Apa itu EU Deforestation Regulation (EUDR)? Delapan Pertanyaan Kunci yang Terjawab

Artikel ini telah diterbitkan di wri.org pada 8 Juli 2026 dan diperbarui pada 15 Mei 2026.

Dunia kehilangan hutan primer tropis seluas 11 lapangan sepak bola setiap menit; sebagian besar kehilangan tersebut merupakan akibat dari pembukaan hutan untuk lahan pertanian, padang penggembalaan, dan perkebunan.

Sebagai salah satu pembeli utama komoditas yang berkontribusi besar terhadap deforestasi, seperti kelapa sawit, kakao, kopi, kedelai, sapi, dan kayu, Uni Eropa memiliki tanggung jawab sekaligus peluang untuk mendorong pasar global menuju rantai pasok yang lebih berkelanjutan. EU Deforestation Regulation (EUDR) yang disahkan pada tahun 2023, mewajibkan pelaku usaha membuktikan bahwa produk yang mereka jual atau ekspor ke Uni Eropa tidak berasal dari lahan yang baru saja mengalai deforestasi atau degradasi hutan.

EUDR merupakan langkah penting dalam memerangi deforestasi sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam melindungi hutan. Namun, regulasi ini menghadapi penundaan dan berbagai penolakan yang mengancam ketepatan waktu implementasinya.
 

Beberapa minggu sebelum EUDR dijadwalkan mulai berlaku pada 30 Desember 2025, Parlemen Eropa memutuskan untuk menunda penerapannya hingga 30 Desember 2026 bagi perusahaan besar dan hingga 30 Juni 2027 bagi usaha kecil. Bersamaan dengan penundaan tersebut, sejumlah amandemen baru juga melemahkan regulasi ini dengan menyederhanakan persyaratan bagi pelaku usaha tertentu dalam membuktikan bahwa produk mereka bebas dari deforestasi, serta mengeluarkan produk cetak, seperti buku dan publikasi, dari cakupan regulasi.

Di tengah situasi hutan yang semakin terancam, memahami peraturan tersebut dan memastikan pelaksanaannya secara menyeluruh menjadi hal yang semakin mendesak daripada sebelumnya. Di sini, kami mengupas secara mendalam rincian serta potensi dampak dari peraturan tersebut.
 

Apa itu EUDR?

EUDR merupakan regulasi penting yang mulai berlaku pada Juni 2023. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk tertentu yang dijual di atau diekspor ke Uni Eropa tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi atau degradasi hutan setelah 31 Desember 2020. Regulasi ini dirancang untuk mencegah permintaan konsumen di Uni Eropa menjadi pendorong hilangnya atau rusaknya hutan lebih lanjut, sekaligus mengurangi kontribusi kawasan tersebut terhadap emisi gas rumah kaca dan penurunan keanekaragaman hayati global.

EUDR mencakup kayu dan enam komoditas pertanian utama, yaitu sapi, kakao, kopi, kelapa sawit, karet, dan kedelai, beserta produk-produk olahannya seperti daging sapi, furnitur, dan cokelat (produk cetak seperti buku dan surat kabar dikeluarkan dari cakupan regulasi pada bulan Desember 2025). Agar dapat dijual di atau diekspor ke pasar Uni Eropa, produk-produk ini harus memenuhi tiga ketentuan berikut:

1. Produk bebas dari deforestasi
2. Produk diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asal
3. Produk dilengkapi dengan pernyataan uji tuntas (due diligence statement) yang menunjukkan bahwa perusahaan telah memeriksa asal-usul produk dan memastikan produksi tersebut memenuhi persyaratan EUDR

Artinya, pelaku usaha harus mampu membuktikan bahwa komoditas yang tercakup dalam EUDR tidak diproduksi di lahan yang mengalami deforestasi maupun berkontribusi terhadap degradasi hutan setelah tanggal batas 31 Desember 2020. Meskipun regulasi ini telah berlaku secara hukum, perusahaan baru diwajibkan mematuhinya mulai 30 Desember 2026 untuk perusahaan besar dan 30 Juni 2027 untuk usaha kecil.

Mengapa EUDR Penting?

EUDR memberikan peluang besar bagi Uni Eropa untuk mengurangi perannya dalam mendorong deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati di tingkat global, sekaligus membantu mewujudkan rantai pasok yang bebas deforestasi. Regulasi ini mendukung komitmen 144 negara yang menandatangani Glasgow Leader’s Declaration pada 2021 untuk menghentikan dan mebalikkan laju kehilangan hutan serta degradasi lahan pada tahun 2030. Selain itu, EUDR juga dapat menjadi model bagi pasar-pasar konsumen utama lainnya yang ingin mengurangi jejak lingkungan mereka.

Sejak 2014, Uni Eropa telah menjadi importir terbesar kedua produk-produk yang berkaitan dengan deforestasi hutan tropis setelah Tiongkok. Pada tahun 2017 saja, Uni Eropa menyumbang 16% dari deforestasi global yang terkait dengan perdagangan internasional, setara dengan 203.000 hektare hutan.

Pada 2025, Uni Eropa termasuk dalam lima importir terbesar dunia untuk enam komoditas pertanian yang tercakup dalam EUDR, sekaligus menjadi importir terbesar di dunia untuk kakao, kopi, karet, dan kedelai. Secara global, 34% kehilangan tutupan pohon antara 2001 hingga 2025 disebabkan oleh deforestasi, dengan sekitar 94% di antaranya dipicu oleh produksi komoditas pertanian.

Di antara seluruh produk pertanian yang diimpor Uni Eropa, daging sapi, kakao, dan minyak sawit merupakan komoditas yang paling banyak dikaitkan dengan deforestasi di negara asalnya. Bahkan, dari 160 komoditas pertanian yang diimpor Uni Eropa, enam komoditas sendiri (daging sapi, minyak sawit, kedelai, kakao, kopi, dan karet) telah menyumbang 58% dari estimasi kehilangan hutan yang terkait dengan impor Uni Eropa.

Dengan mengurangi jejak deforestasi Uni Eropa dan mengatasi risiko deforestasi dalam rantai pasoknya, EUDR berpotensi membantu membalikkan laju deforestasi di seluruh dunia. Pada 2025, dunia kehilangan 4,3 juta hektare hutan primer tropis, atau wilayah yang luasnya hampir setara dengan Denmark. Meskipun angka tersebut menurun dibandingkan rekor tertinggi pada 2024, yang dipicu oleh kebakaran ekstrem pada tahun sebelumnya, dunia masih kehilangan hutan primer tropis seluas sekitar 11 lapangan sepak bola setiap menitnya. Ekspansi lahan pertanian tetap menjadi penyebab utama hilangnya tutupan pohon di wilayah tropis.

Tantangan dan Hambatan Apa Saja yang Dihadapi EUDR?

Penerapan EUDR telah mengalami penundaan berulang kali. Pada Desember 2024, Uni Eropa menunda dimulainya kewajiban kepatuhan terhadap EUDR selama 12 bulan guna memberikan lebih banyak waktu bagi perusahaan untuk bersiap. Pada September 2025, Komisi Eropa kembali mengisyaratkan kemungkinan penundaan selama satu tahun, dengan alasan adanya kendala pada platform EUDR yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan pernyataan uji tuntas (due diligence).

Komisi Eropa kemudian mengusulkan penyederhanaan persyaratan bagi operator primer berskala mikro dan kecil, serta pelaku usaha hilir, sekaligus menunda tanggal penerapan bagi kelompok perusahaan tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 17 Desember 2025, parlemen Eropa secara resmi menyetujui penundaan selama satu tahun. Perusahaan besar baru diwajibkan mematuhi EUDR mulai 30 Desember 2026, sedangkan perusahaan kecil yang memiliki kurang dari 50 karyawan dan omzet di bawah 10 juta euro (11,7 juta dolar AS) baru diwajibkan mematuhi regulasi ini milai 30 Juni 2027.

Tantangan juga muncul dari sejumlah usulan baru yang mendesak Komisi Eropa untuk merevisi sistem klasifikasi tolok ukur (benchmarking) yang dirancang untuk membantu pelaku usaha di Uni Eropa dan otoritas penegak hukum dalam melakukan uji tuntas serta menegakkan kepatuhan. Tingkat risiko dalam sistem tersebut menentukan persentase pemeriksaan terhadap pengiriman barang, dengan negara berisiko tinggi dikenai tingkat pengawasan yang lebih ketat.

Sejumlah negara mengusulkan penambahan kategori “tanpa risiko” (no-risk) untuk membebaskan negara tertentu dari kewajiban uji tuntas. Usulan lain bahkan menghendaki agar sistem tersebut dihapuskan sepenuhnya. Namun, perubahan semacam ini berpotensi menciptakan celah yang pada akhirnya melemahkan efektivitas regulasi. Parlemen Eropa sebelumnya telah menolak usulan serupa pada 2024 dengan alasan tersebut.

EUDR disepakati setelah melalui proses negosiasi yang panjang antara lembaga-lembaga Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, disertai kajian dampak (impact assessment) dan konsultasi ekstensif. Menghambat implementasinya justru akan merugikan negara produsen dan perusahaan yang telah berinvestasi untuk memenuhi persyaratan kepatuhan, sekaligus menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di pasar Uni Eropa. Meskipun belum sempurna, regulasi ini merupakan langkah penting menuju rantai pasok yang bebas dari deforestasi. Banyak perusahaan telah menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap EUDR dapat diwujudkan, dan sejumlah perusahaan juga mendesak Uni Eropa untuk tetap mempertahankan naskah hukum yang telah disepakati serta menjalankan implementasi sesuai jadwal.

Sejak diterapkan, EUDR telah menghadapi kritik, baik dari dalam maupun luar Uni Eropa. Sebagian besar kritik berfokus pada biaya dan kompleksitas kepatuhan, serta aspek keadilan, khususnya bagi petani swadaya. Sebagai tanggapan, Komisi Eropa, negara-negara anggota Uni Eropa, dan berbagai lembaga pembangunan telah meningkatkan investasi untuk mendukung kesiapan menghadapi EUDR melalui penyediaan berbagai sumber daya dan panduan, dengan perhatian khusus pada upaya mencegah petani swadaya tersisih dari pasar Uni Eropa.

Apa Saja yang Termasuk sebagai Deforestasi dan Degradasi menurut EUDR?

Definisi hutan dalam peraturan tersebut sebagian besar mengacu pada definisi Food and Agriculture Organization (FAO) PBB, yaitu lahan seluas lebih dari 0,5 hektare yang ditumbuhi pepohonan dengan tinggi lebih dari 5 meter dan tutupan tajuk minimal 10%, serta utamanya tidak digunakan untuk pertanian atau pengembangan perkotaan

Dalam EUDR, deforestasi mengacu pada pembukaan hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Faktor utamanya adalah alih fungsi lahan yang pada tahun 2020 masih berupa hutan menjadi lahan pertanian, seperti padang penggembalaan atau perkebunan kedelai. Dengan kata lain, terjadi perubahaan penggunaan lahan secara permanen sehingga hutan tidak lagi berfungsi sebagai hutan.

• Apabila hutan dibuka, baik akibat manusia maupun kejadian alam seperti kebakaran, kemudian dialihfungsikan menjadi lahan pertanian, misalnya padang penggembalaan ternak atau lahan budi daya untuk kedelai atau sawit, maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai deforestasi.
• Namun, apabila hutan dibuka, misalnya akibat kebakaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun faktor alami, tetapi tidak digunakan untuk memproduksi salah satu dari enam komoditas pertanian yang tercakup dalam EUDR, maka kondisi tersebut tidak dikategorikan sebagai deforestasi menurut regulasi ini.
• Hutan yang dimanfaatkan untuk produksi kayu tidak dianggap mengalami deforestasi, kecuali jika hutan tersebut juga dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, contohnya, penggembalaan sapi di bawah tegakan pohon.

Selain deforestasi, EUDR juga mengatur terkait degradasi hutan. Lahan yang pada tahun 2020 masih berupa hutan dapat tetap diklasifikasikan sebagai hutan meskipun digunakan untuk produksi kayu dan sementara waktu tidak memiliki tegakan pohon, sesuai dengandefinisi dalam EUDR. Hutan yang dimanfaatkan untuk produksi kayu baru dianggap terdegradasi apabila terjadi perubahan struktural tertentu, seperti:

• Mengubah hutan primer (hutan alami yang belum terganggu) menjadi kawasan berhutan lainnya (other wooded land), yaitu kawasan dengan tutupan tajuk pohon 5-10% atau menjadi hutan tanaman/perkebunan.
• Mengubah hutan yang beregenerasi secara alami menjadi kawasan berhutan lainnya atau hutan tanaman/perkebunan

Siapa yang Terdampak oleh EUDR?

EUDR berlaku bagi setiap perusahaan yang mengimpor, memproduksi, atau mengekspor produk tertentu beserta produk turunannya ke atau dari pasar Uni Eropa. Hal ini mencakup operator (pihak yang memasarkan produk di pasar atau mengekspornya dari pasar Uni Eropa) maupun trader (pihak yang mendistribusikan dan menjual produk).

Regulasi ini berlaku bagi perusahaan yang berbasis di Uni Eropa maupun secara internasional, serta bagi pelaku usaha dari berbagai skala, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga perusahaan besar. Namun, perusahaan besar menghadapi persyaratan pelaporan yang lebih ketat dibandingkan perusahaan yang lebih kecil.

EUDR mencakup berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman (seperti perusahaan yang menggunakan kakao dan kopi sebagai bahan baku), furniture berbahan kayu, hingga industri kesehatan (misalnya produk seperti sarung tangan lateks).

Bagaimana Negara dan Perusahaan Bersiap Menghadapi EUDR?

Berdasarkan EUDR, perusahaan wajib membuktikan bahwa produk yang terkait dengan deforestasi atau degradasi hutan setelah tanggal 31 Desember 2020 tidak memasuki pasar Uni Eropa. Hal ini mengharuskan perusahaan menjalankan proses uji tuntas (due diligence), yaitu dengan mengumpulkan informasi mengenai rantai pasok (termasuk data geolokasi), melakukan penilaian risiko deforestasi, serta mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan setiap risiko yang teridentifikasi sebelum produk dipasarkan.

Upaya di Tingkat Negara

Banyak negara produsen telah mengambil langkah nyata untuk mempersiapkan penerapan EUDR, mulai dari penerapan rencana nasional hingga mengembangkan sistem ketelusuran dan meningkatkan transparansi data. Sebagai contoh, Indonesia, Ghana, dan Vietnam berinvestasi dalam berbagai upaya yang dipimpin pemerintah untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan perusahaan dalam memenuhi ketentuan EUDR. Penundaan penerapan atau perubahan terkait cakupan regulasi ini berpotensi merugikan negara-negara produsen yang telah menjadi pelopor.

Vietnam menjadi contoh kuat tentang bagaimana EUDR memperkuat kebijakan nasional dalam memerangi deforestasi. Sebagai salah satu eksportir utama karet dan kopi, sejak diperkenalkannya regulasi ini, Vietnam telah mengalihkan fokus dari pembalakan liar menuju risiko deforestasi yang lebih luas dalam sektor pertanian. Pada tahun 2023, Kementerian Pertanian dan Pembangunan Perdesaan Vietnam mengadopsi rencana aksi nasional yang memprioritaskan transformasi pertanian berkelanjutan. Setahun kemudian, kementerian tersebut meluncurkan sistem ketelusuran untuk kebun kopi dengan uji coba verifikasi geospasial seperti citra satelit, di sejumlah provinsi penghasil kopi utama. Sistem tersebut dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dengan mengintegrasikan peta penggunaan lahan dan data registrasi guna memastikan kepatuhan terhadap EUDR. Ke depan, sistem ini juga direncanakan akan diperluas untuk komoditas karet dan kakao.

Pencapaian Vietnam tersebut memperlihatkan bagaimana EUDR dapat menjadi katalis dalam memperkuat keselarasan kebijakan antara tuntutan pasar global dan tujuan keberlanjutan di tingkat nasional.

Negara-negara anggota Uni Eropa juga terus melakukan persiapan dengan memanfaatkan data pengamatan bumi melalui satelit dan udara, seperti peta hutan tahun 2020 (tahun batas EUDR), untuk mendeteksi deforestasi, serta menggunakan berbagai solusi dan perangkat pemantauan lainnya.

Upaya Sektor Swasta

Perusahaan di seluruh rantai pasok juga terus meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi EUDR, sehingga mendorong lahirnya berbagai inovasi di bidang pemantauan dan ketelusuran. Banyak perusahaan mengembangkan sistem berbasis satelit untuk memverifikasi bahwa sumber pasokan mereka bebas deforestasi, memberikan pelatihan kepada petani swadaya agar memenuhi perseyaratan EUDR, serta bermitra dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan pertukaran data dan penilaian risiko.

Sebagai contoh, Unilever dan Meridia bekerja sama memetakan petani swadaya di Indonesia, sehingga memungkinkan ketelusuran minyak sawit dari kebun hingga pabrik kelapa sawit. Sementara itu, Global Platform for Sustainable Natural Rubber mengembangkan sebuah sistem yang membantu perusahaan menerapkan praktik keberlanjutan sekaligus menunjukkan kepatihan terhadap EUDR. Platform sumber terbuka seperti Global Forest Watch yang dikembangkan WRI juga membantu perusahaan memverifikasi rantai pasok mereka.

Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa EUDR telah mendorong aksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengubah kepatuhan terhadap regulasi dari sekadar kewajiban menjadi peluang membangun rantai pasok yang lebih bertanggung jawab dan transparan. Tantangan berikutnya adalah memperluas penerapan berbagai solusi tersebut pada seluruh komoditas dan wilayah.

Apa Langkah Selanjutnya bagi EUDR?

Dalam tinjauan penyederhanaan EUDR terbaru, Komisi Eropa menerbitkan laporan resmi yang menganalisis pengurangan biaya kepatuhan melalui langkah-langkah penyederhanaan yang diusulkan, disertai pembaruan Frequently Asked Question (FAQ) dan panduan mengenai penerapan aturan tersebut. Tinjauan ini juga mencakup rancangan Delegated Act untuk menyesuaikan cakupan produk. Secara khusus, Komisi Eropa mengusulkan penghapusan komoditas kulit dan ban vulkanisir dari cakupan regulasi, sembari mempertimbangkan penambahan kopi instan dan produk turunan kelapa sawit. Rancangan tersebut saat ini dibuka untuk konsultasi publik hingga 1 Juni 2026.

Melalui tinjauan ini, Komisi Eropa juga menegaskan bahwa tujuannya adalah membantu perusahaan menerapkan aturan yang telah disederhanakan sebelum tenggat waktu 30 Desember 2026, alih-alih melakukan perubahaan perundang-undangan lebih lanjut terhadap substansi utama EUDR. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian regulasi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Komisi Eropa juga terus meningkatkan kemudahan penggunaan EUDR Information System, yaitu sistem  yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan pernyataan uji tuntas, sekaligus mengintegrasikan berbagai amandemen yang disahkan pada Desember 2025. Pembaruan tersebut mencakup formulir yang lebih sederhana bagi usaha kecil, automated interfaces (APIs) yang telah diperbarui, serta rencana kontijensi untuk memastikan keandalan sistem menjelang tenggat waktu penerapan regulasi.

Bagaimana Jalan Menuju Implementasi Penuh EUDR?

EUDR merupakan tonggak penting dalam upaya mengatasi deforestasi yang didorong oleh produksi komoditas. Keberhasilan regulasi ini bergantung pada kemampuan untuk mempertahankan ambisinya tanpa melemahkan su ataupun penundaan. Uni Eropa perlu tetap berpegang pada komitmennya untuk tidak membuka kembali pembahasan naskah hukum EUDR, sekaligus terus memberikan dukungan kepada pelaku usaha, pemerintah, dan otoritas penegak hukum nasional menjelang tenggat waktu implementasi.

Dengan kerangka regulasi yang kini telah tersedia, perhatian selanjutnya beralih pada tahap implementasi. Perusahaan perlu memanfaatkan waktu yang tersisa untuk terus menyelaraskan sistem kepatuhan dan rantai pasok mereka dengan persyaratan EUDR. Regulasi ini bukan hanya sebagai respons yang diperlukan terhadap krisis kehilangan hutan, tetapi juga instrumen penting untuk mendukung dan melengkapi upaya negara-negara produsen dalam menghentikan deforestasi pada 2030.