Ringkasan

Sistem pemantauan karbon hutan diperlukan untuk melacak efektivitas kebijakan hutan nasional yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Laporan ini secara singkat kebutuhan kapasitas teknis secara luas dan mendasar dalam pemantauan karbon hutan berdasarkan penilaian dari kesenjangan kapasitas saat ini di tujuh negara.

Temuan Utama

Publikasi ini untuk sementara hanya tersedia dalam bahasa Inggris

Berdasarkan temuan dari penilaian yang dilakukan, ketujuh negara akan mendapatkan manfaat dari berikut ini:

  • Menetapkan proses untuk secara teratur dan lebih sering memperbarui data untuk memahami tren perubahan hutan.
  • Memastikan konsistensi metode pemantauan yang memungkinkan perbandingan data dan interpretasi perubahan dari waktu ke waktu.
  • Meningkatkan resolusi spasial pemantauan hutan dimana pemicu perubahan hutan yang penting sulit untuk dideteksi dengan citra satelit resolusi menengah/
  • Membentuk atau memperbarui inventarisasi hutan nasional secara teratur untuk memungkinkan perkiraan yang akurat dari emisi/penghapusan karbon dioksida.
  • Mengembangkan protokol dan program pelatihan untuk membimbing dan menyelaraskan pengumpulan data sub-nasional.
  • Memperkuat manajemen penyebaran data dan antar lembaga pemerintah untuk memungkinkan integrasi informasi perubahan hutan dengan data penggunaan lahan lainnya, perizinan dan kepemilikan.

Ringkasan Utama

Publikasi ini untuk sementara hanya tersedia dalam bahasa Inggris

Pemantauan karbon hutan sangat penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dari perubahan hutan mencapai tujuannya. Tujuan dari laporan singkat ini adalah untuk menyoroti kebutuhan kapasitas teknis untuk menerapkan sistem nasional dalam pemantauan karbon hutan. Makalah ini menilai kemampuan teknis di tujuh negara—Brasil, Kolombia, Etiopia, India, Indonesia, Afrika Selatan, dan Thailand—dalam pemantauan hutan, perubahan hutan, serta emisi dan penghapusan karbon dioksida yang terkait. Hasilnya dapat digunakan oleh badan-badan nasional dan masyarakat internasional, termasuk lembaga donor dan organisasi non-pemerintah, untuk mengidentifikasi prioritas untuk peningkatan kapasitas dan pendanaan.