JAKARTA, 5 Agustus 2024 – Sebagai negara yang memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia, Indonesia perlu terus memperkuat upaya pemantauan hutan dan lahan, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga melalui upaya di tingkat lokal. Untuk itu, WRI Indonesia bersama para mitra mengembangkan Inisiatif Pemantauan Lanskap yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan di tingkat lokal untuk memantau hutannya. 

“Sejak tahun 2018, WRI Indonesia telah melakukan uji coba pemantauan hutan berbasis yurisdiksi di enam kabupaten di Indonesia, yakni Kabupaten Siak dan Pelalawan di Provinsi Riau, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Bener Meriah di Provinsi Aceh, serta Kabupaten Bulungan di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan memanfaatkan teknologi peringatan deforestasi near-real-time, kami telah mendukung pemantauan lahan seluas 2,2 juta ha yang tersebar di enam kabupaten di Indonesia,” tutur Tomi Haryadi, Director of Food, Land, and Water WRI Indonesia saat membuka talkshow dan diskusi panel bertema “Kolaborasi Para Pihak untuk Pemantauan Tutupan Lahan di Aceh, Riau, dan Kalimantan Utara” yang diselenggarakan di Jakarta, 9 Agustus 2024. 

Melalui Inisiatif Pemantauan Lanskap yang didukung oleh Quantedge Advancement Initiative, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau, dan Daemeter Consulting, WRI Indonesia membantu para pihak untuk memanfaatkan teknologi yang dapat memberikan peringatan saat ada indikasi hilangnya tutupan pohon. Peringatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan verifikasi lapangan untuk menentukan penyebab hilangnya tutupan pohon yang diperlukan dalam mengembangkan skenario tindak lanjut.   

“LTKL selalu berupaya mendorong pelibatan multipihak dalam tata kelola data daerah terutama untuk data-data yang bergerak seperti data-data hasil pemantau dan data-data pelaporan. Data-data multipihak akan difasilitasi dan dikoordinasiksn antar pemangku kepentingan melalui kelembagaan multipihak yang bertujuan menjalankan fungsi "CRC" atau check-recheck-crosschek. Cara seperti ini sangatlah efektif dan berdampak di kabupaten, terutama pemerintah daerah sehingga data monitoring seperti deforestasi atau data aktifitas pembukaan lahan lainnya dapat menjadi masukan serta dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah secara langsung berdasarkan kewenangannya yang berdampak pada perlindungan lingkungan,” terang Desriko Members Gorvernance Manager Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL).    

Di sisi lain, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau menekankan selain dengan pemerintah dan masyarakat, kerja sama dan dengan sektor privat juga penting.     

“Kerja sama dengan sektor swasta bertujuan agar komoditas yang diproduksi bisa diterima sesuai dengan ketentuan pasar yang keberlanjutan dan lestari melalui program-program penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas petani dan stakeholders kunci serta akses keuangan yang innovative.Oleh karena itu, masing-masing pihak memiliki tugasnya masing-masing dalam menjaga kelestarian hutan dan lahan di Indonesia,” ujar Anne F. Rachmi Program Manager untuk Landscape Design and Governance Yayasan Inisiatif Dagang Hijau.  

Melalui kolaborasi dan inovasi yang berkelanjutan, WRI Indonesia bersama para mitra berkomitmen untuk memperkuat upaya pemantauan dan perlindungan hutan. Karena WRI Indonesia percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat dan kerja sama yang solid, Indonesia dapat mencapai target pembangunan hijau dan menjaga kelestarian hutan untuk generasi mendatang. 

Tambahan kutipan dari pemerintah daerah:   

“Jika deforestasi tidak segera ditangani, hal ini bisa mengancam komoditi lokal Aceh, yakni kopi arabika gayo, yang merupakan kopi dengan kualitas tinggi dan telah diekspor ke berbagai negara, seperti benua Amerika dan Eropa. Sayangnya, saat ini lahan yang cocok untuk kopi arabika sudah mulai berkurang akibat dari kenaikan suhu udara. Kenaikan suhu  juga telah memicu serangan hama penggerek buah kopi, yang dulu hanya menyerang buah kopi yang di tanam di ketinggian di bawah 1000 mdpl, namun sekarang serangan hama ini juga sudah ditemukan di ketinggian 1300 mdpl. Hal tersebut menyebabkan hasil panen kopi petani menjadi menurun dan mengurangi kualitas panen kopi gayo,” jelas, Ir. Abadi, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.   

 “Aceh memiliki potensi sumberdaya alam yang besar dan menjadi tumpuan perekonomian lokal. Sektor hutan dan lahan menjadi salah satu komponen penting untuk mendorong pertumbuhan hijau yang berkelanjutan di Aceh,” tutur Dedek Hadi Ismanto, S. Hut, M. Si,. Plt. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh.   

“Kebakaran hutan setiap tahun itu tidak wajar. Setelah kami analisis, hal ini karena banyaknya lahan gambut di Kabupaten Siak. Kami melakukan pemantauan, kajian dan pemetaan di mana saja letak gambut. Dari situ banyak lahan gambut yang juga memiliki peruntukan sebagai tempat tinggal. Karena kondisi tersebut, kami berupaya mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mencegah  terjadinya kebakaran,” jelas Drs. L. Budi Yuwono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siak, Provinsi Riau. 

“Dulu di daerah kami banyak masyarakat setempat yang menanam sawit tanpa mengetahui asal, jenis dan kualitas benihnya. Sehingga saat ini kami baru merasakan dampaknya terhadap produktivitas petani. Karena itu Pemerintah Kabupaten Pelalawan terus hadir untuk mendampingi masyarakat dalam memberikan hak yang terbaik,” tutur Akhtar, SE. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

“Pemerintah Kabupaten Bulungan membagi wilayah pembangunan menjadi tiga, yaitu pesisir, tengah, dan pedalaman. Wilayah pedalaman saat ini menjadi target untuk pengembangan wilayah secara terpadu (IAD) di landscape Kayan, yang terdiri dari 4 kecamatan, 18 desa yang mencakup luasan hampir 740.000 hektar. Hal ini dilakukan untuk membuka akses ekonomi masyarakat lokal. Kebijakan terkait pelestarian lingkungan justru merupakan keunggulan dari sektor ekonomi hijau di Bulungan,” kata Risdianto, S.Pi, M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. 

***

Sekilas tentang WRI Indonesia   

World Resources Institute (WRI) Indonesia, didirikan di Indonesia dengan nama Yayasan Institut Sumber Daya Dunia, adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada pembangunan sosio-ekonomi nasional secara inklusif dan lestari. Kami mengaktualisasikan gagasan-gagasan besar ke dalam aksi nyata pada titik temu yang menghubungkan lingkungan dengan peluang ekonomi dan kesejahteraan manusia.   

Kontak: Novaeny Wulandari ( +6281804304713, Novaeny.Wulandari@wri.org)