Conducting an analysis of governance strengths and weaknesses can be a critical first step towards advancing forest governance reforms. Photo credit: World Bank/Flickr
Melakukan analisis kelebihan dan kekurangan pemerintah dapat menjadi langkah penting awal untuk meningkatkan reformasi pengelolaan hutan. Sumber foto: World Bank/Flickr

Hutan-hutan di dunia dan masyarakat yang tergantung kepadanya menghadapi sejumlah tantangan – termasuk deforestasi, kemiskinan di daerah pedesaan, dan degradasi dari manfaat ekosistem penting. Dampak negatif ini seringkali bertambah parah akibat tata kelola hutan yang lemah, termasuk tingkat transparansi dan partisipasi yang rendah dalam proses pembuatan kebijakan hutan, serta pengawasan aktivitas hutan yang lemah. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, para pembuat kebijakan perlu mengetahui dengan lebih baik faktor-faktor sosial, politik, dan institusional yang mendorong kegagalan pengelolaan hutan.

Sebuah instrumen dari Governance of Forest Initiative (GFI) WRI yang telah diperbaharui bertujuan untuk membantu para pembuat kebijakan, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mengevaluasi tata kelola hutan di negaranya. Assessing Forest Governance: The Governance of Forest Initiative Indicator Framework memperbaharui indikator original GFI, yang dikeluarkan pada tahun 2009 dan digunakan oleh mitra masyarakat WRI di Brazil, Kamerun, dan Indonesia. Menggunakan indikator-indikator tersebut, pihak-pihak terkait dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam tata kelola hutan dan melakukan reformasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Pengorganisasian dan Ruang Lingkup Kerangka Indikator GFI

Bagaimana Penilaian terhadap Tata Kelola Hutan Mendorong terjadinya Reformasi?

Penilaian terhadap pemerintahan dapat membantu para pembuat kebijakan, anggota legislatif, komunitas hutan, dan donator dalam memperkuat transparansi, inklusifitas, dan akuntabilitas tata kelola sektor hutan. Sebagai contohnya, kelompok-kelompok tersebut dapat menggunakan kerangka tersebut untuk:

1) Mengidentifikasi tantangan pemerintahan baru

Indikator-indikator tersebut mencakup isu-isu penting yang luas dan berhubungan dengan lahan dan hutan (lihat tabel di atas). Ruang lingkup komprehensif dari instrumen ini dapat memandu para peneliti dalam mengidentifikasi kelemahan pemerintahan yang tidak terduga. Sebagai contohnya, penilaian percobaan GFI di Brazil menunjukkan bahwa tata kelola dana hutan dan lingkungan di Amazon belom dianalisis secara mendalam. Sebagai akibatnya, mitra WRI di Brazil – IMAZON dan Instituto Centro de Vida (ICV) – melakukan analisis yang mendetail mengenai dana hutan dan lingkungan pemerintah untuk menilai aturan, prosedur, dan kinerjanya. Temuan mereka menunjukkan kelemahan yang signifikan, terutama tingkat transparansi yang rendah dalam pelaporan fiskal dan implementasi yang buruk dalam pengawasan kinerja.

Kemampuan untuk mengidentifikasi kelemahan pemerintahan yang baru atau isu-isu yang perlu diperhatikan ulang dapat menjadi sangat berguna dalam konteks reformasi kebijakan baru, seperti pengembangan program untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) atau proses domestik untuk merevisi peraturan hutan dan lahan.

2) Membangun kapasitas dalam menghadapi isu-isu pemerintahan

Setiap indikator GFI mengukur kelebihan dan kelemahan pemerintahan berdasarkan sejumlah standar tertentu. Sebagai tambahan, GFI Guidance Manual menyediakan pedoman yang mendalam kepada pengguna untuk memahami pertanyaan-pertanyaan indikator, metode penelitian, dan best practices yang dimaksud. Indikator dan pedoman tersebut dapat berguna untuk membangun kapasitas para peneliti dan pihak-pihak terkait lainnya dalam memahami pemerintahan, mengidentifikasi kelemahan, dan mengembangkan solusi praktis. Sebagai contohnya, jaringan GFI di Indonesia telah bekerja sama dengan organisasi masyarakat lokal dan pemerintah lokal untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman mereka mengenai pemerintahan. Meningkatkan pengetahuan tersebut dapat membantu mendorong perbaikan pemerintahan di tingkat akar-rumput.

Apa yang berbeda dalam Kerangka Indikator GFI yang baru?

WRI telah menyempurnakan kerangka indikator GFI yang baru berdasarkan penilaian terhadap proyek percobaan dan masukan dari organisasi mitra GFI. Revisi yang dilakukan mencakup:

  • Pengorganisasian yang lebih baik. Indikator yang baru dikelompokan berdasarkan tema dan sub-tema untuk membantu peneliti mengidentifikasi isu-isu yang diprioritaskan – seperti kepemilikan hutan, penegakkan hukum hutan, atau akses publik terhadap informasi – dan lebih memfokuskan penilaian mereka.

  • Konten yang direvisi. Sementara kerangka indikator GFI yang baru mencakup sebagian besar isu seperti kerangka indikator sebelumnya, kami telah menghilangkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu, menambahkan konten baru, dan memfokuskan banyak indikator untuk memastikan proses penelitian yang lebih ramping.

  • Pedoman baru. Bersama indikator yang direvisi, kami telah mengembangkan sebuah GFI Manual Guidance. Pedoman ini membantu pengguna membuat keputusan mengenai bagaimana mendesain dan menerapkan penilaian tata kelola hutan menggunakan indikator GFI. Pedoman ini juga menyediakan penjelasan yang detail mengenai setiap indikator dan lembar kerja untuk pengumpulan data.

3) Meningkatkan transparansi, inklusifitas, respon terhadap pelaksanaan kebijakan

Indikator GFI mengevaluasi kualitas pelaksanaan kebijakan. Secara khusus, mereka membedah konsep-konsep pemerintahan seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi pertanyaan penelitian yang dapat diukur dan dibedakan. Pendekatan ini memfasilitasi pengumpulan data yang sistematis yang dapat membantu pengguna untuk menunjukkan perbaikan yang dapat dilakukan dalam pemerintahan. Sebagai contohnya, di Brazil, ICV menggunakan temuan dari penilaian pemerintahan GFI mereka untuk menunjukkan bahwa penerapan kebijakan lingkungan yang telah dilakukan di Mato Grosso didominasi oleh pihak konsultan dan memberikan sedikit ruang untuk masukan dari publik. Didorong oleh temuan ICV, Departemen Lingkungan Hidup Brazil membentuk kelompok kerja multi-stakeholder yang terdiri dari 68 anggota dari pemerintah dan masyarakat. Kelompok kerja tersebut melakukan 35 konsultasi publik, menghasilkan 174 kontribusi unik untuk teks awal Undang-Undang REDD+ yang dikeluarkan pada Januari 2013. Meningkatkan partisipasi publik dapat membantu memastikan bahwa peraturan yang dibuat bermanfaat bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada hutan.

4) Meningkatkan pentingnya melakukan reformasi hukum dan kebijakan terhadap isu-isu pemerintahan

Banyak negara – khususnya yang memiliki hutan tropis – sedang melakukan revisi terhadap peraturan domestik mengenai hutan, hak properti, atau pengelolaan lingkungan, serta mengembangkan program nasional untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Pihak-pihak terkait dapat menggunakan penilaian pemerintahan untuk membantu usaha-usaha tersebut dengan mengidentifikasi tantangan-tantangan dan merumuskan solusi. Mitra GFI di Kamerun telah menggunakan hasil penilaian mereka untuk mendorong pengembangan strategi REDD+ nasional Kamerun. Sebagai contohnya, mereka bekerja untuk memastikan bahwa rencana kesiapan REDD+ Kamerun mencakup rencana untuk mengawasi pemerintahan, termasuk partisipasi pihak-pihak terkait dan koordinasi institusi, selama penerapan kegiatan REDD+. Rencana tersebut secara spesifik menyebutkan potensi untuk menggunakan pengalaman GFI Kamerun dalam menggunakan indikator-indikator pemerintahan.

Seperti yang telah ditunjukkan oleh jaringan GFI, melakukan analisis terhadap kelebihan dan kekurangan pemerintahan dapat menjadi langkah penting awal menuju peningkatan reformasi tata kelola hutan.