Target Indonesia NPAP 2026: Memperkuat Dukungan Pemerintah untuk Pengelolaan Sampah 100% Tiga Tahun Mendatang

Mengawali 2026, Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), bersama dengan Sekretariat Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP), merampungkan Steering Board Meeting yang ke-8 di Jakarta, Kamis (12/2) lalu.

Dipimpin oleh Non-Government Co-Chairperson Indonesia NPAP, Amb. M. Wahid Supriyadi, agenda tahunan ini menjadi forum untuk membahas sejumlah capaian & strategi Sekretariat Indonesia NPAP sebagai platform multipihak untuk menangani masalah polusi plastik di Indonesia.

Rapat ini mencakup sejumlah pembahasan seperti ragam capaian Sekretariat Indonesia NPAP sepanjang 2025, rencana kerja sepanjang 2026 mendatang, proses pendanaan multipihak, dan restrukturisasi kelembagaan Indonesia NPAP itu sendiri.

Sejumlah rencana kerja Indonesia NPAP untuk 2026 meliputi dukungan ke pemerintah terkait implementasi pengelolaan sampah nasional & kebijakan polusi plastik, pengembangan Extended Producer Responsibility (EPR) kemasan, memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi Intergovernmental Negotiating Committee (INC), skema pembiayaan ekonomi sirkular, serta improvisasi informasi & data soal polusi plastik di Indonesia.

Tak hanya itu, sepanjang 2026 mendatang, sebagian kerja-kerja Indonesia NPAP juga didukung oleh skema multidonor dari Kedutaan Denmark untuk Indonesia, Timor-Leste, Papua Nugini dan ASEAN, serta German Development Cooperation melalui GIZ.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kemenko Pangan, sekaligus Government Co-chairperson Indonesia NPAP, Nani Hendiarti, mengatakan bahwa salah satu capaian signifikan Indonesia NPAP pada 2025 adalah dengan memfasilitasi 31 komitmen baru untuk inisiatif pengelolaan sampah dan pengurangan plastik di seluruh Indonesia dari mitra dan anggota Indonesia NPAP.

“Melalui kolaborasi ini, NPAP telah memfasilitasi komitmen multipihak untuk pengurangan polusi plastik. Pada 2022, komitmen pendanaan yang difasilitasi oleh NPAP melebihi Rp21 triliun, dengan 74% telah direalisasikan,” kata Nani saat memberikan sambutan hari itu.

“Sebagai salah satu platform, NPAP yang paling matang, kami sekarang memasuki tahap keberlanjutan (sustain phase). Transisi ini mencakup pembentukan skema kemitraan multi‑donor, institusionalisasi formal NPAP, restrukturisasi Dewan Pengarah, dan transisi menuju Pembentukan Kelompok Kerja khusus, termasuk pembentukan Extended Producer Responsibility (EPR) Working Group,” tambahnya.

Dalam rapat yang sama, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Agus Rusly, mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia NPAP sepanjang 2025. Mewakili Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurrofiq, Agus mengatakan ada tujuh fokus utama yang bisa dilakukan oleh Indonesia NPAP untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia.

“Pertama adalah penguatan kebijakan nasional dan daerah dalam pengelolaan sampah. Kedua adalah optimalisasi dan reaktivasi fasilitas pengelolaan sampah dan menguatkan jejaring dengan offtaker sebagai upaya mendorong pengelolaan sampah. Ketiga adalah penguatan EPR Working Group untuk memastikan pengembangan kebijakan dan implementasi EPR berjalan efektif dan terukur,” kata Agus.

Keempat adalah mobilisasi pendanaan inovatif dan kemitraan agar pengelolaan sampah berbasis skema Ekonomi Sirkular menjadi bankable. Kelima adalah penguatan data dan informasi sampah plastik berbasis full life cycle. Keenam adalah penguatan posisi Indonesia dalam perundingan global terkait pengendalian polusi plastik. Dan ketujuh adalah pelaksanaan korvei secara terstruktur, sistematik dan masif dengan melibatkan seluruh entitas NPAP dan masyarakat luas.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), turut hadir dalam agenda rapat. Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman, menyampaikan pihaknya ingin mendiskusikan soal pengurangan sampah sampah plastik dengan Indonesia NPAP. “Kalau bisa kita perlu menerapkan dalam skala yang tidak terlalu kecil, namun juga tidak terlalu besar, lebih baik fokus pada satu wilayah untuk membuat sistem terintegrasi di sana, termasuk platform monitoring dan edukasi masyarakat. Kami berharap melalui NPAP, kita bisa menentukan dan membuat action plan yang secara nyata,” kata Adhi.

Pemerintah Inggris juga mengaku turut senang dengan capaian Indonesia NPAP sejauh ini. Director for International Biodiversity and Climate at the UK Department for Environment, Food, and Rural Affair (Defra), Andrea Ledward CBE, bercerita bahwa Inggris mengambil langkah awal sebagai mitra pendiri Global Plastic Action Partnership (GPAP) ketika diluncurkan pada 2018.

“Kami percaya bahwa platform yang inklusif, netral, dan berbasis bukti dapat membantu negara‑negara bekerja bersama mengurangi polusi plastik. Indonesia NPAP telah membuktikan bahwa keyakinan kami itu benar. Kini, lebih dari lima tahun sejak peluncurannya, Indonesia NPAP mencapai transformasi nyata saat memasuki “tahap keberlanjutan” (sustain phase),” katanya.

Head of Development Cooperation of Embassy of Canada to Indonesia and Timor-Leste, Alice Birnbaum, mengatakan bahwa pihaknya ingin Indonesia NPAP terus tumbuh dan berkembang menjadi platform yang semakin dimiliki secara lokal, digerakkan secara lokal, dan terintegrasi kuat dalam proses pengambilan keputusan nasional Indonesia tentang aksi plastik.

“Transisi ini akan penting untuk memastikan solusi yang efektif, berkelanjutan, dan berakar pada prioritas serta kepemimpinan Indonesia. Indonesia telah menetapkan target ambisius: memastikan 100% sampahnya, termasuk plastik, tertangani pada 2029. Namun mencapai tonggak ini akan memerlukan upaya mengatasi beberapa tantangan besar,” kata Alice.[]

***

Catatan untuk Redaksi:

Indonesia NPAP adalah platform multipihak yang independen dan imparsial untuk menghimpun serta memfasilitasi dialog konstruktif antara pembuat kebijakan dan aktor non-negara (organisasi masyarakat sipil, pelaku industri, inovator, dan akademisi), sekaligus mengatalisasi aksi kolaboratif yang berdampak untuk mencapai pengelolaan 100% sampah plastik pada tahun 2029 melalui pendekatan ekonomi sirkular—dengan tujuan menghapuskan pencemaran plastik di seluruh siklus hidupnya.

Indonesia NPAP dipimpin bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Sekretariat Indonesia NPAP dikelola oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia. Kerja-kerja Indonesia NPAP didanai oleh Pemerintah Inggris dan Pemerintah Kanada melalui GPAP, dan juga dari Kedutaan Denmark untuk Indonesia, Timor-Leste, Papua Nugini dan ASEAN, serta German Development Cooperation melalui GIZ.

Sejumlah foto dokumentasi untuk siaran pers ini bisa diakses di sini.