Makassar, 6 Maret 2024 – Sebagai kota metropolitan pesisir yang menjadi sentra ekonomi bagi kawasan Mamminasata sekaligus Indonesia bagian Timur, Kota Makassar memiliki berbagai potensi pertumbuhan yang perlu didukung dengan aspek mobilitas rendah karbon dan inklusif guna meminimalisasi kerentanan kota akibat krisis iklim.

Selaras dengan inisiatif Pemerintah Kota Makassar yang mendorong penerapan mobilitas rendah karbon dan inklusif, Konsorsium II UK PACT yang diimplementasikan oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia, ARUP, dan Vital Strategies menyelenggarakan forum diskusi multipihak/Tudang Sipulung “Strategi Pembangunan Mobilitas Rendah Karbon dan Inklusif di Kota Makassar”

Forum yang menghadirkan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar, akademisi, serta komunitas transportasi dan GEDSI (gender, disabilitas, dan inklusi sosial) ini membahas pemetaan masalah sekaligus solusi akselerasi mobilitas inklusif dan rendah karbon. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi medium bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dan tujuan pencapaian mobilitas rendah karbon dan inklusif, hingga menjadikannya sebagai rekomendasi Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2025–2030.

“Pemerintah Kota Makassar telah mengupayakan inisiatif rendah karbon dan inklusif ini sejak beberapa tahun lalu dan dibahas dalam rapat koordinasi khusus (Rakorsus) yang melibatkan seluruh pejabat, pemangku kepentingan, RT/RW, LPM, dll.. Penerapannya secara riil meliputi pengadaan 47 mobil pelayanan bagi masyarakat Kota Makassar yang sedang sakit dan memiliki keterbatasan untuk bermobilitas untuk mengakses layanan kesehatan. 

Selanjutnya terdapat pengadaan 3 bus sekolah yang merupakan bus listrik, dan beberapa mobil pejabat juga sudah dikonversi menjadi mobil listrik. Inisiatif tersebut sejalan dengan pekerjaan Konsorsium II UK PACT dan kami berharap teman-teman SKPD serta Dinas Perhubungan dapat menanggapi inisiatif konsorsium secara responsif,” tutur Drs. Andi Irwan Bangsawan, M.Si selaku Asisten III Bidang Administrasi Umum, Pemerintah Kota Makassar.

Maria Herdanti, selaku Cities and Transport Lead British Embassy Jakarta (BEJ) menyampaikan, “Selain membahas infrastruktur transportasi, topik mobilitas rendah karbon dan inklusif juga perlu menyoroti aksesibilitas seperti sarana pejalan kaki, konektivitas antar angkutan umum, wayfinding, penyeberangan, dan fasilitas pendukung angkutan umum lainnya, sehingga masyarakat dapat berjalan kaki atau menggunakan ruang di Kota Makassar ini secara maksimal. Optimalisasi fasilitas ini akan berdampak positif bagi aksesibilitas orang tua, ibu hamil, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya yang memiliki kebutuhan khusus untuk terus beraktivitas di kota.”

Mendukung langkah Pemerintah Kota Makassar, Konsorsium II UK PACT hadir untuk menyokong penyusunan rencana strategis untuk akselerasi mobilitas rendah karbon dan inklusif melalui asistensi teknis untuk pemerintah daerah, peningkatan kesadaran masyarakat, dan mendemonstrasikan desain lanskap yang tangguh terhadap perubahan iklim serta kontekstual dengan kondisi mobilitas di Kota Makassar. Forum diskusi multipihak ini menjadi awal untuk terselenggaranya berbagai pendampingan bagi Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam mendorong inisiatif rendah karbon dan inklusif tersebut.

Studi Urban Community Resilience Assessment (UCRA) merupakan salah satu produk pengetahuan yang direkomendasikan konsorsium dengan harapan dapat mendukung penyusunan rencana strategis mobilitas berkelanjutan di Kota Makassar. Dalam paparannya, Retno Wihanesta selaku Senior Program Lead for Urban Transport Planning WRI Indonesia menyampaikan bahwasanya kota menghadapi banyak risiko yang secara tidak proporsional berdampak pada masyarakat rentan dan kondisi ini diperparah dengan bencana iklim yang turut memperburuk sistem mobilitas.

“Saat ini, 70% komuter sudah mengalami kemacetan yang signifikan dan berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bank Dunia, kerugian ekonomi akibat kemacetan di Kota Makassar telah mencapai Rp1,7 triliun per tahun. Temuan UCRA mendorong peningkatan layanan dan jangkauan angkutan umum sebagai salah satu upaya meningkatkan ketangguhan masyarakat kota pesisir.

Sejalan dengan visi Wali Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang rendah karbon, peningkatan layanan dan jangkauan transportasi publik diharapkan dapat menurunkan emisi guna mengurangi risiko perubahan iklim sekaligus risiko hambatan aktivitas yang selama ini dialami warga Kota Makassar,” jelasnya.