Jangan Asal Gusur: Upaya Perbaikan Kawasan Kumuh di Kota Perlu Melibatkan Penduduknya

Kebanyakan kota di belahan Bumi Selatan memiliki banyak permukiman informal. Permukiman ini merupakan kawasan kumuh yang berkembang begitu saja dengan bangunan dan fasilitas seperti saluran air, sanitasi, dan pengelolaan sampah yang biasanya tidak layak. Pendekatan tradisional seperti penggusuran dan pembangunan kembali tanpa persetujuan warga tidak akan efektif dalam upaya memperbaiki permukiman informal tersebut.

Sepanjang abad ke-20, banyak kota melakukan perbaikan kawasan kumuh tanpa melibatkan para penduduk yang tinggal di sana. Menggusur kawasan kumuh, lalu membangunnya kembali di pinggiran kota, merupakan cara paling ekonomis yang menjadi solusi di banyak kota untuk memperbaiki kondisi kawasan kumuh dan memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau. Cara ini sepenuhnya mengabaikan kebutuhan warga terhadap tempat tinggal yang jelas, pekerjaan, relasi sosial, serta ketersediaan fasilitas umum. Parahnya lagi, cara ini pun tidak menjadi solusi bagi kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau. Biasanya, warga malah terpaksa mengeluarkan biaya lebih untuk transportasi dan layanan umum.

Saat ini, sejumlah kota tengah mencoba cara-cara baru. Contohnya, Surabaya yang memperkenalkan Program Perbaikan Kampung yang inovatif pada tahun 1969. Program ini berhasil mengubah kehidupan warga di kampung-kampung di Surabaya. Meskipun belum sempurna, program ini adalah salah satu kisah sukses transformasi kawasan kumuh pertama di dunia.

Pendekatan Inklusif Surabaya terhadap Masalah Permukiman Urban di Indonesia

Selama puluhan tahun Indonesia menghadapi permasalahan laju urbanisasi yang pesat dan kawasan kumuh yang terus bertambah. Sejak merdeka dari Belanda pada tahun 1945, kota-kota di Indonesia mulai berkembang pesat dengan rerata pertumbuhan populasi sebesar 4,1 persen per tahun. Indonesia bahkan memiliki tingkat urbanisasi tercepat di Asia. Di sisi lain, pengeluaran di bidang infrastruktur dan layanan umum masih belum mencukupi. Pada saat ekonomi tumbuh sebesar 5,8 persen per tahun pada pertengahan tahun 2000-an, investasi infrastruktur hanya tumbuh sebesar 3 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2009, 23 persen populasi urban di Indonesia masih tinggal di permukiman informal.

Dalam model perbaikan kawasan kumuh tradisional, apartemen high-rise dan mid-rise dibangun untuk menggantikan permukiman informal. Namun, upaya ini tetap saja tidak berhasil menghentikan terbentuknya kawasan kumuh baru ataupun menambah tempat tinggal dan ketersediaan permukiman. Upaya penggusuran kawasan kumuh hanya memindahkan kawasan tersebut dari pusat kota ke pinggiran kota. Upaya ini justru memperparah perluasan wilayah perkotaan yang tidak terkendali dan membatasi akses penduduk terhadap berbagai layanan. Untuk menuntaskan persoalan ini, Surabaya mengambil pendekatan baru.

Dari tahun 1969-1998, Surabaya menggalakkan Program Perbaikan Kampung, sebuah model perbaikan kawasan kumuh internasional secara in situ dan partisipatif: sebuah metode berbasis penelitian untuk mewujudkan permukiman yang memadai, aman dan terjangkau di kota-kota di belahan Bumi Selatan. Salah satu kunci kesuksesan program tersebut adalah kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan para ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Perbaikan partisipatif mengedepankan penduduk dalam pengambilan keputusan dan upaya perbaikan harian serta menggunakan data dari masyarakat untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan penduduk yang paling mendesak.

Surabaya berhasil menggalang dana dari organisasi pembangunan internasional, termasuk Bank Dunia, untuk penyediaan infrastruktur umum seperti selokan, jalan setapak, saluran air hujan, toilet umum, pengelolaan sampah, dan sekolah dasar. Selain membantu perbaikan fisik, Surabaya juga memberdayakan warganya untuk ikut serta dalam proses perencanaan dan perbaikan tempat tinggal mereka. Sekitar sepertiga sampai setengah dari biaya perbaikan biasanya merupakan sumbangsih warga. Mereka juga ikut membantu kegiatan perbaikan yang tengah berjalan dan pengelolaan proyek-proyek seperti sistem perpipaan air dan jalanan, yang pada akhirnya menciptakan rasa kepemilikan dan keterlibatan yang lebih besar.

Masa Depan Permukiman Informal Surabaya Tidak Menentu

Program Perbaikan Kampung telah memberikan dampak yang positif bagi Surabaya. Warga dapat menikmati akses layanan umum yang lebih baik, rumah dan pertokoan dengan struktur yang lebih kuat, lingkungan sekitar yang lebih sehat, dan rasa bangga serta memiliki yang lebih besar terhadap lingkungannya. Bukan berarti program ini telah menyelesaikan semua masalah permukiman di Surabaya. Namun setidaknya, kebijakan perbaikan in situ telah berhasil meningkatkan kehidupan masyarakat miskin dengan tetap mempertimbangkan perspektif individu dan budaya terkait tempat tinggal dan lingkungannya.

Namun, tantangan-tantangan baru seperti kebutuhan tanah dan infrastruktur yang meningkat serta digantikannya Program Perbaikan Kampung dengan penyewaan perumahan umum yang dikenal sebagai rusunawa akan mengancam perkembangan yang telah dicapai Surabaya. Sejak akhir 1980-an, para pengembang di Surabaya dan kota-kota lainnya lebih memilih proyek skala besar yang cenderung menyisihkan masyarakat berpenghasilan rendah. Pengembangan di Surabaya terjadi jauh lebih cepat dari perbaikan jaringan transportasi umum, sehingga akses pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan penduduk menjadi terbatas. Masalah tersebut juga diperparah oleh bias terhadap populasi pendatang yang semakin bertambah, sumber daya kota yang terbatas dan perencanaan kota yang terlalu teknokratis sehingga mengabaikan masalah sosial. Surabaya perlu mengatasi tantangan-tantangan tersebut jika ingin terus menyediakan permukiman yang terjangkau bagi populasinya yang makin bertambah.

Bagaimana Kota-Kota Tersebut Mempertahankan Permukiman yang Terjangkau dan Menyediakan Layanan dan Kesempatan Bagi Penduduknya?

Peningkatan kualitas hidup dan akses terhadap layanan bagi masyarakat miskin di wilayah perkotaan dapat meningkatkan aspek ekonomi, lingkungan, kesehatan masyarakat, tingkat pendidikan dan lainnya. Bahkan, perbaikan kawasan kumuh menjadi lebih aman, nyaman dan tahan terhadap perubahan iklim telah tertuang dalam dalam New Urban Agenda, sebuah standar global pembangunan kota berkelanjutan.

Sejumlah negara lainnya pun telah menerapkan program serupa. Di Thailand, program Baan Mankong menyediakan pinjaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan ulang berkelanjutan. Program ini berhasil meningkatkan jumlah penduduk dengan rumah yang layak huni di negara tersebut sebesar 20 persen. Kota Mumbai di India telah beralih dari penggusuran daerah kumuh menuju perbaikan secara partisipatif dan in situ, yang didorong oleh kerja sama antara LSM dan dua organisasi masyarakat sipil yang mewakili penduduk kawasan kumuh tersebut.

Solusi lain yang serupa dengan program-program tersebut antara lain:

• Mengutamakan perbaikan inkremental in situ. Guna menghindari efek terburuk imigrasi penduduk dan perluasan wilayah perkotaan, kota-kota perlu berinvestasi pada proyek-proyek perbaikan yang sifatnya inkremental (baik yang termasuk infrastruktur umum seperti jalanan beraspal, sistem perpipaan air, atau sumber daya bagi masing-masing keluarga untuk memperbaiki rumah mereka sendiri) daripada menggusur permukiman informal dan membangunnya kembali.
• Memastikan keterlibatan kelompok rentan. Penduduk berpenghasilan rendah, penghuni tanpa dokumen, pendatang, penyandang cacat dan perempuan juga harus diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan sehingga kebijakan baru terkait tempat tinggal dan fasilitas kota dapat memenuhi kebutuhan mereka.
• Menggandeng LSM dan lembaga akademik. Kerja sama Surabaya dan ITS yang berbuah manis menunjukkan bagaimana hubungan simbiosis antara berbagai aktor urban dapat menjembatani kurangnya pengetahuan, memfasilitasi inovasi dan mengembangkan kapasitas untuk melakukan perubahan yang positif.
• Meningkatkan jaringan transportasi. Kota-kota seharusnya meningkatkan jaringan transportasinya untuk menjamin akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Membangun jalan yang dapat diakses oleh semua orang (bukan hanya mobil), mengutamakan sumber daya untuk membangun transportasi yang terintegrasi dan berorientasi pada pengguna dan mengelola permintaan kendaraan pribadi dapat menjamin kesetaraan akses kesempatan bagi kelompok penduduk yang rentan.
• Menghindari penggusuran penduduk dan memperbaiki akses layanan. Kota-kota seharusnya membatasi pengembangan kelas atas yang menyisihkan warga berpenghasilan rendah ke pinggiran kota, yang jauh dari layanan dan infrastruktur utama. Memastikan akses yang andal dan terjangkau kepada infrastruktur energi, air dan sanitasi, serta menghubungkan masyarakat dengan jaringan pekerjaan dan layanan perkotaan yang lebih luas akan menciptakan kota yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Hal ini juga mendukung keamanan dan produktivitas para penduduk yang bekerja dari rumah guna mendukung ekonomi perkotaan secara luas.

Mengatasi masalah permukiman terjangkau dan membatasi perluasan wilayah perkotaan yang tidak terkendali merupakan kebutuhan yang mendesak di kota-kota negara berkembang yang sedang berkembang pesat. Meningkatkan kualitas permukiman terjangkau di daerah kumuh dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat setempat sangat penting dalam mencari solusi yang tepat.

Perbaikan permukiman informal yang inklusif dapat dipelajari lebih lanjut melalui studi kasus terbaru dari World Resource Report kami, Towards a More Equal City.