Forest and Land Fire Policy Accelerator
Mengambil pembelajaran dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia guna mendapatkan solusi perbaikan kebijakan berbasis bukti yang didukung dengan perencanaan yang baik demi mencegah terulangnya insiden yang sama di waktu mendatang.
Tujuan
Penguatan dan percepatan penerapan kebijakan dan regulasi terkait kebakaran hutan dan lahan di Indonesia melalui analisis berbasis bukti, kolaborasi multipihak, dan advokasi strategis, yang memungkinkan aksi kolektif di tingkat lansekap untuk mencegah terulangnya kebakaran di lansekap-lansekap sasaran.
Di Mana
Nasional
Mengapa
Indonesia telah berkali-kali menghadapi kebakaran hutan dan lahan selama dua dekade terakhir. Kebakaran hutan dan lahan yang kembali terulang pada 2026 menunjukkan urgensi untuk segera mengatasi persoalan ini secara tuntas dan menjangkau aspek fundamental yaitu kebijakan dan regulasi. Hingga pertengahan September 2026, aktivitas titik panas telah mencapai 10.279, melampaui puncak pada 2019 dan mendekati tingkat tertinggi yang tercatat pada 2015. Pada awal Agustus 2026, lebih dari 107.000 hektare telah terbakar, sementara 46% titik panas pada 2026 berada di area yang sebelumnya pernah terbakar. Kondisi iklim seperti El Niño dan positive Indian Ocean Dipole (IOD+) dapat meningkatkan risiko kebakaran, tetapi aktivitas manusia tetap menjadi salah satu faktor utama. Pembukaan lahan untuk pertanian, ditambah kondisi lahan gambut yang terdegradasi dan mengalami pengeringan, dapat menciptakan kondisi yang rentan terhadap kebakaran dan membuat api lebih sulit dikendalikan.
Tantangan yang dihadapi bukan hanya bagaimana memadamkan api ketika kebakaran terjadi. Hal yang lebih penting untuk dilakukan adalah mengatasi agar hal tersebut tidak terulang lagi. Rendahnya biaya untuk melakukan pembukaan lahan dengan membakar merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini diperparah karena adanya kesenjangan dalam akuntabilitas kebijakan dan regulasi yang dapat melemahkan upaya pencegahan dan penegakan.
Di tingkat lokal, respons awal dalam upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan masih terkendalah oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrasktruktur, kapasitas teknis, serta dukungan keberlanjutannya. Pada saat yang sama, kolaborasi antara perusahaan, petani swadaya, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan lembaga keuangan masih terus perlu diperkuat.
Berbagai tantangan yang saling berkaitan ini mengindikasikan perlunya pergeseran dari pendekatan yang hanya merespons setelah kebakaran terjadi menuju pendekatan yang lebih proaktif jauh sebelum kejadian kebakaran di tingkat lanskap. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat pencegahan, deteksi dini, akuntabilitas, aksi berbasis masyarakat, serta solusi kebijakan yang terkoordinasi.
Bagaimana
Policy Accelerator Lab akan mengambil pendekatan yang adaptif dan berbasis bukti, termasuk melalui Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi strategis untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan kebijakan. Dengan mendorong kolaborasi lintas kementerian, pendekatan ini akan membentuk “Policy Lab” yang memungkinkan pemerintah, perusahaan besar, asosiasi petani swadaya, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas tantangan dan peluang di lapangan serta bersama-sama merumuskan solusi untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Pendekatan tersebut akan diimplementasikan melalui tiga langkah utama:
- Menilai kebijakan, regulasi, dan praktik pengelolaan kebakaran yang ada untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperkuat. Inisiatif akan mengkaji faktor yang melatarbelakangi kebakaran 2026, meninjau kebijakan dan regulasi terkait, serta menilai pemantauan, kepatuhan, dan penegakan di lapangan. Hasilnya akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan rekomendasi bagi perusahaan, petani kecil, dan pemerintah.
- Bekerja bersama pemangku kepentingan untuk mengatasi hambatan kebijakan dan mengembangkan solusi yang dapat diterapkan. FGD, konsultasi strategis, dan lokakarya akan digunakan untuk memvalidasi temuan, membahas tantangan di lapangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan beserta langkah pelaksanaan, pembagian peran, dan pilihan pembiayaan.
- Menerjemahkan pembelajaran dan rekomendasi menjadi langkah pencegahan dan aksi kebijakan sebelum musim berisiko kebakaran pada 2027. Data tahun-tahun sebelumnya akan digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dengan kejadian kebakaran berulang dan mendukung persiapan sumber daya serta Masyarakat Peduli Api (MPA) sebelum puncak musim kemarau. Policy brief, komunikasi strategis, advokasi, dan pendampingan teknis akan mendukung penerapan rekomendasi, memperkuat deteksi dini berbasis masyarakat, dan mendorong pencegahan di tingkat lanskap.
Mitra
HSBC Philanthropy Program