andalas, Padang.

Diskusi panel tersebut menghadirkan para pelaku usaha kopi dari hulu hingga hilir: petani, pelaku roastery, pemerintah provinsi, akademisi UNAND, LSM KKI WARSI, TJSL PT Semen Padang, serta lembaga perbankan. Adapun petani yang hadir merupakan anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dari Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) di Kab. Agam (Baringin, Pagadih, Sungai Puar) dan Kab. Solok (Surian). Instansi pemerintah provinsi turut hadir, termasuk Bappeda, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, serta Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Meskipun Sumatera Barat bukan provinsi penghasil kopi terbesar di Indonesia, inisiatif penyusunan roadmap atau peta jalan ini menjadi yang pertama di Indonesia. Belum ada provinsi lain yang merancang roadmap khusus untuk komoditas kopi. Dwiki Ridhwan, Sumatra Research and Program Development Lead dari WRI Indonesia, mewakili tim penulis internal roadmap kopi, menyampaikan bahwa penyusunan dokumen ini berakar dari semangat kolektif para pemangku kepentingan melalui rangkaian diskusi perkopian Sumatera Barat sejak 2023. Hasilnya, lahirlah strategi pengembangan kopi Sumatera Barat dari hulu hingga hilir untuk periode 2026–2045.

Roadmap ini juga dilengkapi dengan analisis spasial sebaran kopi di Sumatera Barat sejak abad ke-19, bekerja sama dengan peneliti dari Leiden University. Lebih istimewa lagi, roadmap disusun menggunakan pendekatan system dynamics, metode pemodelan berbasis simulasi kebijakan jangka panjang, yang memungkinkan pemangku kepentingan melihat proyeksi masa depan perkopian Sumatera Barat secara kuantitatif dan strategis. Faruk Rosyaridho selaku System Dynamics Modeler menyajikan roadmap pengembangan kopi dengan berbagai skenario kebijakan makro, berlandaskan lima pilar utama: (1) ekstensifikasi produksi, (2) intensifikasi produksi, (3) mobilisasi pasar domestik dan hilirisasi, (4) reduksi emisi gas rumah kaca, serta (5) adaptasi perubahan iklim.

Tiga panelis ahli turut memberikan masukan terhadap substansi roadmap: Prof. Surip Mawardi (Peneliti dan Pemulia Varietas Kopi Sumatra, Owner Silangit Coffee Farm), Prof. Abu Bakar Karim (Guru Besar Universitas Syiah Kuala, ahli ilmu tanah), dan Prof. Syafruddin Karimi (Guru Besar Universitas Andalas, ahli ekonomi pembangunan).

Ketiga panelis menekankan pentingnya memperhatikan kondisi petani kopi saat ini. Prof. Abu Bakar Karim menyampaikan data BPS bahwa batas kemiskinan di Indonesia adalah Rp3.045.000 per bulan atau Rp36 juta per tahun. Dengan skenario petani kopi robusta yang memiliki produktivitas 4.000 kg/tahun ceri dan harga pasar Rp12.000, pendapatan diperkirakan Rp48 juta per tahun. Namun setelah dikurangi biaya produksi sekitar 20%, petani masih berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, pembangunan roadmap kopi harus dimulai dari peningkatan kesejahteraan petani, apalagi harga kopi cenderung fluktuatif jika dilihat dari tren 100 tahun terakhir.

Prof. Abu Bakar juga menambahkan bahwa perlu ada satu branding kopi dari Sumatera Barat. Ia mencontohkan kopi arabika Gayo di Aceh yang berhasil membangun reputasi global hanya dengan satu branding. Hal serupa juga dilakukan di Jawa Barat. Selain itu, diversifikasi produk kopi juga perlu dikembangkan untuk memperluas pilihan bagi konsumen.

Prof. Surip Mawardi menekankan bahwa budidaya kopi, dari hulu ke hilir, harus mengarah pada kondisi carbon negative atau minimal carbon neutral. Kebijakan perluasan lahan pun sebaiknya tidak hanya diarahkan ke skema perhutanan sosial, tetapi juga ke lahan tanpa tanaman pelindung, area reforestasi, dan kawasan pertanaman kopi baru. “Kita tidak bisa mengembalikan hutan seperti semula, tetapi kita bisa mengembalikan fungsinya sebagai konservasi air dan tanah melalui kopi,” ujarnya.

Sementara itu, Prof. Syafruddin Karimi menekankan bahwa pengembangan kopi sebagai komoditas unggulan berkelanjutan di Sumatera Barat membutuhkan kolaborasi lintas instansi serta proses kebijakan yang partisipatif. Audit dan evaluasi pun harus memastikan hasil nyata di tingkat petani, bukan hanya di atas kertas. Dari perspektif ekonomi mikro, ia menegaskan bahwa petani kopi tidak perlu dibayangkan menjadi barista, melainkan cukup dijamin pendapatannya agar mereka tetap setia menanam kopi dan mengelola lahannya.

Sumatera Barat sendiri memiliki jejak sejarah sebagai sentra kejayaan kopi pada abad ke-19. Melalui roadmap ini, Sumatera Barat berharap dapat membangkitkan kembali masa kejayaan tersebut dengan wajah baru: kopi bercita rasa khas Sumatera Barat yang bernilai ekonomi tinggi, adaptif terhadap perubahan iklim, sekaligus menjadi simbol identitas dan kebanggaan daerah di masa depan.