Surabaya, 14 Juni 2024 – Melanjutkan pembahasan mengenai langkah strategis Kota Surabaya dalam mengadopsi kendaraan listrik, Konsorsium II Program Kota Masa Depan UK PACT menyelenggarakan diskusi terarah untuk membahaspendanaan alternatif untuk transportasi publik berbasis listrik pada (13/6). Adopsi kendaraan listrik sendiri merupakan upaya yang tengah didorong pemerintah Kota Surabaya untuk menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi polusi udara dan menemukan sumber pendanaan alternatif.

Topik pendanaan alternatif ini merupakan rangkaian berkelanjutan Konsorsium II Program Kota Masa Depan UK PACT dalam menyusun studi percepatan pengembangan ekosistem Kendaran Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang akan digunakan sebagai dokumen bersama bagi para pemangku kepentingan di kota. Sebelumnya, konsorsium yang diimplementasikan oleh WRI Indonesia, ARUP, dan Vital Strategies ini telah mengangkat topik percepatan transisi KBLBB, target sasaran dan sektor prioritas, serta sasaran pembangunan dan kebijakan.

Irvan Wahyudrajad, M.MT. selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda) Kota Surabaya Bappeda melalui sambutannya menyampaikan, “Penyediaan sarana transportasi adalah hal yang harus dipenuhi dalam menciptakan mobilitas kota yang berkelanjutan. Kami mengamini adopsi kendaraan listrik yang menggabungkan prinsip aksesibilitas dan elektrifikasi, sejalan dengan kebijakan Kota Surabaya yang melalui RTRW berupaya mendorong compact city. Dukungan terhadap elektrifikasi ini memerlukan kerja sama pemerintah dengan sektor pengembang dan penyusunan peta jalannya, termasuk upaya mengola limbah KBLBB.”

Dalam kesempatan yang sama, Dimas Nu’man Fadhil selaku Urban Development Senior Program Lead WRI Indonesia menyampaikan, “Topik pendanaan alternatif ni diangkat merespon kebutuhan dan kesepakatan pada diskusi terarah KBLBB sebelumnya, bahwa selain kesiapan teknis atau operasional, pendanaan dan pembiayaan KBLBB yang tidak terfokus pada anggaran daerah juga menjadi penting. Peran kami di sini mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama, mendorong momentum transisi kendaraan listrik untuk menjadikan Kota Surabaya yang lebih sehat dan berkelanjutan.”

Lanjut pada paparannya, Dimas menyampaikan bahwa pemerintah Kota Surabaya memerlukan kolaborasi dengan pihak swasta dalam mendanai ekosistem KBLBB karena berdasarkan temuan WRI Indonesia, 83,5% (Rp12,3 triliun) potensi sumber pendanaan berasal dari sektor swasta. Sumber lain pendanaan yang dapat dieksplor adalah anggaran pemerintah 10,1% (Rp1,5 triliun) dan kolaborasi pemerintah dengan badan usaha 6,4% (Rp883 miliar).

Pada kesempatan ini perwakilan institusi keuangan negara dan swasta turut hadir, seperti Kementerian Keuangan RI, World Bank, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Keempatnya menyajikan materi seputar pendanaan alternatif untuk aksi-aksi iklim, termasuk di antaranya adalah pendanaan KBLBB, yang bersumber baik dari kas negara, bank pembangunan, maupun bank swasta. Ada pun tujuan terlaksananya diskusi terarah ini adalah mengeksplor sumber pendanaan alternatif sekaligus memformulasikan kebutuhan pembiayaan dan pendanaan untuk transisi menuju KBLBB di Kota Surabaya. Usai kegiatan ini, Konsorsium II UK PACT akan meramu kembali usulan terkait pembiayaan dan pendanaan KBLBB dan menjadikannya sebagai kajian untuk bahan pertimbangan para pengambil kebijakan.