Oleh: Nirarta Samadhi, Direktur WRI Indonesia

Tahun 2024 adalah momentum yang akan menentukan arah kebijakan iklim berbagai negara di dunia. termasuk Indonesia. Tahun ini, setidaknya 64 negara, dengan total populasi lebih dari 50 persen penduduk di dunia, akan atau telah melangsungkan pemilihan umum. Indonesia telah melangsungkan pemilihan umum tingkat nasional, dan akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak yang melibatkan 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Proses politik yang berlangsung tahun ini memberikan kesempatan bagi kita untuk melihat, menilai dan terus memantau, apakah para pemimpin yang baru terpilih memiliki sense of urgency terhadap isu perubahan iklim dan mendukung aksi iklim untuk mencapai target 1,5 derajat Celsius.

Komitmen dan sense of urgency jajaran pemerintah yang baru sangatlah penting bagi aksi iklim dan transisi pembangunan Indonesia menuju pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkelanjutan. Presiden Joko Widodo, saat menghadiri COP 28 di Dubai tahun lalu, menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 42 persen pada kurun waktu 2022 sampai 2024, dibandingkan dengan kondisi business as usual pada tahun 2015. Di tingkat sub-nasional, Pemerintah Provinsi Bali telah mencanangkan komitmen untuk mencapai target net zero di tahun 2045, lima belas tahun lebih awal dibandingkan target pemerintah nasional.

Aksi-aksi iklim dan komitmen ini perlu terus dikawal, mulai dari sekarang sampai setidaknya lima tahun ke depan. Berdasarkan pengamatan WRI Indonesia, setidaknya ada tujuh isu keberlanjutan di Indonesia yang harus menjadi perhatian pemerintah yang baru, yaitu ekonomi hijau, dekarbonisasi industri, pembangunan kota berkelanjutan, hilirisasi mineral kritis, tantangan pasar komoditas sawit dunia, ketahanan pangan, dan hilirisasi sektor perikanan.

Pertama, Indonesia perlu mengubah sistem ekonominya dari sistem yang memberikan prioritas pada keuntungan ekonomi jangka pendek, yang selama ini telah menimbulkan tren degradasi lingkungan dan risiko iklim serta menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, ke arah ekonomi hijau yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk membentuk sistem produksi dan konsumsi yang melindungi sumber daya alam (Baca selengkapnya dalam artikel berikut).

Berdasarkan hasil analisis WRI Indonesia, penerapan prinsip ekonomi hijau akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi Indonesia, seperti pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 6,3% selama periode 2025 hingga 2045 dan menciptakan 1,7 juta lapangan kerja hijau baru pada tahun 2045, yang mencakup 38% dari tambahan angkatan kerja. Dalam mewujudkan hal tersebut, semua sektor dalam sistem harus dirancang untuk bekerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi konflik sektoral yang mungkin menghambat perkembangan inisiatif utama.  

Kedua, mengurangi emisi melalui dekarbonisasi industri (emisi yang dihasilkan oleh industri diperkirakan menyumbang tiga perempat dari total emisi Indonesia di tahun 2019), yang pada akhirnya akan turut mengubah pola produksi, dan mendorong konsumsi yang berkelanjutan, yang berdampak positif bagi bumi dan segala isinya. Agar bisnis yang berkelanjutan dapat berkembang di Indonesia, inisiatif-inisiatif sukarela melalui perjalanan dekarbonisasi industri harus dilengkapi dengan ekosistem nol bersih yang kondusif, melalui teknologi berkarbon rendah yang diinkubasi, beragam dan dapat dikembangkan serta terjangkau, mekanisme keuangan dan investasi yang terkemuka dan terpercaya, dan tata kelola penurunan emisi yang terintegrasi, efisien, dan kuat.

Ketiga, untuk mengatasi permasalahan yang umum dihadapi oleh mayoritas kota di Indonesia, pemerintah pusat dapat melakukan intervensi yang kolaboratif bersama masyarakat dan lembaga non pemerintah, untuk mendorong mobilitas perkotaan yang berkelanjutan, serta mengembangkan ketahanan perkotaan dengan mengoptimalkan solusi berbasis alam atau Nature-based Solution (NbS). Saat ini, 57% penduduk Indonesia tinggal di kota, dan data World Bank bahkan memperlihatkan bahwa pada tahun 2045 lebih dari 70% akan menetap di kota. Tren urbanisasi ini akan berdampak positif bagi ekonomi, dengan kontribusi kota terhadap PDB Nasional yang mencapai 60%, dan bahkan setiap 1% kenaikan tingkat urbanisasi akan meningkatkan PDB sebesar 2,7% serta mengurangi 1% kemiskinan. Akan tetapi, data dari ADB menunjukkan bahwa urbanisasi juga berpotensi meningkatkan kesenjangan.

Keempat, sebagai salah satu negara strategis dalam transisi energi di dunia, dengan cadangan nikel kobalt dan tembaga tertinggi, pemerintah perlu menerapkan strategi hilirisasi yang tepat, melalui kerangka regulasi yang solid, penguatan kebijakan rantai pasok transisi energi, dan pengelolaan mineral kritis yang bertanggung jawab dan berkeadilan.

Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, mencakup 37% dari produksi global di tahun 2021, dan diprediksikan akan berkembang hingga mencapai hampir 70% dari pertumbuhan suplai nikel global pada tahun 2026. Melalui hilirisasi, nikel ore mentah yang saat ini dihargai sebesar USD30/ton, dapat bernilai 6,76 kali lipat, atau seharga USD203/ton apabila diolah jadi ferronikel. Apabila diekspor dalam bentuk mix hydro precipitate (MHP), harganya akan mencapai USD3.628/ton atau hampir 121 kali lipat.

Kelima, upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki citra komoditas sawit perlu didukung melalui perbaikan ketertelusuran, untuk memastikan bahwa minyak sawit yang dihasilkan berasal dari sumber yang legal serta diproduksi dari wilayah yang bebas konflik. Indonesia memiliki lebih dari 16 juta hektar perkebunan kelapa sawit dan menghasilkan hampir 60 persen minyak sawit dunia. Ekspor komoditas unggulan negara ini berkontribusi hampir 4% terhadap PDB Indonesia, dan menyerap sedikitnya 16 juta tenaga kerja lokal.

Percepatan ISPO dan peningkatan ketertelusuran merupakan dua hal utama yang saat ini menjadi fokus pemerintah untuk memperbaiki citra sawit, sekaligus meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun demikian, beberapa upaya perbaikan masih perlu dilakukan untuk menopang peraturan dan program kerja yang telah ada, antara lain dengan meningkatkan jumlah dan kapasitas penyuluh. sertifikasi ISPO, menata peran pengepul sawit melalui regulasi, dan melakukan perpanjangan moratorium sawit dan penegakan hukum.

Keenam, pemerintah perlu melakukan transformasi sistem pangan dengan mendorong perubahan pola pangan masyarakat Indonesia, yang diawali dengan mendorong keragaman konsumsi pangan yang sesuai dengan keragaman pangan di daerah masing-masing, mendorong pola pangan bergizi seimbang sesuai dengan kebutuhan nutrisi tubuh, dan menekan konsumsi gula dan garam yang terlalu berlebihan dan mengikuti pola makan yang sehat. Transformasi kedua adalah untuk mendorong produksi pangan yang berkelanjutan. Dari segi konsumsi, diperlukan intervensi perubahan perilaku dari masyarakat karena keputusan pengaturan konsumsi masyarakat sangat berhubungan dengan pola perilaku masyarakat.

Berdasarkan laporan Neraca Bahan Makanan tahun 2018-2020 dari Badan Pangan Nasional, belum semua pangan strategis Indonesia dapat dipenuhi oleh produksi domestik. Sejumlah pangan utama masih harus dipenuhi melalui impor, termasuk kedelai (80-90% impor), gula pasir (65-70% impor), bawang putih (90-95% impor) dan daging sapi (25-30%) impor. Pada saat bersamaan, walaupun sejak tahun 2001 sampai 2021 produksi pertanian dunia tumbuh sebesar 54% dengan total produksi  mencapai 9,5 miliar ton pada tahun 2021, pertumbuhan produksi pertanian dunia ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan 9,6 miliar penduduk dunia pada tahun 2050.

Ketujuh, pemerintah perlu memperkuat upaya hilirisasi sektor perikanan Indonesia, melalui strategi dan inisiatif yang melibatkan semua pelaku sektor industri perikanan, termasuk lembaga riset, pembiayaan dan investor. Total ekspor sektor perikanan Indonesia mencapai US$6,25 miliar di tahun 2022, dengan komoditas utama berupa udang, rajungan-kepiting, cumi-sotong-gurita, dan tuna-tongkol-cakalang. Konsumsi ikan Indonesia juga menunjukkan tren yang terus meningkat, sejalan dengan peningkatan penduduk. Dari total protein hewani yang dikonsumsi masyarakat Indonesia, ikan berkontribusi sebesar 50 persen. Akan tetapi, investasi di sektor perikanan saat ini tergolong paling rendah dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, karena mayoritas usaha perikanan yang dijalankan masih dalam skala kecil atau tradisional, yang dipandang sebagai entitas bisnis yang beresiko tinggi.

Pengarahan investasi dan inisiatif strategis untuk mengurai tantangan yang dihadapi oleh sektor ini dapat membantu mengembangkan komoditas unggulan dan menambah nilai jual sektor perikanan Indonesia. Hilirisasi akan memberikan nilai tambah untuk sektor perikanan Indonesia dan mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan biota laut. Skala ekonomi perlu diperhatikan, dan skema insentif dan kebijakan-kebijakan inovatif perlu diterapkan. Indonesia juga harus dengan cepat mengembangkan produk-produk alternatif dan non-konvensional, menciptakan permintaan baru untuk pasar perikanan dan komoditi kelautan global.

Tahun ini adalah momentum penting bagi kita semua. Kita menyadari bersama bahwa tantangan yang dihadapi bumi kita sudah semakin berat. Tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah, dengan peningkatan suhu bumi saat ini hampir melewati ambang batas kritis 1,5 derajat Celsius di atas suhu era pra-industri, yang merupakan ambang batas kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi yang disepakati secara global oleh para ilmuwan. Kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi yang melampaui batas ini akan memperparah dampak perubahan iklim, dan menyebabkan bencana di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Kita perlu melakukan upaya yang luar biasa untuk menahan laju peningkatan suhu bumi tersebut. Dengan kondisi saat ini, kita harus menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 43 persen pada tahun 2030 dibandingkan emisi pada tahun 2019. Pelaksanaan aksi iklim secara eksponensial bisa dilakukan, dan melihat tren yang berlangsung saat ini, masih ada harapan bagi kita semua. Untuk itu, perlu upaya yang lebih kuat bagi kita untuk mendorong dan mengawasi komitmen dan aksi iklim dalam kebijakan pembangunan di Indonesia.

Kredit foto header: KAIN untuk WRI Indonesia

7 Isu Penting yang Perlu Dipantau

Meninjau Keadaan Ekonomi Hijau Indonesia: Bagaimana Seharusnya Strategi Kita Melangkah ke Depan? 

Oleh: Egi Suarga, Talitha Dwitiyasih, Hapsari Damayanti, dan Sadiid Arifin

Jalan menuju ekonomi hijau.
Kredit foto: WRI Indonesia

Indonesia perlu menyadari bahwa peralihan ke ekonomi hijau adalah suatu keharusan yang mendesak, mengingat bahwa biaya dari tidak melakukan transisi tersebut akan secara signifikan mengancam ambisi menjadi negara maju pada tahun 2045. Pemimpin Indonesia berikutnya harus memiliki komitmen politik yang kuat untuk mengintegrasikan pertimbangan perubahan iklim ke dalam kerangka kebijakan nasional dan subnasional. Integrasi antara berbagai kementerian dan upaya kolaboratif antara pemerintah nasional dan subnasional sangat penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas dalam sistem produksi dan konsumsi Indonesia, terutama di sektor-sektor dengan emisi tinggi, diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. [BACA SELENGKAPNYA]

Memastikan Kesiapan Indonesia Menjawab Tantangan Pasar Komoditas Sawit Dunia

Oleh: Shofia Saleh dan Sakinah Ummu Haniy

Aktivitas Pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Siak, Provinsi Riau
Kredit foto: WRI Indonesia

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia. Sayangnya, sawit Indonesia dinilai menjadi salah satu penyumbang besar kerusakan lingkungan. Banyaknya dampak negatif tersebut menimbulkan citra sawit yang negatif di mata dunia. Jika hal ini terus berlanjut, maka permintaan ekspor minyak sawit akan menurun dan berdampak pada anjloknya harga sawit Indonesia. Hal ini akan berdampak pada perekonomian jutaan masyarakat Indonesia yang menggantungkan penghidupannya pada sektor sawit. Saat ini, Indonesia tengah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki citra komoditas sawit. Berbagai kebijakan yang mengatur tentang keberlanjutan komoditas ini, terutama dari segi mitigasi kerusakan lingkungan, mulai dberlakukan bagi para pelaku usaha di sektor industri sawit, baik perusahaan, maupun pekebun swadaya. [BACA SELENGKAPNYA]

3 Cara agar Indonesia dapat Membuat Hilirisasi Mineral Kritis untuk Transisi Energi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Oleh: Vivi Fitriyanti, Ruthmedy Jemima Nathania, I Made Vikannanda dan Rezky Khairun Zain 

Nickel
Kredit foto: Nanang Sugi/Shutterstock

Pada tahun 2023, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan 47 komoditas Indonesia sebagai mineral kritis. Sebagai pemegang tiga cadangan mineral tertinggi di dunia yaitu nikel, kobalt dan tembaga, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara strategis dalam transisi energi. Meskipun cadangan mineral kritis berlimpah, strategi hilirisasi perlu dirancang dengan hati-hati agar transisi energi di Indonesia selaras dengan target emisi dan proses yang berkeadilan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa strategi sektoral yang berorientasi pada penggunaan energi terbarukan dan rendah karbon yang pada akhirnya mendorong permintaan sumber daya mineral alternatif seperti nikel, kobalt, tembaga, litium atau yang biasa disebut dengan mineral kritis. Selain dimanfaatkan sebagai langkah menuju emisi nol bersih (net zero emission) pada tahun 2060. Mineral kritis juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. [BACA SELENGKAPNYA]

Dekarbonisasi Industri, Katalisator Pencapaian Target Nol Bersih Indonesia

Oleh: Arif Fajar Utomo, Arliza Nathania G. Hutagalung, Atanasius Wibisono, Muhamad Rizki, Nada Zharfania Zuhaira, Rezky Khairun Zain dan Tatwadhika Siddhartha

Solar panel
Kredit foto: Andreas Gücklhorn/Unsplash

Indonesia semakin memprioritaskan fokusnya pada ambisi iklim, yang tergambar dari Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target pengurangan emisi sebesar 31,89% tanpa syarat pada tahun 2030 dan tekadnya untuk mencapai nol bersih pada tahun 2060. Tujuan-tujuan ini tidak akan tercapai tanpa keterlibatan dan partisipasi sektor industri sebagai penghasil emisi akibat kegiatan-kegiatan pembakaran energi, proses industri, dan limbah untuk menghasilkan barang dan jasa bagi ekonomi. Ada banyak cara bagi industri untuk menjadi berkelanjutan, tetapi cara mana yang memiliki kecepatan dan skala transformasi yang berbasis sains? [BACA SELENGKAPNYA]

Membangun Ketahanan Pangan Indonesia 2030

Oleh: Romauli Panggabean, Sri Noor Chalidah, Gina Karina dan Sakinah Ummu Haniy

Pembibitan
Kredit foto: Kemal Jufri untuk FOLU

Tingkat pertumbuhan produksi pertanian dunia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan pangan 9,6 miliar penduduk dunia pada tahun 2050 mendatang. Risiko yang dihadapi ketahanan pangan global ini juga diperparah dengan rendahnya diversifikasi pangan dunia. Di sisi lain, malnutrisi masih menjadi masalah kesehatan yang besar, baik di dunia maupun di Indonesia. Fenomena-fenomena ini merupakan akibat dari sistem pangan yang mewarisi kejadian-kejadian yang terjadi sejak puluh tahun yang lalu. Melihat kompleksitas permasalahan pangan ini, diperlukan perubahan multi-pilar untuk mewujudkan transformasi sistem pangan di Indonesia. [BACA SELENGKAPNYA]

Mengurai Kompleksitas Urbanisasi dan Pembangunan Kota Berkelanjutan, Mendorong Solusi untuk Kota-Kota Indonesia Inklusif dan Tangguh

Oleh: Dimas Nu'man Fadhil, Retno Wihanesta, Rizzah Aulifia, Paulista Surjadi, Sofwan Hakim, Yudhistira Satya Pribadi, Sarah Angelina Silitonga, Ghyna Nabila, Bella Aryani dan Basyrah Alwi 

Mengurai Kompleksitas Kota
Kredit foto: KAIN untuk WRI Indonesia

Kota, dengan segala ketersediaan fasilitasnya, terus menjadi magnet bagi masyarakat untuk melangsungkan kehidupannya, mulai dari menempuh pendidikan, bekerja, membangun relasi keluarga, sosial, bersosialisasi, hingga bentuk aktualisasi diri lainnya. Saat ini, 57% penduduk Indonesia tinggal di kota dan angka tersebut akan terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut tidak lepas dari tantangan urbanisasi Indonesia yang belum diimbangi dengan strategi perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan, serta belum optimalnya investasi terhadap infrastruktur dasar, seperti air, transportasi publik, pengelolaan sampah, dan permukiman. Krisis iklim di wilayah perkotaan telah memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, mata pencaharian, infrastruktur utama, dan peningkatan suhu secara ekstrem (fenomena urban heat island dan kekeringan). Kompleksitas dan ragam bencana lingkungan di kota membutuhkan langkah mitigasi dan adaptasi iklim. [BACA SELENGKAPNYA]

Menuju Hilirisasi Sektor Perikanan Indonesia yang Kuat dan Berkelanjutan 

Oleh: Dominika Wara Christiana, Rocky Pairunan dan Lutfi Kamili Juliandri Ibrahim 

Fishers in coastal Jakarta
Kredit foto: Sakinah Ummu Haniy/WRI Indonesia

Indonesia merupakan produsen ikan tangkap laut lepas kedua terbesar setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), memenuhi 25% dari permintaan perikanan di dunia. Sektor perikanan juga memberikan nutrisi dan sumber pemasukan bagi masyarakat di Indonesia. Nilai ekspor sektor perikanan di Indonesia berjumlah USD6,24 miliar di 2022 dan komoditas utama perikanan Indonesia adalah udang, rajungan-kepiting, cumi-sotong-gurita, dan tuna-tongkol-cakalang. Konsumsi ikan Indonesia juga menunjukan tren yang terus meningkat, sejalan dengan peningkatan penduduk di Indonesia. Sayangnya, kontribusi ini tidak lepas dari dampak terhadap biota dan ekosistem laut. Penurunan hasil ikan tangkap laut lepas tentunya berdampak kepada ketahanan pangan, penghidupan pekerja perikanan, dan pendapatan negara. Hilirisasi sektor perikanan akan memberikan nilai tambah untuk sektor perikanan Indonesia dan mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan biota laut. [BACA SELENGKAPNYA]