Menavigasi Ancaman Genangan Pesisir Permanen dan Potensi Kerugiannya bagi Pembangunan Provinsi Bali hingga 2045
Kajian ini mengeksplorasi bagaimana integrasi informasi spasial proyeksi perubahan iklim ke dalam perencanaan tata ruang dapat membantu mengidentifikasi wilayah yang semakin terpapar serta memperkuat strategi adaptasi, mulai dari perlindungan ekosistem pesisir hingga pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan, guna mewujudkan pembangunan Bali yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim.
Pengantar
Dalam satu dekade terakhir, ancaman bencana hidrometeorologi di Bali semakin nyata. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa 54% kejadian bencana di Bali sepanjang 2014–2024 merupakan bencana hidrometeorologi, sementara kejadian cuaca ekstrem meningkat lebih dari tiga kali lipat, dari 5 kejadian pada 2014 menjadi 17 kejadian pada 2024. Kondisi ini menegaskan pentingnya perencanaan tata ruang yang tidak hanya merespons risiko saat ini, tetapi juga mengantisipasi dampak perubahan iklim di masa depan. Melalui studi kasus di kawasan pesisir Pulau Bali, kajian ini mengeksplorasi bagaimana integrasi informasi spasial proyeksi perubahan iklim ke dalam perencanaan tata ruang dapat membantu mengidentifikasi wilayah yang semakin terpapar serta memperkuat strategi adaptasi, mulai dari perlindungan ekosistem pesisir hingga pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan, guna mewujudkan pembangunan Bali yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim.
Point Penting
- Penguatan implementasi adaptasi perubahan iklim dalam penataan ruang wilayah memerlukan dukungan informasi spasial mengenai bahaya iklim multiskenario sebagai dasar penyusunan tata ruang yang responsif terhadap berbagai skenario iklim di masa depan.
- Melalui studi kasus bahaya genangan pesisir permanen di Provinsi Bali, Indonesia, hasil analisis spasial menunjukkan wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi saat ini (2024) hingga proyeksi 2045 terkonsentrasi di Kabupaten Jembrana (± 5.036 hektare; ha), Kabupaten Buleleng (± 4.937 ha), serta Kota Denpasar (± 741 ha).
- Sementara itu, hasil analisis spasial mengindikasikan bahwa pertumbuhan kawasan terbangun hingga 2045 akan tetap terkonsentrasi di Kota Denpasar serta Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Kondisi tersebut diproyeksikan meningkatkan keterpaparan bangunan terhadap genangan pesisir permanen, dengan nilai kerugian Rp6 triliun–Rp20 triliun (2024) dan Rp14 triliun–Rp44 triliun (2045), atau 4,9–14,8% produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Bali 2024.
- Karena itu, rencana tata ruang wilayah (RTRW) perlu mempertimbangkan sejumlah strategi penataan ruang yang adaptif, seperti penerapan relokasi terencana (managed retreat) dan solusi yang fleksibel serta siap beradaptasi terhadap perubahan kondisi (no-regret options), penetapan zona pembatasan pembangunan (development restriction zones), pengembangan sabuk hijau pesisir, integrasi solusi berbasis alam (nature-based solutions; NbS), serta penapisan risiko iklim (climate risk screening) pada kawasan strategis dan infrastruktur vital.
