WRI Indonesia Mendukung Penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Integrasi Data Wilayah Adat di Tanah Papua

Sorong, 10 November 2026 — World Resources Institute (WRI) Indonesia bersama Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar bimbingan teknis Penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Tanah Papua. Berlangsung pada 10–12 November 2026 di Sorong, Papua Barat Daya, kegiatan ini bertujuan untuk menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan, standardisasi, dan integrasi data geospasial, termasuk data wilayah adat, sebagai dasar perencanaan pembangunan dan perlindungan wilayah adat.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bapperida Provinsi Papua Barat Daya, Herry F.R Widjasena menekankan pentingnya pemanfaatan informasi geospasial dalam mendukung pembangunan daerah. “Ketersediaan data spasial yang akurat dan terintegrasi diperlukan untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan, mengelola sumber daya, serta meningkatkan koordinasi antarlembaga. Pemerintah daerah perlu didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi geospasial dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data.” ujarnya dalam sambutan.  

Pada kesempatan yang sama, Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), menekankan pentingnya percepatan pemetaan dan registrasi wilayah adat di Tanah Papua sebagai langkah awal untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. "Hasil pemetaan wilayah adat yang dilakukan oleh komunitas dan berbagai lembaga selama ini masih memiliki perbedaan dalam metode, referensi, skala, dan standar data. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam proses integrasi data ke dalam sistem informasi geospasial nasional. Dalam hal ini, BRWA berperan mendorong proses registrasi, verifikasi, dan standardisasi peta wilayah adat agar data yang dihasilkan memiliki referensi yang jelas dan dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengakuan oleh pemerintah daerah.” imbuhnya.  

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kebutuhan percepatan pemetaan wilayah adat semakin penting mengingat tekanan terhadap pemanfaatan lahan dan kebutuhan pembangunan, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, terus meningkat.  

Wilayah adat yang belum terpetakan dan belum memperoleh pengakuan formal berisiko tidak terakomodasi dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Data BRWA bulan Agustus 2026, menunjukkan luas wilayah adat yang telah teregistrasi secara nasional mencapai sekitar 36 juta hektare, tetapi baru sekitar 20% yang memperoleh pengakuan pemerintah. Sementara itu, peta wilayah adat di Tanah Papua berkontribusi lebih dari 40% terhadap keseluruhan data peta wilayah adat yang teregistrasi di Indonesia.  

Oleh karena itu, percepatan pemetaan, registrasi, dan pengakuan wilayah adat di Papua perlu menjadi perhatian bersama, termasuk melalui penguatan koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten serta integrasi peta wilayah adat ke dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Julia Kalmirah, Senior Associate for Regional Papua WRI Indonesia, menyampaikan bahwa WRI Indonesia Regional Papua Program telah berperan dalam mendorong penguatan kebijakan tata kelola sumber daya alam di Tanah Papua, salah satunya melalui dukungan terhadap pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). “Sejak mulai bekerja di Tanah Papua pada 2017, WRI Indonesia telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta perguruan tinggi seperti Universitas Cenderawasih dan Universitas Papua untuk mendukung penyediaan dan pemanfaatan data geospasial. Kolaborasi tersebut juga mencakup kajian dan analisis perizinan berbasis lahan, termasuk perkebunan kelapa sawit, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola penggunaan lahan melalui data dan informasi yang terintegrasi.” imbuhnya.  

Lebih lanjut, Julia menekankan bahwa penguatan Kebijakan Satu Peta perlu berjalan seiring dengan percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Tanah Papua. Ia mengingatkan bahwa berbagai komitmen kebijakan, mulai dari Otonomi Khusus Papua, Deklarasi Manokwari 2018, hingga kesepakatan enam gubernur di Tanah Papua pada 2026, telah memberikan landasan bagi pengakuan hak masyarakat adat dan wilayah adat. Namun, komitmen tersebut perlu diterjemahkan ke dalam langkah teknis melalui pemetaan, standardisasi, dan integrasi data wilayah adat ke dalam dokumen perencanaan pembangunan serta tata ruang daerah. Untuk itu, kolaborasi lintas provinsi dan lintas lembaga menjadi penting agar data wilayah adat dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perlindungan hak masyarakat adat. 
 

Dalam sambutan pembukaanya, Rachman Rifai, Direktur Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial (KJIG), Badan Informasi Geospasial (BIG) mengapresiasi kolaborasi BIG dengan BRWA dan WRI Indonesia dalam mendukung penguatan simpul jaringan informasi geospasial, khususnya di wilayah Tanah Papua.  “Penguatan simpul jaringan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan sistem informasi, tetapi juga dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan data oleh pemerintah daerah.” Ia juga menekankan bahwa data wilayah adat perlu dipetakan, dilindungi, dan dipublikasikan melalui simpul jaringan agar dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Bimbingan teknis ini diikuti oleh perwakilan dari enam provinsi di Tanah Papua, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, serta perwakilan dari enam kabupaten, yaitu Sorong, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Merauke, Tambrauw, dan Maluku Tengah. Selama tiga hari, para peserta dibekali dengan materi mengenai peningkatan indeks kinerja simpul jaringan dalam kerangka pemerintahan digital, tata kelola data, penyusunan daftar data daerah, pengenalan GIS dan integrasi data spasial-statistik, metadata informasi geospasial, serta konektivitas melalui geoportal.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan informasi geospasial akan semakin meningkat.  Penguatan simpul jaringan geospasial menjadi langkah krusial untuk mengintegrasikan data tematik, khususnya peta wilayah adat ke dalam sistem informasi pemerintah guna mempercepat proses pengakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat di Tanah Papua. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BIG, BRWA, WRI Indonesia,  serta para mitra utama merupakan pilar kunci dalam menjamin ketersediaan data spasial yang terstandar, terintegrasi, dan tepercaya sebagai landasan pengambilan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Tentang WRI Indonesia
WRI Indonesia didirikan di Indonesia dengan nama Yayasan Institut Sumber Daya Dunia. WRI Indonesia adalah organisasi penelitian independen yang didedikasikan untuk berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Pekerjaan kami difokuskan pada lima portofolio: hutan, iklim, energi, kota, transportasi, serta laut. Kami mengubah ide-ide besar menjadi tindakan di nexus lingkungan, peluang ekonomi, dan kesejahteraan manusia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik https://wri-indonesia.org/id. 

Kontak Media
Novaeny Wulandari–Communication Specialist for Core Function WRI Indonesia, [email protected]