South Papua to Become Increasingly Vulnerable to Safe Water Access

This article is currently only available in Indonesian

Masyarakat Adat di Papua yang Bergantung Terhadap Air dan Sungai Sebagai Relasi Kehidupan 

Kutipan atas kejadian luar biasa (KLB) terkait air bersih dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua Selatan pada tahun 2018, masih cukup membekas dalam memori. Saat itu, semua perhatian tertuju pada Asmat, sebuah kabupaten yang kini berada di Provinsi Papua Selatan, yang telah bertahun-tahun mengalami malnutrisi, campak, dan kekurangan air bersih yang aman. Kejadian ini sudah berlangsung cukup lama, namun baru mencapai puncak perhatian nasional dan internasional pada 2018, di mana 12 dari 522 anak mengalami malnutrisi, dan 66 dari 651 anak-anak dengan campak meninggal dunia. Setelahnya, seluruh pihak dari pemerintah, bantuan internasional, dan lainnya, turut membantu dengan cepat untuk pengadaan fasilitas kesehatan, air bersih, dan sanitasi.  
 
Meskipun sederhana, kutipan tersebut memiliki makna mendalam dalam melihat permasalahan air bersih yang kompleks di Tanah Papua. Dalam konteks yang lebih besar, hal ini akan terus menjadi pengingat bahwa sebagian besar masyarakat adat di Tanah Papua masih dalam posisi rentan terhadap akses air bersih yang aman (safely managed water access). Definisi ini menurut WHO/UNICEF adalah air yang bersumber dari infrastruktur air bersih, mudah diakses, tersedia ketika dibutuhkan, dan bebas dari kontaminasi kotoran manusia (faecal) dan kimia. Meskipun saat ini belum terlihat signifikan seperti di Asmat, dampaknya akan perlahan terakumulasi, dan mungkin terjadi kembali, di banyak kampung-kampung pedalaman di dataran rendah Tanah Papua.  
 
Masyarakat adat di Tanah Papua cenderung hidup di sepanjang aliran sungai, terutama yang berada di dataran rendah hingga pesisir. Bagi mereka, hutan dan sungai bukan sekedar bentang alam, melainkan satu kesatuan ruang hidup masyarakat dengan relasi budaya yang erat. Masyarakat adat juga membagi wilayah adatnya berdasarkan aliran sungai sesuai dengan sejarah kepemilikannya dan kehidupan tradisionalnya. Pengetahuan tentang arah aliran sungai dari hulu ke hilir, serta lokasi-lokasi penting di sepanjang sungai, diwariskan secara turun menurun sebagai bagian dari ingatan kolektif masyarakat adat. Karena itu, sungai menjadi sumber air dan kehidupan mereka dari generasi ke generasi dan identitas budaya bagi masyarakat adat. 
 

Curah hujan yang tinggi sepanjang tahun menjadikan sungai di Tanah Papua kaya akan air bersih yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat adat dan keanekaragaman hayati. Kualitas air yang masih terjaga tersebut, bahkan dapat langsung dikonsumsi. Secara turun-temurun, masyarakat, terutama mama-mama yang mencari sumber protein hewani, berupa ikan, udang, dan bia (kerang air tawar) dari sungai. Selagi memancing, masyarakat adat juga sering melakukan tokok sagu¹ di dusun sagunya² masing-masing, yang sering berada di tepian sungai. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat beraktifitas dengan menggunakan kapal kecil tradisional untuk mengarungi sungai menuju wilayahnya, ataupun dusun sagunya masing-masing, sehingga sungai menjadi jalur utama yang menghubungkan aktivitas mereka.

Air Sungai vs Air Kemasan

Wilayah Papua Selatan didominasi oleh eksosistem lahan basah, termasuk rawa, sabana, padang rumput, hutan mangrove, dan gambut, yang dialiri oleh beberapa sistem sungai besar. Setidaknya, provinsi ini memiliki lahan basah seluas 5,1 juta hektare, atau 43% dari luas Papua Selatan. Hamparan tersebut menjadikan kawasan lahan basah terbesar sekaligus satu kesatuan ekosistem yang utuh di Tanah Papua. Kondisi geografis ini membuat masyarakat adat di Papua Selatan sangat bergantung dan erat kehidupan tradisionalnya dengan sungai sebagai sumber air bersih. Pada 2006, sebagian besar rumah tangga di Asmat masih mengandalkan air sungai dan air hujan, sedangkan di tiga kabupaten lainnya lebih banyak menggunakan sumur. Dalam kondisi sistem sungai yang masih alamiah, hal ini merupakan keseharian yang sudah dilakukan secara turun-temurun dengan kualitas air yang masih layak dan aman untuk dikonsumsi.  

Namun, kebiasaan masyarakat secara turun-temurun dalam konsumsi air bersih yang bersumber dari sungai kini mulai menemui berbagai permasalahan. Kualitas dan kuantitasnya terus menurun, terutama dari akibat konversi lahan skala besar untuk pertanian, pertambahan penduduk, dan perubahan iklim. Selain itu, di Kabupaten Asmat dan Merauke, air rawa yang semula tawar mulai menjadi payau. Akibatnya pola ketergantungan dan relasi terhadap sungai sebagai sumber air bersih sudah mulai berubah. Air sungai yang semula selalu tersedia, mudah diakses dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, kini mulai menjadi pilihan terakhir dalam pola konsumsi air bersih. Akhirnya, masyarakat dalam posisi rentan terhadap kontaminasi air bersih dan krisis penggunaan air.  

Perubahan sumber air bersih yang diandalkan dan aman pada masyarakat adat tersebut masih belum diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur air bersih yang memadai. Masyarakat adat di beberapa provinsi di Tanah Papua masih menhadapi kesenjangan yang parah untuk mengakses infrastruktur air minum dan sanitasi. Setidaknya, hingga tahun 2015, hampir setengah penduduk Papua belum memiliki akses terhadap infrastruktur air bersih. Data resmi dari Badan Pusat Statistik di 2025 juga menunjukkan bahwa 71,28%, atau masih ada 1 dari 4 rumah tangga belum memiliki akses air bersih yang layak di Papua Selatan. Namun, angka tersebut mungkin menunjukkan kondisi yang lebih rendah dibandingkan yang terdokumentasikan. Kini, masyarakat lebih banyak tergantung kepada air dalam kemasan sebagai solusi akses air bersih, yang tentunya membebani secara finansial. Mengingat harga air dalam kemasan yang lebih tinggi ketika dijual di kampung-kampung karena tingginya biaya distribusi.

Tanpa intervensi yang tepat, ketimpangan dalam akses air bersih ini akan terus dialami oleh masyarakat di pedalaman Papua. Hingga kini jumlah peningkatan akses air bersih bagi masyarakat adat masih jauh dibandingkan dampak dari ekstraksi sumber daya alam seperti pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, yang berpotensi mempengaruhi sumber air bersih utama mereka secara signifikan. Tanpa adanya pilihan lain dan sistem perlindungan untuk peningkatan sumber akses air bersih, ketergantungan terhadap air bersih yang berasal dari sungai yang tercemar masih akan terus terjadi.

Air Buruk, Kesehatan dan Pangan juga Buruk

Pencemaran sungai telah membatasi akses air bersih dan menimbulkan beban kesehatan dan penghidupan bagi masyarakat adat di Papua. Selain krisis air bersih di Asmat, kejadian serupa terjadi di beberapa bagian di Tanah Papua. Di dataran rendah Papua Selatan, masyarakat adat Marind telah menderita karena air yang tercemar dari perkebunan kelapa sawit dan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Saat musim hujan, limpasan air membawa tanah, pupuk, dan pestisida dari areal perkebunan. Di sisi lain, perubahan tata kelola lahan juga mempengaruhi siklus air, sehingga air akan berlebih saat musim hujan dan kesulitan memperoleh air ketika kemarau. Di kawasan Taman Nasional Wasur, sebagian besar masyarakat mengeluhkan bahwa kualitas air sudah tidak layak konsumsi, sehingga masyarakat harus menuju dusun sagu untuk mengambil air bersih.  

Masyarakat adat belum memahami sepenuhnya risiko kesehatan karena konsumsi air yang sudah tidak layak konsumsi. Terkadang kandungan kimia berbahaya sering tidak terlihat jelas secara kasat mata dan memberikan dampak terhadap kesehatan dalam jangka panjang. Kondisi ini membuat masyarakat adat dalam posisi rentan karena keterbatasan akses air bersih. Akibatnya, konsumsi air dari sungai tercemar masih sering terjadi dengan kurangnya alternatif lain.

Kualitas air sungai yang tercemar akan membebani dan memperburuk ketahanan pangan masyarakat adat. Di Sorong Selatan, sebelum adanya perkebunan sawit, terutama saat musim kemarau, masyarakat adat dapat dengan mudah untuk menangkap ikan air tawar, udang, dan kerang di sungai alami. Tidak jarang mereka hanya cukup menyelam dan menangkapnya dengan tangan karena melimpahnya tangkapan dan mudah untuk dijangkau, atau sering disebut molo. Beberapa dari mereka juga tidak pernah kekurangan gizi dan kesulitan dalam mencari ikan karena selalu tersedia dalam jarak dekat setiap hari. Namun, setelahnya, mama-mama harus mengambil hasil tangkapan semakin sulit dan jauh, hingga ke arah hilir, seperti yang terjadi di Bupul dan di sepanjang Kali Maro, Merauke. Tangkapan ikan, kepiting, kerang, kura-kura, tambelo, dan biota air lain pun banyak yang tercemar dan mati.  Dokumentasi di Timika juga menunjukkan bahwa pencemaran sungai telah merusak pohon sagu dan hasil tangkapan ikan mereka, sehingga memaksa mereka menggunakan bus milik perusahaan untuk mengakses hasil alamnya. Di Kabupaten Mappi dan Asmat, Provinsi Papua Selatan, kehilangan dusun sagu tidak hanya kehilangan sumber pangan lokal, namun berarti sumber mata air juga hilang. Masyarakat sering menembus hutan dan dusun sagu, yang seringkali jauh dari permukiman, dengan membawa jeriken atau ember untuk mendapatkan air bersih dari mata air.  

Tak Ada Pilihan untuk Akses Air Bersih

Karena terbatasnya akses sumber air bersih yang aman, banyak masyarakat adat lebih banyak mengandalkan air hujan. Saat musim hujan, masyarakat harus segera menampung air sebanyak mungkin menggunakan wadah yang tersedia. Banyak keluarga yang merasa tertolong dengan ketersediaan air saat musim hujan. Sebaliknya, ketika musim kering berkepanjangan, masyarakat merasa kesulitan dalam akses air bersih dan kebutuhan domestik lainnya. Ada yang hanya menggunakan ember bekas, drum penampungan, ataupun profil tank air bersih dengan kapasitas besar. Meskipun beberapa memiliki keterbatasan dalam menampung air hujan, masyarakat masih sering berbagi. Namun, dalam keadaan terbatas dan ketidakpastian, masyarakat yang memiliki kapasitas lebih besar yang akan memiliki opsi lebih banyak. Di Asmat, ketika tidak hujan berbulan-bulan, masyarakat mandi dengan menggunakan air dalam kemasan.

Ketika musim hujan sudah beralih ke musim panas, masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain merebus air dari sungai. Meskipun paham atas risiko kesehatan, sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa dengan merebus air dapat mengurangi kandungan kimia. Namun, merebus air hanya efektif untuk menghilangkan kontaminasi biologis (seperti bakteri coliform), tetapi tidak menghilangkan kandungan kimia dari pupuk dan pestisida. Untuk mengurangi bau dan rasa yang tidak sedap, sebagian masyarakat menambahkan kopi dan teh untuk menghilangkan bau dan rasa. Meskipun banyak mengalami gangguan kesehatan ringan seperti batuk dan sakit perut setelah mengonsumsi air rebusan dari sungai, masyarakat belum sepenuhnya memahami risiko paparan dalam jangka panjang dan sering menganggapnya sebagai hal yang biasa .  

Sumber Air Bersih Papua Selatan Terancam

Papua Selatan menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap krisis air bersih. Namun, daerah ini sedang dan akan terus mengalami ancaman terhadap ekosistem penting, yang berperan menjaga ketersediaan sumber air bersih di Papua Selatan. Ancaman terbesar saat ini berada pada Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) dengan periode El Nino yang semakin intens di Provinsi Papua Selatan. Kawasan ini beririsan dengan pola tata ruang Kabupaten Merauke untuk kawasan resapan air seluas 465.523 ha, berdasarkan hasil tumpang susun (overlay). Fungsi perlindungan yang terdiri dari ekosistem lahan basah, padang rumput, dan sabana diperuntukkan demi menjaga ketersediaan air di Papua Selatan.  

Semakin meluasnya sawah irigasi yang dilengkapi dengan jaringan drainase dan saluran air semakin membuat ekosistem alami tersebut kehilangan kemampuan untuk menahan cadangan air tanah sehingga rentan kekeringan. Sebelum menjadi perhatian nasional, beberapa arsip lama terkait krisis air bersih sudah sering terjadi sebelumnya. Kemarau yang sudah semakin panjang dan intensif akibat perubahan iklim,  berakibat terhadap berkurangnya debit rawa dan curah hujan sehingga bergantung sumber-sumber lainnya.

Hal ini menjadi permasalahan utama bagi masyarakat adat di Merauke, Asmat, dan Mappi. Salah satu sumber air tawar terpenting di Papua Selatan adalah Rawa Biru yang berada di Taman Nasional Wasur, merupakan pasokan air tawar utama bagi masyarakat di Merauke, Papua Selatan, juga sudah mulai berkurang.  

Rawa Biru sebagai sumber air bersih sebagian besar masyarakat di Merauke, sudah dimanfaatkan dan dijaga oleh masyarakat adat disekitarnya dengan cara menjaga kelestarian alam mereka. Kehadiran Program Cetak Sawah Rakyat di kawasan Taman Nasional Wasur dan Rawa Biru, sudah diperhatikan sebagai sebuah ancaman bagi keamanan air bersih di Merauke. Apabila kawasan yang berfungsi sebagai penyangga air dikonversi dalam skala besar, ketersediaan sumber air bagi Merauke berpotensi menurun, baik secara kuantitas dan kualitas akibat meningkatnya pencemaran.  

Prinsip Tidak Meninggalkan Siapa pun dalam Upaya Intervensi Air Bersih juga Berarti Bersikap Inklusif 

Salah satu cara untuk meningkatkan akses air bersih yang aman melalui pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Papua Selatan, peningkatan infrastruktur akses air bersih menjadi salah satu isu strategis, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Pengadaan tersebut sebagian besar memiliki biaya tinggi, seperti tangki Penampungan Air Hujan (PAH) komunal, jaringan perpipaan, sumur bor, atau instalasi Reverse Osmosis (RO). Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), pemerintah dapat menggunakan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam pembiayaan infrastruktur air bersih dengan semakin berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan dana Otonomi Khusus untuk sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adat, terutama dalam meningkatkan kesehatan.

Namun, tingkat penyediaan infrastruktur ini seringkali hanya diukur dalam bentuk angka pencapaian fisik, sehingga mengabaikan proses implementasi yang efektif dan partisipatif bersama masyarakat. Beberapa intervensi yang berjalan di Sorong Selatan dan Asmat yang dibiayai mahal, namun tidak berhasil. Kuantitas dalam peningkatan infrastruktur juga harus diiringi oleh kualitas yang diberikan dalam kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan dalam akses air bersih yang aman. Pendekatan yang mampu menjembatani pengingkatan akses dengan sosio-kultural masyarakat adat (adat, persepsi, dan kebutuhan) penting dalam memastikan keberlanjutan intervensi akses air bersih. Hal ini juga berarti tidak hanya sekedar infrastruktur, melainkan juga terkait penerimaan masyarakat secara budaya, rasa kepemilikan (sense of ownership), dan peningkatan kapasitas teknis dalam infrastruktur tersebut.

Kutipan di awal tulisan ini menegaskan bahwa hubungan masyarakat adat dengan sungai sebagai sumber utama air bersih berubah menjadi semakin menjauh, membebani, dan terus memperdalam kesenjangan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat adat. Permasalahan air bersih masih jarang didata, dikaji, dan didengar, terutama dari suara masyarakat adat terkait keadilan akses air bersih di Papua Selatan, ataupun di Tanah Papua. Sedangkan, ancaman dari ekstraksi sumberdaya alam skala besar masih melihat dampak dari akses air bersih sebagai sebuah eksternalitas, atau biaya tidak terduga dari suatu aktivitas bisnis. Tanpa pemerintah menambah akses infrastruktur dan pembiayaan air bersih, ataupun masyarakat yang memperjuangkan haknya secara kolektif, seperti dalam inisiatif “Water is Life” di benua Amerika Selatan untuk terus memperjuangkan atas hak dan wilayahnya, kejadian seperti di Asmat besar kemungkinan akan perlahan terjadi kembali.
 

¹ tokok sagu: aktivitas tradisional masyarakat di Tanah Papua dan bagian Indonesia Timur lainnya untuk memanen dan mengolah batang sagu (Metroxylon sago) sehingga menjadi pati sebagai hasil akhir sebagai sumber karbohidrat sehari-hari

² dusun sagu: lokasi masyarakat adat dalam melakukan tokok sagu, biasa berada di dalam hutan atau di pinggiran sungai dalam wilayah adat mereka