Jakarta, 22 Oktober 2025 – Menjelang COP30 di Belem, Brazil, WRI Indonesia menggelar dialog nasional dalam memperkuat komitmen dan aksi iklim Indonesia untuk manusia, alam, dan ekonomi.

COP30 akan menjadi forum penting bertepatan dengan Indonesia menyampaikan kemajuan dalam komitmen dan aksi iklim, termasuk rencana Indonesia untuk menyerahkan dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC). Penegasan komitmen juga ditunjukkan dengan disahkannya Perpres 110/2025 mengenai regulasi pasar ekonomi karbon, sebuah langkah strategis untuk mencapai pembangunan hijau rendah emisi.

Selain itu, saat ini perencanaan RPJMN 2025-2045 menegaskan visi Indonesia yang menargetkan penurunan emisi dengan upaya domestik dan dukungan internasional. Komitmen Indonesia jelas: pembangunan tidak hanya berorientasi pada produktivitas tetapi juga penurunan emisi.

Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto, dalam sambutannya menyampaikan, “Bagi Indonesia, COP30 bukan hanya ajang diplomasi, tapi sebagai bridge builder, menjembatani negara maju dan negara berkembang dalam mencapai target iklim. Saat ini kita memerlukan aksi terukur, dan Indonesia bisa menjadi pemimpin dalam keikusertaannya menahan laju perubahan iklim.”

Berbagai tantangan dalam implementasi dari komitmen iklim masih muncul, terutama dalam melihat metode dan pendekatan yang berkeadilan, inklusif, dan menjawab tantangan yang ada di Indonesia saat ini.

Maike Lorenz, Kepala Departemen Iklim dan Lingkungan, Kedutaan Besar Jerman di Indonesia, juga membagikan apresiasi dan komitmen Pemerintah Jerman dalam usaha pengurangan emisi dan transisi berkeadilan. “Kami menyambut baik segala upaya pelibatan yang luas dalam perumusan SNDC dengan tahun acuan yang lebih jelas dan penambahan sektor di dalam dokumennya. Platform nasional seperti Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP – Just Energy Transition Partnership) di Indonesia menjadi salah satu contoh bagaimana proses transisi perlu dilakukan secara berkeadilan dengan dukungan kolaborasi dan advokasi yang kuat,” ucap Maike.

Arief Wijaya, Managing Director WRI Indonesia, juga menjelaskan, “Dengan target pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia perlu strategi agar pertumbuhan tersebut tidak dikompensasi dengan emisi karbon, misalnya dari sektor mineral atau pembukaan lahan pertanian.”

Temuan awal WRI Indonesia menunjukkan bahwa melalui transisi hijau, Indonesia dapat menekan emisi hingga 1,04 miliar ton CO₂e per tahun - turun 81% dibandingkan proyeksi BAU (Business-As-Usual) sebesar 5,58 miliar ton CO₂e per tahun pada 2045. Untuk mencapai hal ini, pendanaan dalam proses transisi akan membutuhkan sekitar Rp 26.000 triliun, kumulatif hingga 2045.

“Dengan kebutuhan pendanaan yang cukup besar, berbagai pendekatan pendanaan, keterlibatan pihak swasta, Indonesia akan perlu mengadvokasikan pertumbuhan ekonomi hijau pada forum internasional, terutama dalam forum seperti COP30,” Arief menambahkan.

COP30 menandai satu dekade sejak Perjanjian Paris. COP tahun ini akan mempercepat dan meningkatkan aksi iklim kolektif dengan memamerkan kumpulan tindakan yang dapat direplikasi dan ditingkatkan. Namun demikian, percepatan dan replikasi aksi pengendalian perubahan iklim membutuhkan kapasitas institusi domestik yang kuat. Menjadi penting bagi Indonesia untuk memastikan kesiapan sektoral dalam pengendalian perubahan iklim yang menjunjung tinggi transisi yang berkeadilan agar dukungan pendanaan, pengembangan kapasitas, dan alih teknologi dapat menguatkan komitmen dan aksi iklim domestik.

Sesi dialog nasional menyoroti berbagai inisiatif yang berkaitan dengan enam isu prioritas COP30 untuk didiskusikan oleh para pemimpin dunia di Belem, Brazil, pada November 2025 mendatang, yaitu 1) transisi energi, industri, dan transportasi;  2) pengelolaan hutan, lautan, dan keanekaragaman hayati; 3) transformasi pertanian dan sistem pangan; 4) ketahanan bagi kota, infrastruktur, dan air; 5) pembangunan manusia dan sosial;  6) memaksimalkan faktor pendukung dan akselerator termasuk pembiayaan, teknologi, dan pembangunan kapasitas.  

Dari diskusi yang dilakukan, beberapa kesimpulan yang diambil adalah, perlunya pengembangan country platform untuk menghubungkan sumber pembiayaan domestik dengan internasional, termasuk dukungan teknologi dan pendanaan dari negara maju, pendekatan yang lebih holistik dalam aksi mitigasi di sektor pertanian untuk memastikan tidak adanya trade off antara emisi dan produksi pangan, kontekstualisasi transisi berkeadilan di Indonesia, dan pentingnya peran kelembagaan untuk memperkuat dampak positif dari arah mekanisme pasar karbon di Indonesia. 

Tautan mengenai COP30 bisa diakses di sini.
Tautan acara daring bisa diakses di sini.

Kontak Media:
Fachriey Mungkasa, Climate Research Analyst - WRI Indonesia, [email protected] 

Enggi Dewanti, Senior Communications Specialist for Climate Transition, WRI Indonesia, [email protected] 

Tentang WRI Indonesia 
WRI Indonesia, didirikan di Indonesia dengan nama Yayasan Institut Sumber Daya Dunia, adalah organisasi penelitian independen yang didedikasikan untuk berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan. Pekerjaan kami difokuskan pada lima portofolio: hutan, iklim, energi, kota dan transportasi, serta laut. Kami mengubah ide-ide besar menjadi tindakan di nexus lingkungan, peluang ekonomi, dan kesejahteraan manusia. 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi WRI Indonesia. 
 

Lihat juga:
COP