Tracking and Strengthening Climate Action (TASCA)
Mendukung pemerintah dan alat dan sumber daya yang tepat untuk memantau kemajuan dalam pencapaian komitmen dan memperkuat aksi iklim nasional.
Tujuan
Inisiatif Tracking and Strengthening Climate Action (TASCA) bertujuan untuk berkontribusi pada lebih banyak implementasi dan rancangan kebijakan iklim yang efektif, target iklim yang lebih ambisius di masa depan, pengembangan sistem dan praktik transparansi lokal, merancang pedoman transparansi internasional, dan pada akhirnya dapat mengurangi emisi gas rumah kaca global.
Di mana
Indonesia, Papua Barat
Mengapa
Indonesia bergabung dengan para negara-negara di dunia yang menyatakan komitmen iklimnya dalam United National Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), atau yang disebut sebagai Intended Nationally Determined Contribution (INDC). Setelah ratifikasi Persetujuan Paris pada tahun 2016, para negara menyerahkan dokumen NDC mereka untuk pertama kalinya, menegaskan kembali komitmen mereka untuk masa depan yang lebih rendah karbon dan berketahanan iklim. Pencapaian target mitigasi Indonesia – bersama lebih dari 190 negara lainnya – akan menentukan apakah peningkatan suhu rata-rata global dapat mencapai di bawah dua derajat Celsius, atau bahkan dibatasi di bawah 1,5 derajat Celsius, di atas tingkat pra-industri, seperti yang disepakati dalam Persetujuan Paris.
Pada 2020, UNFCCC mengundang para negara untuk memperbarui NDC mereka sekaligus strategi penurunan emisi GRK mereka, termasuk bagi Indonesia. Kita perlu menyerahkan NDC berikutnya dan dokumen ini perlu lebih ambisius dari target NDC Indonesia saat ini. Pada 2015, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen hingga 41 persen di bawah skenario business-as-usual, sebagaimana tercantum dalam NDC. Namun komitmen ini hanya berlaku hingga 2030. Artinya, Indonesia harus mampu mengomunikasikan bagaimana rencananya untuk memperbarui dan meningkatkan target iklimnya dalam dua tahun ke depan, memastikan target berbasis sains yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia.
Upaya pencapaian target penurunan emisi GRK tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Target penurunan emisi GRK pada tahun 2030 tidak akan tercapai jika hanya dilakukan dengan program dan aksi pemerintah. Hal ini juga tidak akan tercapai hanya dengan menggunakan anggaran negara. Aktor non-negara, baik swasta maupun pemerintah daerah, harus memerankan peran penting dalam upaya Indonesia memenuhi NDC pertama di bawah Persetujuan Paris.
Namun, NDC saat ini belum cukup ambisius untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius, di atar tingkat pra-industri. Untuk mengatasi tantangan perubahan iklim global, seluruh masyarakat dunia termasuk Indonesia harus melakukan aksi yang lebih ambisius dan kolektif. Inisiatif TASCA menyedikan alat dan sumber daya untuk memantau kemajuan dari implementasi dan dampak dari NDC dan kebijakan terkait di Indonesia. TASCA juga mengidentifikasi peluang mitigasi untuk mengurangi emisi, memungkinkan negara untuk mengambil komitmen iklim yang lebih ambisius di masa depan. Ini akan memberikan kepercayaan diri bagi negara untuk memperbarui NDC mereka.
Mengapa Papua Barat?
Memiliki luas hutan lebih dari 90%, Provinsi Papua Barat sering disebut sebagai benteng terakhir hutan tropis Indonesia. Namun, investasi dan proyek pembangunan nasional yang sedang marak dapat mendorong konversi lahan hutan dalam jumlah besar. Membuka lahan hutan berpotensi melepaskan 1,3-1,96 GtCO2 ke atmosfir. Jika hal ini terjadi, Indonesia tidak akan mencapai target penurunan emisi mereka di tahun 2030 (WRI Indonesia, 2018). Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menunjukkan komitmen pada pembangunan berkelanjutan lewat Deklarasi Manokwari di tahun 2018. Papua Barat adalah salah satu dari tujuh proyek pilot dalam inisiatif Pembangunan Rendah Karbon. Pembangunan dalam kerangka ini membuka kesempatan untuk menentukan prioritas dan arah kebijakan yang selaras dengan visi pembangunan hijau yang dimiliki Papua Barat.
Bagaimana
Di Indonesia, kami bekerja dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk membantu inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK), mengidentifikasi kebijakan rendah karbon untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024:
- Dukungan untuk menyempurnakan model Visi Indonesia 2045 untuk BAPPENAS
- Pemodelan analisis spasial dan skenario kebijakan tematik untuk mendukung transparansi dan berkontribusi pada laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- Mengembangkan Climate Watch Indonesia, sebuah platform data online untuk memantau emisi nasional dan provinsi, dampak sosial ekonomi dan lingkungan, serta sinergi rencana pembangunan.
Di Papua Barat, kami bekerja dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Papua untuk:
- Memberikan pengembangan kapasitas tentang sistem pemikiran
- Menyiapkan pengembangan perencanaan pembangunan PRK di tingkat lokal
- Membangun modelling level provinsi untuk kontribusi NDC
Mitra
Proyek ini merupakan bagian dari Inisiatif Iklim International (IKI). Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir (BMU) mendukung inisiatif ini berdasarkan keputusan yang diadopsi oleh Bundestag Jerman.